Page 50 - MAJALAH 71

PROFIL

BOS itu merupakan inisiatif dari DPR,” dirinya mencapai kaidah- kaidah, pendidikan itu sendiri. Sub Sistem yang
katanya. keutammaan, atau kesempurnaan yang terkait dengan proses pendidikannya
Melalui UU Sisdiknas ini, kata terus menerus dicari. Dengan demikian, sendiri,. yaitu perpustakaan. Diperlukan
Heri, ada keinginan untuk membuat tidak semua orang bisa menjadi guru, UU Perpustkaan Nasional, karena
kedudukan antara sekolah- sekolah karena profesi ini memerlukan keahlian perpustakaan itu sebagai sarana
Negeri dan sekolah Swasta, dengan khusus. “Selama ini kan kalau orang itu penyuluhan pendidikan yang sangat vital.
pengertian semuanya tanpa memandang menganggur, nggak punya pekerjaan, Karena itu kita dulukan menyelesaikan.
dia itu negeri atau swasta, SD dan SMP enaknya saja dia menjadi guru. Karena
itu diberikan BOS. Karena tingkat SD itu hancur pendidikan kita!” tandas Heri Kritisi UN
dan SMP itu wajib belajar. geram. Seperti disinggung di atas,
Setelah pembenahan sistem, heri Heri menegaskan, UU Guru dan Heri akhmadi gamang terhadap
melanjutkan, komponen yang perlu Dosen itu adalah inisiatif dari DPR system pendidikan kita yang belum
segera diperbaiki adalah mutu gurunya. dan itu tidak bisa diklaim sebagai mencerminkan keterkaitan terpadu,
Karena ini lebih penting ketimbang hasil dari pemerintah. Pemerintah salahnya Ujian Nasional atau UN.
kesejahteraan. Karena itu mutu dan itu hanya menjalankan UU, UU yang Menurut Heri, UN sebaiknya juga
kesejahteraan harus berjalan paralel. prakarsanya datang dari DPR. “Jadi, dikaitkan dengan evaluasi program

Heri Akhmadi memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menag, Mendiknas dan Menpan membahas pengangkatan guru
bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil

Jangan kesejahteraan terlalu didahulukan jangan mengklaim bahwa kesejaterahaan pendidikan nasional secara
tanpa memperbaiki mutu. Karena itu guru yang sekarang mulai tercapai itu keseluruhan.
setelah selesai UU Sisdiknas, pada dari kerja Pemerintah. Sebenarnya Pendidikan pada dasarnya tidak
2004 Dewan mulai menginisiasi UU Pemerintah hanya menjalankan UU,” bisa dilepaskan dengan kebudayaan.
Guru. Awalnya UU itu menjadi usul cetus Heri. Pendidikan juga harus diartikan sebagai
Pemerintah,tapi tidak selesai dibahas. Lebih lanjut Heri mengatakan proses akulturasi atau pembudayaan.
Pada DPR periode 2004-2009 ini , setelah komponen guru terpenuhi, Ketika kemudian pendidikan itu
kemudian Heri sebagai Ketua Komisi, harus pula dibenahi komponen digeser atau direduksi hanya menjadi
merembuk dan mengambil inisiatif UU kelembagaan, dari satuan pendidikannya, proses penghapalan, proses untuk ikut
Guru. Banyak sekali perubahan dari karena itu setara. Maka lahirlah UU ujian yang sifatnya kognitif itu dengan
draft aslinya. BHP. UU itu merupakan kewajiban mengabaikan aspek-aspek yang lain,
Esensi UU Guru dan Dosen yang diturunkan dari UU Sisdiknas. maka ini yang menjiadi permasalahan
sebenarnya ingin menjadikan pekerjaan Tujuannya untuk menciptakan status kita.
guru sebagai profesi. Karena profesi yang lebih berimbang antara satuan UN sekarang dengan UN lima
itu syaratnya adalah pekerjaan yang pendidikan yang diselenggarakan oleh tahun yang lalu itu cara penilaiannya
memerlukan pendidikan khusus pemerintah dan satuan pendidikan yang berbeda. Lima tahun lalu, pada materi
melalui kegiatan- kegiatan yang sifatnya diselenggarakan oleh masyarakat, kita sebelumnya, cara penentuan kelulusan
tertentu. Dan dia umumnya mempunyai tidak bisa mempersamakan Indonesia itu masih merupakan kombinasi yang
organisasi profesi yang mengatur dirinya dengan negara lain. beimbang antara hasil rapot atau
sendiri. Kemudian juga ada upaya untuk Heri mengungkapkan, institusi penilaian guru, hasil ujian akhir sekolah,
selalu terus menerus meningkatkan berikutnya adalah model atau sub sistem dan UN kemudian dikombinasikan.

48 48 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71
TH. XL NO
. 71
ARIA
P
ARLEMENT