Page 58 - MAJALAH 71

KUNJUNGAN KERJA

Isdi menambahkan, BPN tidak Memurut Isdi, hambatan yang Menjawab hal itu, Kepala Kanwil
bermaksud untuk tidak membela rakyat dihadapi BPN dalam menyelesaikan BPN Jawa Tengah Doddy Imron Cholid
terhadap kasus lahan Lagoi ini. BPN kasus sengketa tanah adalah sulitnya mengatakan, pembagian lahan untuk
telah berusaha memediasi untuk dapat melaksanakan upaya damai antara pihak masyarakat tidak mungkin dilakukan di
menyelesaikan sebaik-baiknya. yang bersengketa, karena masing-masing Jateng. Pasalnya, jumlah lahan di Jateng
Sebelumnya, warga 10 desa di pihak mempertahankan keberadaan sangat terbatas, tidak seperti wilayah lain
Kabupaten Bintan menuntut pembebasan kepemilikannya. di luar Jawa yang luas lahannya sangat
lahan agar ditinjau kembali. Dalam hal BPN juga kesulitan mempertemu-kan besar.
ini, Ketua Yayasan Tragedi Lagoi Ignatius kedua belah pihak dalam melakukan upaya Karena itu, reforma agraria di Jateng,
Toka Tolly mengatakan, pada 1992 tanah mediasi penyelesaian masalah di kantor menurut Doddy dapat dilakukan dengan

dibebaskan secara sepihak oleh perusahaan pertanahan. Selain juga masih kurangnya access reform, yaitu persertifikasi tanah oleh
dengan ganti rugi Rp 100 ribu per meter dana operasional dalam penyelesaian negara. Tanah-tanah telantar, terutama di

persegi. Dalam pembebasan itu warga perkara, sengketa dan konflik. daerah tangkapan air, menjadi milik
mengaku diteror. pemerintah.
Lahan yang dibangun pemerintah Selesaikan Sengketa Di Jateng Doddy menambahkan, di Jawa
dalam kawasan wisata terpadu Lagoi Sementara Anggota Tim Kunjungan Tengah masih ada sekitar 500.000 hektar

itu dimiliki 20.000 orang di10 desa di Kerja Komisi II DPR dari Fraksi Partai lahan yang belum tersertifikasi. Pemda
Kabupaten Bintan. Demokrasi Indonesia Perjuangan Jateng mentargetkan tanah seluas 5.000

Kesepuluh desa itu adalah Lobam Sutjipto meminta Kantor Wilayah Badan hektar akan tersertifikasi di tahun 2009.
Darat, Lobnam Laut, Busung, Sebong Pertanahan Nasional Jawa Tengah untuk Menurut Doddy, terjadinya sengketa

Prei, sebong Lagoi, Ekang Anculai, menyelesaikan sengketa pertanahan di dan konflik tanah di Jateng disebabkan
Senggiling, Pemudang, Tanjung Berakit provinsi tersebut. Penyelesaian sengketa karena tidak adanya batas tanah, sengketa
dan Malangprapat. ini diharapkan sejalan dengan semangat waris, masyarakat merasa bahwa tanah
Isdi Priyono juga menjelaskan, jumlah reforma agraria yang menjadi program adalah milik leluhur, administrasi di tingkat
kasus sengketa tanah dalam 5 tahun BPN. desa yang lemah, data yang tidak akurat,
terakhir sebanyak 45 kasus, yang terdiri Dalam kunjungan yang dipimpin serta ketimpangan struktur kepemilikan.
dari 12 kasus telah selesai, dalam tahap Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Sepanjang tahun 2006-2009 terjadi

Ketua Komisi II DPR RI E.E. Mangindaan (F-PD) saat pertemuan dengan Kakanwil BPN dan Kepala Kantor BPN Se Provinsi Kepulauan
Riau. (doc. tt)

perdamaian/mediasi sebanyak 11 kasus Asyathri (F-PAN), hampir seluruh 1.383 kasus pertanahan yang terdiri dari

dan proses di Peradilan sebanyak 22 anggota Komisi II DPR yang ikut dalam 863 kasus sengketa, 10 konflik, dan 510
kasus. rombongan tersebut mempertanyakan perkara. Jumlah kasus yang sudah selesai
Faktor-faktor yang menjadi sumber tentang masalah penyelesaian sengketa melalui mediasi berjumlah 734 kasus, dan
timbulnya sengketa tanah diantaranya pertanahan serta konflik lahan yang masih tersisa 649 kasus.
adalah masalah penguasaan dan melibatkan masyarakat. Tahun 2009 Kanwil BPN Jateng
kepemilikan tanah dimana masing-masing Sutjipto mempertanyakan masih mentargetkan 54 kasus selesai. Penyelesaian
pihak mempunyai bukti kepemilikan banyak konflik lahan yang tidak kunjung kasus, menurut Doddy diselesaikan melalui

terhadap obyek yang sama. Selain itu, selesai. Tanah-tanah pemerintah kini pengkajian dan analisis kasus, penelitian
masalah batas/letak bidang tanah dan menjadi milik swasta, bagaimana peran lapangan, penyelenggaraan gelar perkara,
masalah tuntutan ganti rugi juga menjadi BPN dalam hal ini,” tanya anggota dari mediasi, serta litigasi (jalur hukum).
pemicu sengketa ini. daerah pemilihan Jatim ini. Doddy juga menyebutkan, seringkali

56 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71