Page 55 - MAJALAH 71

KUNJUNGAN KERJA

Provinsi Sulawesi Selatan KEK. “Perlu masukan yang tajam “Jangan digeneralisasi secara
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus sehingga konstruksinya dapat memberi nasional,” harapnya.
RUU KEK DPR, Sundari Fitriyana (F- manfaat bagi daerah dan rakyat Perlu Dipertegas
PPP) dalam Kunjungan Lapangan ke Indonesia,” katanya.
Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan Ia meminta supaya jajaran Masukan yang sangat tajam juga
bahwa RUU tersebut diharapkan dapat pemerintah setempat tidak perlu takut datang dari Bappeda Kabupaten Selayar
mengentaskan masalah yang dihadapi dan ragu dalam memberi masukan. Arman yang meminta supaya ada
seperti kemiskinan dan penyerapan “Tidak perlu ragu-ragu dalam memberi ketegasan arti dari kawasan. Ketegasan
tenaga kerja. Hal itu diungkapnya masukan,” ujarnya. itu dinilainya sangat penting agar tidak
dalam pertemuan Tim Pansus dengan Imam Soeroso dalam pertemuan terjadi tumpang tindih.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi itu meminta supaya Bupati, Kepala “Apakah kota atau kabupaten
Selatan Muallim yang juga dihadiri Dinas, Akademisi, LSM ataupun atau wilayah tertentu,” katanya seraya
sejumlah Bupati, Bappeda, Akademisi, Sekretaris Daerah untuk memberikan menambahkan kategori khusus juga
Kepala Dinas dan LSM di Kantor masukan secara tertulis tentang RUU perlu diperjelas cakupannya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis KEK. Menurutnya masukan tersebut Sementara itu perwakilan Bea
(26/2). akan digunakan sebagai bahan dalam Cukai Jafar Albran dalam pertemuan itu
Kunjungan Lapangan Pansus KEK pembahasan dan juga sebagai dokumen menyatakan mendukung sepenuhnya
ke Provinsi Sulsel dipimpin Sundari Pansus. RUU KEK. Namun demikian, ia
Fitriyana dengan diikuti Anggota Pansus “Menjadi masukan dalam melakukan berharap dalam RUU itu diatur
Imam Soeroso (F-PDIP), Tukidjo (F- pembahasan di DPR,” katanya. mengenai penggunaan barang-barang
PDIP), Zainut Tauhid Saadi (F-PPP), Anggota Pansus lainnya, Tamsil konsumsi khusus.
Agus Hermanto (F-PD), Zulkifli Linrung menilai jajaran Pemerintahan “Seandainya di kawasan ini ada
Halim (F-PAN), Mardiana Indraswati Sulawesi Selatan sangat antusias barang-barang ekonomi khsusus maka
(F-PAN) Tamsil Linrung (F-PKS) dan merespon RUU KEK. Provinsi itu perlu diatur khusus,” katanya seraya
Muhammad Tonas (F-BPD). menjadi provinsi yang mengajukan diri menambahkan RUU KEK harus
“Dengan adanya undang-undang untuk menjadi KEK. berpihak pada kawasan Indonesia timur
ini (KEK) diharapkan akan menjadi “Sulawesi Selatan merespon positif dan UMKM.
elemen atau cara untuk mengentaskan RUU ini,”kata Tamsil yang juga berasal Provinsi Sulawesi Tengah
kemiskinan dan tenaga kerja,” kata dari provinsi tersebut.
Sundari Fitriyana. Sementara itu Bappeda Provinsi Anggota Panitia Khusus Rancangan
Melalui Kawasan Ekonomi Khusus, Sulawesi Selatan Tan Malaka Guntur Undang-Undang Kawasan Ekonomi
pengentasan kemiskinan akan dapat dihadapan Tim Pansus menekankan Khusus (Pansus RUU KEK) yang juga
lebih cepat teratasi bila volume ekspor supaya ada konsistensi dalam Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhidin
yang dilakukan suatu daerah juga perencanaan kawasan ekonomi khusus. M. Said (F-PG) mendukung langkah
meningkat. Persoalan perdagangan juga Ia berharap bila nanti telah disahkan yang diambil oleh Walikota Palu,
akan terselesaikan dengan adanya UU menjadi undang-undang akan memberi Sulawesi Tengah, yang akan membangun
KEK. dampak positif bagi daerah setempat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di
“RUU ini bisa mengentaskan dan sekitarnya. Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dukungan
masalah aspek-aspek perdagangan yang “Betul-betul bisa mendorong tersebut disampaikan Muhidin saat
ada di negara ini,” ujar Sundari. kemajuan suatu kawasan,” katanya. pertemuan dengan Walikota Palu,
Lebih jauh, ia berharap jajaran Ia berharap RUU KEK dapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng,
pemerintahan Sulawesi Selatan dapat menyelaraskan dengan UU yang telah Ketua DPRD Kota Palu, dan jajaran
memberi masukan yang tajam dan ada seperti UU Tata Ruang. Menurutnya pemerintahan Kota Palu, di Kantor
kritis untuk menjadi bahan masukan undang-undang yang sudah ada dapat Gubernur Provinsi Sulteng, Jum’at
dan pertimbangan bagi DPR dalam dijadikan dasar menentukan kawasan (27/2).
melakukan pembahasan RUU ini ekonomi khusus. “Saya menilai langkah yang diambil
bersama pemerintah. “Sehingga tidak terjadi benturan Walikota Palu sangat luar biasa, karena
“Masukan dari Bapak dan Ibu kepentingan,”ujarnya. itu saya sangat mendukung segala upaya
akan dimuat dalam daftar inventarisasi Dalam pertemuan tersebut, yang telah dilakukan oleh Pemprov
masalah (DIM) fraksi-fraksi di DPR,” Kepala Dinas Perindustrian dan Sulteng,” ujar Muhidin.
jelasnya. Perdagangan Sulawesi Selatan Amar Dalam sambutannya mewakili Ketua
Anggota Pansus KEK Zulkifli Kadir berharap agar pemerintah pusat Tim Kunjungan Lapangan Pansus KEK
Halim dihadapan jajaran pemerintahan tidak mengenaralisir seluruh wilayah DPR, Muhidin menjelaskan, Tim
Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa yang ada di Indonesia khususnya Pansus KEK DPR RI mengunjungi
DPR masih terus menggali masukan wilayah Indonesia timur. Keterbatasan Sulawesi Tengah dalam rangka meminta
untuk lebih menyempurnakan RUU infrastruktur merupakan salah satu masukan dari unsur pemerintah daerah
contoh yang ada di kawasan itu. dan pemerintah kota Palu terkait

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 53