Page 57 - MAJALAH 71

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI II MINTA BPN SEGERA

SELESAIKAN SENGKETA TANAH

Dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke tiga Provinsi, masalah sengketa tanah banyak
mendapat sorotan dari Tim Komisi II. Salah satu sengketa tanah yang ada di Kepulauan Riau
dengan kasus sengketa lahan kawasan wisata Lagoi dan di Provinsi Jawa Tengah masih

banyak konflik lahan yang tak kunjung selesai.

dengan pengelola kawasan wisata Lagoi.
Sementara Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau sebagai fasilitator.
Komisi II memediasi kasus sengketa
lahan yang sudah diganti rugi, namun
untuk yang belum diganti rugi diharapkan
berhubungan langsung dengan perusahaan,
tidak perlu dimediasi Komisi II.
Setelah dilakukan beberapa kali
pertemuan, namun tidak ada titik temu.
Perusahaan tidak bersedia menambah
ganti rugi, dan hanya menjanjikan akan
memberikan fasilitas pengobatan gratis,
bea siswa dan bantuan-bantuan sosial
lainnya.
Senada dengan itu anggota Komisi
Ketua Komisi II DPR RI E.E. Mangindaan (F-PD) saat pertemuan dengan Wakil Gubernur II dari Fraksi Partai Golkar Andiwahab
Kepulauan Riau Muhammad Sani dan jajarannya. (doc. tt) Datuk Majokayo mengatakan, kasus
Lagoi ini permasalahannya adalah
ketidaksepakatan keinginan masyarakat
anyak kasus sengketa tanah (F-PG), H.A. Chozin Chumaidy (F-
dengan perusahaan. “Jadi kalau sudah
yang menjadi “PR” bagi PPP), H. Muhammad Yus (F-PPP),
dimediasi masih juga belum ada titik temu
jajaran Badan Pertanahan Barnstein Samuel Tundan (F-PD),
sebaiknya dibawa saja ke pengadilan,”
Nasional (BPN) di seluruh Saifuddin Zuhri Alhadi (F-KB), H.M.
katanya. Kecuali jika daerah masih bisa
BIndonesia. Dan tentunya Khaidir M. Wafa (F-KB) dan Zulhendri
memberikan bentuk fasilitas lain atau
PR ini menjadi tantangan berat bagi BPN (F-PBR).
memoderatori dengan perusahaan.
dalam mensukseskan Program Nasional Selain ke Provinsi Kepulauan Riau,
Sementara H. Muhammad Yus dari
Pertanahan (Prona). Komisi II DPR menurunkan dua tim
F-PPP menyangsikan kasus Lagoi ini
Untuk menyelesaikan sengketa lahan lainnya, yaitu Provinsi Jawa Tengah
akan dapat diselesaikan. Menurut Yus,
kawasan wisata Lagoi, Pulau Bintan, dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti
jika tidak dapat diselesaikan dikhawatirkan
Komisi II DPR RI meminta kepada Asyathri (F-PAN) dan Provinsi Sulawesi
akan menjadi problem nasional.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tenggara dipimpin Wakil Ketua Komisi
Yus mengingatkan, janganlah kita
Provinsi Kepulauan Riau untuk betul- II Ida Fauziah (F-KB).
membuat sebuah lokasi wisata yang
betul membela rakyat dan mendahulukan Mangindaan mengatakan, terhadap
menjadikan sebuah kawasan yang indah,
kepentingan rakyat. kasus ini masyarakat telah beberapa kali
namun di sisi lain akan menyimpan
Demikian dikatakan Ketua datang ke Komisi II DPR untuk meminta
berbagai masalah.
Komisi II E.E. Mangindaan (Fraksi penyelesaian kasus tersebut. Dan belum
Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan
Partai Demokrat) saat memimpin Tim lama ini, tepatnya 2 Maret yang lalu, kasus
Riau Isdi Priyono mengatakan, status
kunjungan kerja Komisi II ke provinsi Lagoi ini dinyatakan selesai dan kasusnya
tanah Lagoi itu adalah tanah negara bukan
tersebut, yang disertai 9 (sembilan) orang sudah ditutup.
tanah adat. Seharusnya masyarakat sendiri
anggota lainnya, yaitu, H. Sulaiman Dalam kasus ini, Komisi II DPR
sudah mengetahui bahwa itu tanah negara
Effendi (F-PG), H. Andiwahab DT. menjadi penengah atau memediasi
dan masyarakat hanya ada penguasaan
Majokayo (F-PG), H. Abdul Nurhaman sengketa lahan antara masyarakat
lokasi (HPL).
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 55