Page 45 - MAJALAH 71

LEGISLASI

menjadi perhatian serius bagi pemerintah pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga menghitung lahan pengganti di luar Jawa.
saat ini. “karena sebentar lagi lahan pertanian dari pidana yang dicantumkan. Namun, Menurut Bomer, Seluruh dunia sedang
dan juga bahan-bahan akan berubah apabila pelakunya korporasi, selain sanksi menunggu langkah Indonesia dalam
menjadi bahan utuh sumber energi, jadi pidana terhadap pengurusnya, juga dikenai memerangi dan pengurangan kawasan
tidak berpusat kepada fosil,”terangnya. denda tiga kali lipat dari pidana denda Observasi karena Indonesia merupakan
Pada masa mendatang, terdapat perorangan. Negara yang tingkat degrasinya tertinggi
beberapa macam yang bisa diolah menjadi RUU PLPPB menyebutkan, alih fungsi di dunia sejak tahun 2008 lalu.
sumber energi dimana akan menuju bisnis lahan bisa dilakukan untuk kepentingan Untuk daerah-daerah otonomi
agro nantinya, diantaranya energy bisa umum, yakni pembuatan jalan umum, seringkali anggaran, penelitian dan perhatian
menjadi bahan pangan dan kedua agri waduk, bendungan, ir igasi, untuk lahan pertanian dianggap sebagai cost
b a n g u n a n
energi stamina. “Untuk agri energi dibidang b a n g u n a n bukan benefit. “pertanian ini dianggap
an,
pertanian sudah direncanakan oleh Amerika pengairan, bukan merupakan pendapatan hasil daerah
pengair
Serikat dan Cina sekarang ini” katanya. dan dianggap beban begitu juga irigasi,
Nantinya didalam UU ini akan infrastruktur,”Jelas Bomer
memuat hal yang esensial diantaraya Cara pandang seperti itu sangat keliru
menyatakan bahwa pangan merupakan dan harus dihilangkan, karena Indonesia
hak asasi yang dibatasi, dimana perlu adanya foto: doc. parle termasuk Negara yang mengandalkan
perlindungan terhadap lahan pertanian produk pertanian. Oleh karena itu,
untuk kelangsungan bangsa dan negara. terang Bomer, dirinya selalu meminta
RUU perlindungan lahan berkelanjutan agar pemerintah menjamin rehabilitas
nantinya juga akan memuat sejumlah pertanian menjadi basis utama. “Ini
insentif dan disinsentif yang diberikan mencakup kelengkapan lahan seperti
kepada para petani yang menjadikan lahan irigasi, bendungan kemudian yang
mereka sebagai lahan pangan berkelanjutan terakhir adalah benih dan pupuk
dengan pertimbangan tertentu. Intensif menjadi keharusan bagi Negara
tersebut dapat diberikan kepada para agraris,”terangnya.
petani yang sudah secara iklas dan sukarela Pemerintah, lanjut Bomer, harus
memberikan lahannya. menerapkan Grand desain terhadap
Untuk hukuman bagi pejabat yang sector pertanian misalnya mendorong
melanggar, kata Bomer, hukuman buat para petani memakai benih unggul
pejabat harus ditambah sepertiganya. bersertifikat hingga mencapai 33
“Jadi kalau orang biasa katakan dihukum persen pada tahun 2009, kemudian
satu tahun atau tiga tahun maka apabila ditingkatkan menjadi 40 persen pada
pejabat yang melanggar itu ditambah tahun 2020. “Sekarang ini tidak jelas
sepertiganya,”paparnya programnya karena itu bagi Kepala
Terdapat sanksi tegas terhadap orang pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta Negara, Menteri harus berkomitmen
yang melanggar fungsi lahan, diantaranya api, terminal, fasilitas keselamatan umum, dan berjanji menuntaskannya karena itu
termuat dalam Pasal 67 RUU Perlindungan tempat pembuangan sampah, cagar alam, apabila tidak tercapai mereka aka dihujat
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pembangkit listrik. Namun, harus ada oleh rakyat demikian juga bagi ketersediaan
(PLPPB) menyebutkan, setiap orang yang lahan pengganti di lokasi lain pupuk,”jelas Bomer.
melakukan alih fungsi lahan pertanian Seperti kita ketahui, konversi lahan Sebelumnya, terang Bomer, Pemerintah
pangan berkelanjutan ke non pertanian pertanian pangan yang ada sejak 35 tahun telah menargetkan dalam 5 tahun terakhir
dipidana dengan pidana penjara minimal lalu cenderung mengurangi lahan baku. harus tercipta 15 juta hektar laha pertanian
satu tahun, dan maksimal lima tahun, Lahan pangan jadi makin sempit terlebih, basah plus 15 juta hektar lahan pertanian
dan/atau denda minimal Rp 50 juta dan perbandingan laju cetak sawah baru dengan kering, namun sampai saat ini belum
maksimal Rp 500 juta. konversi 1:4, bahkan belakangan ini menjadi tercapai. “pencetakan sawah 200 ribu hektar
Selain itu, setiap orang yang 1:9. Artinya, bila ada konversi lahan 9 hektar saja belum tercapai sama sekali,”katanya.
melakukan alih fungsi lahan pertanian cetak sawah baru hanya 1 ha. Bahkan pemerintah berniat menjadikan
pangan berkelanjutan dan tidak melakukan RUU ini memberikan klasifikasi industry benih sebagai sasaran utama seperti
kewajiban dengan mengembalikan fungsi status lahan Lahan dengan klasifikasi A, industry pupuk. Kenyataannya sampai saat
lahan ke kondisi semula dipidana penjara yakni lahan irigasi teknis,diganti tiga kali ini masih adanya problem pengadaan pupuk
minimal setahun dan maksimal tiga tahun, lipat. Klasifikasi B, yakni lahan beririgasi yang terjangkau bagi rakyat. “Dukungan
dan/atau denda minimal Rp 50 juta dan semiteknis harus diganti dua kali lipat, irigasi kita saja masih 4 persen, artinya bukan
maksimal Rp 300 juta. sedangkan lahan berklasifikasi C, seperti tambah bagus tetapi tambah buruk hampir
Sementara, pasal 69 menyebutkan, lahan kering, diganti satu kali lipat. Bahkan, semua pendukung irigasi bendungan-
jika alih fungsi lahan pertanian pangan nantinya akan dibentuk semacam bank bendungan, situ-situ tidak layak dan minim
dilakukan oleh penyelenggara negara, lahan sebagai penilai klasifikasi lahan dan prioritas,”jelas Bomer. (sw/si)

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 43