Page 59 - MAJALAH 71
P. 59

KUNJUNGAN KERJA



             terjadi permasalahan yang disebabkan   II DPR RI mengunjungi wilayah Buton   dilalui. Namun diyakini sebagai bangsa
             oleh kurangnya sosialisasi pertanahan,   Tengah, ratusan masyarakat Buton Tengah   yang taat maka aturan tersebut harus
             kurang lengkapnya peta pendaftaran,   sangat antusias memberikan penyambutan   dipenuhi karena ke tiga daerah otonom
             anggaran yang terlalu minim. Selain itu   dengan menggelar berbagai atraksi adat.  tersebut sudah masuk kedalam agenda
             juga pengingkaran hasil mediasi, serta      H.LM. Sjafei Kahar, Bupati Buton,   Badan Legislasi DPR RI.
             ketiadaan bukti hak penguasaan lahan di   yang dikenal sebagai bapak pelopor      Ida berharap, dengan diundangkannya

             masyarakat (pada tanah konflik).  pemekaran wilayah saat tatap muka   pembentukan calon daerah otonom yang
                “Sedapat mungkin penyelesaian   dengan anggota Komisi II DPR bersama   baru ini dipandang sebagai sebuah solusi
                                                                             dan sekaligus dapat dijadikan momentum
                                                                             strategis baik bagi masyarakat maupun
                                                                             Pemerintah Daerah untuk mempercepat
                                                                             akselerasi pembangunan, memperpendek
                                                                             rentang kendali, mendekatkan dan
                                                                             mempercepat pelayanan kepada masyarakat
                                                                             sehingga kesejahteraan masyarakat daerah
                                                                             tersebut dapat terwujud.
                                                                                Sementara Rustam Tamburaka putra
                                                                             kelahiran Sultra yang juga anggota DPR
                                                                             RI dari Partai Golongan Karya tak mau
                                                                             ketinggalan menambahkan, Komisi II
                                                                             telah memperjuangkan pemekaran ke tiga
                                                                             daerah tersebut.
                                                                                “Saya optimis setelah selesai masa reses
                                                                             DPR RI dan memasuki sidang berikutnya,
                                                                             pemekaran Kabupaten Buton Tengah,


                                              Ketua Tim Kunker Komisi II Ida
             setiap sengketa lahan mengacu pada   Fauzia mengunjungi pusat jajanan
             reforma agraria. Masyarakat harus   Pasar Puja Serata Semerbak
             lebih sejahtera,” tekad Doddy.
                                                didampingi Bupati Bau-Bau
             Pemekaran Buton                 MZ. Amiral Tamin dan sekaligus
                Tim Kunjungan Kerja Provinsi   meresmikan Kantor PNPM Mandiri
                                           “RA Perwanda II Lombe”. (foto: Eka
             Sulawesi Tenggara yang dipimpin                  Hindra)
             Wakil Ketua Komisi II Ida Fauziah
             (F-KB), mengunjungi tiga daerah
             yakni Kabupaten Muna, Buton dan
             Kota Baubau.                    masyarakat di wilayah Buton
             Walau masa jabatan yang tinggal kurang   Tengah di gedung pertemuan
             lebih enam bulan lagi berakhir tidak   Lombe  mengungkapkan
             menyurutkan niat anggota Dewan untuk   kegembiraannya  karena
             turun ke daerah-daerah menyerap aspirasi   keberadaan rombongan anggota
             masyarakat terutama yang berhubungan   Komisi II DPR RI sangat melegakan   Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya
                                                                             Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya
                                             Komisi II DPR RI sangat melegakan
             dengan program-program pembangunan   pemerintah dan masyarakat di Propinsi   sudah diparipurnakan,” ujar Tamburaka
             yang telah dilakukan oleh pemerintah.  Buton Raya.              dengan mantap.
                Selain  melihat  hasil-hasil      Wakil Ketua Komisi II DPR/Ketua      Sementara itu, masyarakat yang
             pembangunan melalui program PNPM   Tim Kunker Ida Fauziah menyadari   bertanya menginginkan agar pemekaran
             Mandiri juga mendengarkan langsung   keinginan masyarakat Buton untuk   Kabupaten  Buton Tengah,  Buton
             aspirasi masyarakat yang menginginkan   menjadi daerah otonom yang baru.   Selatan dan Provinsi Buton Raya segera
             pemekaran wilayahnya.  Daerah yang   Kondisi Geografi yang menyebabkan   direalisasikan secepatnya.
             ingin dimekarkan adalah Kabupaten   buruknya pelayanan kepada masyarakat,      Pemekaran ini sudah merupakan
             Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan.,   sehingga pemekaran Kabupaten Buton   harga mati bagi masyarakat Buton.  Dan
             dan tak kalah penting adalah pemekaran   Tengah, Buton Selatan dan Propinsi Buton   bila perlu pemekaran ke tiga daerah ini
             Propinsi Buton Raya yang sudah lama   Raya menjadi alternatif upaya daerah baru   sudah dilaksanakan sebelum akhir masa
             menjadi keinginan seluruh masyarakat   untuk memajukan daerahnya.   jabatan anggota DPR. (tt/hindra/sup).
             dibekas Kesultanan Buton.       Sekarang ini, kata Ida, tinggal prosesnya
                Oleh karena itu, saat anggota Komisi   saja, karena ada aturan main yang harus

                                                                               PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71  57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64