Page 51 - MAJALAH 71

PROFIL

Pada waktu itu masih dimungkinkan bersifat seperti itu. “Tapi pemerintah Kalau kita mau jelek-jelekan ya, kalau
siswa yang UN-nya jelek tetapi ujian maonya jalan terus, ya sudahlah! memang daya saing kita kembangkan
akhir sekolah dan rapotnya baik, dia Pemerintah menyatakan bahwa ini sebagai, meminjam istilahnya bung
bisa lulus. Sekarang ini tidak bisa lagi. adalah diskrisinya pemerintah untuk Karno, bangsa kuli, ya jadilah kuli yang
Asal UN-nya jelek, dia tidak bisa lulus. melakukannya,” ucap Heri pasrah. profesional. Jadikan operator-operator
Inilah yang kemudian mendorong orang Di negara lain tidak melakukan mesin yang bagus, jadi pelaut- pelaut

bahwa ini adalah hal final yang harus model ujian yang terlalu memaksakan yang tangguh. Seperti itu tidak ada
dilalui. seperti itu, karena yang dinilai institusinya. masalah, tapi harus ada keputusan
Dengan adanya pola UN seperti Di Amerika disebut No child no nasional mengenai kekuatan kita di
ini, maka pendidikan telah direduksi behind, yaitu tidak ada anak yang mana dan kita arahkan. tapi jangan kita
menjadi semacam bimbingan test atau
kursus dan itu tidak akan ada artinya
untuk pengembangan mutu kehidupan
bangsa kita.
Menurutnya, adanya pembakuan
dalam materi yang diuji diperlukan

foto: doc. pribadi

A
bodo
ditinggalkan.
nak
ditinggalkan. Anak bodoh memasuki wilayah yang menurut saya

h
p u n h a r u s d i l a y a n i o l e h s e k o l a h bukan profesi tapi salavery.
pun harus dilayani oleh sekolah
d
g

.
u
t

n
a
Y
u
m
e
d
n
a
i
k
i
n
i
l

i
a
i itu. Yang dinilai kemudian Agar pendidikan lebih maju dan
k
y
n
a
-
k
n
a
a
t
i
p
e
,
a
t

a
bukan anak-anaknya, tetapi tidak ada kebijakan pendidikan yang
n
a

k
u
b
a
n
itu.
ya
ekolah

yang
sekolahnya itu. Sekolah yang terputus, seperti yang saat ini terjadi,
sekolahn
S

Meninjau lokasi wisata Ngarai Sianok Sumbar saat tidak sanggup untuk melayani ganti menteri ganti kebijkan, Heri
kunker.
siswanya secara baik ditutup. berpendapat untuk menghindari hal itu
Sekarang ratusan sekolah di perlu adanya dewan pendidikan nasional
Amerika ditutup. Mereka yang berfungsi sebagai dewan pakar yang
untuk menjaga standar namun itu kemudian diorganisir, dibuka kembali memberi masukan kepada pemerintah,
tidak perlu melalui UN yang dilakukan dengan tim yang berbeda. khususnya Menteri Pendidikan Nasional
secara nasional dan terpusat. UN mengenai bagaimana pendidikan ini
menimbulkan banyak permasalahan Jangan Jadi Alat Politik dijalankan.
yang terus berulang setiap tahun. Heri Menurut Heri, hasil dari pendidikan Sayangnya pemerintah tidak
menegaskan, Komisi X mendesak kita ini lebih dari 70% hanya mampu membentuk dewan pendidikan nasional,
pemerintah meniadakan UN dan melakukan pekerjaan yang mekanikal, padahal itu wajib menurut UU Sisdiknas.
mengembalikannya kepada Ujian Akhir sementara kategori pemikir hampir Dewan Pedidikan Nasional ini terdiri dari
Sekolah Berstandar Nasional, yaitu ujian tidak ada. Karena itu, dibutuhkan para pakar, semacam stake holder dalam
dari masing-masing sekolah dengan menteri pendidikan yang punya visi pendidikan yang tugasnya memberikan
penyesuaian soal dari pusat. Seperti tentang perkembangan pendidikan dan masukan atau nasihat kepada menteri
model ujian untuk tingkat SD saat ini. ilmu pengetahuan secara keseluruhan, dalam kaitan rumusan kebijakan.
Ujian tetap diilakukan di sekolah visi tentang bagaimana arah sumber Padahal sebelumnya Dewan ini pernah
masing-masing, tapi kualitas soal pengembangan daya saing bangsa kita ada. Selama hampir lima tahun ini tidak
diperbaiki dengan bekerjasama atau secara visual. Menteri pendidikan yang ada. Tetapi, Dewan Pendidikan Provinsi
dibantu oleh pusat penilaian pendidikan, paham mengenai pendidikan dan mau dan Dewan Pendidikan Kabupaten
untuk mencapai tingkat standar yang mendengarkan pendapat dari para pakar malah ada.
lebih baik. Jadi standar memang perlu, pendidikan, bukan hanya bersikeras Heri mengingatkan pemerintah
tapi caranya yang tidak tepat. dengan maunya sendiri. Karena agar tidak menjadikan pendidikan
Pendidikan kita ini lebih diarahkan pendidikan menyangkut kebutuhan ini sebagai alat politik. Kalau setiap
lebih banyak hafalan, yang dikejar hanya semua orang, bukan hanya urusannya ganti pemerintahan dengan seleranya
ujian nasional. Komisi X sejak awal selalu sekedar membangun sekolah atau masing-masing kemudian merubah lagi
menentang adanya ujian nasional yang membenahi sekolah, dll. kebijakan pendidikan tanpa adanya dasar
. 71
TH. XL NO
P PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 49 49
ARLEMENT
ARIA