Page 43 - MAJALAH 71

LEGISLASI

hak. Karena ada kekhususan itu, pribadi sultan. Kalau tanah yang milik kenyataan bahwa selama ini pemikiran
sama dengan Majelis Rakyat Papua, sultan itu tidak termasuk, tapi yang tentang keistimewaan Provinsi Daerah
dimana orang Indonesia di luar rakyat milik kesultanan itu mungkin sultan Istimewa Yogyakarta didominasi oleh
Papua tidak bisa menjadi wakil, ada sebagai subyek. isu penetapan atau pemilihan Gubernur
kekhususan seperti halnya yang dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah
berlaku pada orang Aceh. Optimis tapi khawatir Istimewa Yogyakarta.
Menjawab pertanyaan Agus Padahal dengan berlandaskan pada
Masalah pertanahan Purnomo menyatakan masih aspek historis, filosofis, yuridis dan

Menyangkut masalah tanah, kata mengkhawatirkan bisa menuntaskan politis yang ada di Indonesia maka
Agus sudah selesai, ada Sultanat grond. RUU Keistimewaan DIY oleh “keistimewaan” bagi Provinsi Daerah
Tinggal nanti bagaimana memberikan DPR periode sekarang ini. “ Dari Istimewa Yogyakarta merupakan
hak, sultan sebagai subyek hukum. “ sisi profile anggota Pansus, kalau bagian tak terpisahkan dari Negara
Saya kira mayoritas sudah disepakati. mempunyai jiwa kenegarawan mereka Kesatuan Republik Indonesia yang
Sultan sebagai subyek hukum sehingga lebih mengutamakan pembahasan sekaligus merupakan bagian dari
dia bisa mengeluarkan kewenangan, ketimbang sekedar ngga jadi anggota sejarah survivalitas Indonesia sebagai
bukan sultan tapi keraton sebagai lagi,” ungkapnya. sebuah bangsa.
institusi, siapa pun sultan nya dia Menurutnya, dalam waktu dua Keistimewaan ini tidak dimiliki
punya kewenangan karena sultanat kali masa sidang mungkin masih bisa daerah lainnya. Keistimewaan itu
grond kan terbatas,” katanya. diselesaikan, karena dari sisi pasalnya menyangkut bukan saja kontribusi
Dijelaskan, tidak semua yogya itu tidak terlalu berat. Dia menyatakan, DIY dalam mendirikan dan menjaga
sultanat grond atau pakualamanat secara pribadi sudah siap jadi atau eksistensi NKRI, tapi juga secara
grond. Cuma memang disitu dia tidak jadi lagi meraih kursi DPR simbolik dan aktual dalam mengisi
melihat ada potensi konflik, terutama untuk melanjutkan pembahasan. visi ke-Indonesia-an secara lebih

tanah-tanah PJKA dengan Sultan “ Saya kira mau diselesaikan kongkret.
apabila kewenangan ini diserahkan. sekarang juga kita oke. Tetapi Selama ini memang di DIY belum
“Kita melihat itu mudah tapi kemudian kalau ditunda lagi, berarti pernah ada pemilihan kepala daerah
konsekuensinya besar. Jadi tinggal mulai dari nol. Kalau mulai dari nol (pilkada). Untuk jabatan Gubernur
ngasih kewenangan ke beliau, nggak berarti RUU ini harus prioritas,” ujar DIY periode 1998-2003, Sultan
ada masalah sebagai subyek hukum, Agus menambahkan. Hamengku Buwono X ditetapkan
sama dengan negara bisa memberikan Ia bahkan menargetkan, jika nanti sebagai Gubernur DIY melalui Sidang
hak tapi memang ada konsekuensinya. RUU tersebut dibahas kembali maka Rakyat I. Kemudian pada tahun 2003,
Masukan dari Ibu Maria Sumardjono dalam waktu satu tahun bisa selesai. ditetapkan melalui Rapat Paripurna
(Pakar Pertanahan), sultan itu subyek Paling yang sedikit complicated DPRD DIY. Penetapan ini untuk
hukum, tinggal detail-detailnya, sultanat masalah keistimewaan dari sisi menduduki jabatan gubernur periode
grond termasuk di dalamnya,” ujarnya. politik. 2003-2008. Payung hukum penetapan
Soal pemilikan sertifikat, katanya Kalau keistimewaan dari sisi karena seluruh fraksi yang ada di

tidak ada, yang ada kekancingan. Tanah anggaran mungkin DAU tergantung DPRD DIY sepakat untuk dilakukan
itu memang milik kraton, ada juga bagaimana menempatkannya. Dari penetapan.
tanah yang milik pribadi sultan. Kalau pemerintah pusat, masuk ke Yogya, Sedangkan pada tahun 2008,
sultanat dan pakualamanat grond itu dari Yogya langsung ke pedesaan. payung hukum untuk penetapan
tanah milik lembaga keraton. Namun Menkeu menolak usulan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri
Ada beberapa yang dipakai, ada ini karena bertentangan dengan UU Paku Alam IX sebagai gubernur dan
di jalan Magelang itu dipakai oleh 17 atau undang-undang tentang wakil gubernur DIY, yaitu Undang-
rakyat, jadi hak anggaduh, hak pakai. perbendaharaan, dan keuangan negara. Undang Keistimewaan DIY yang
Termasuk UGM milik sultanat grond. Pasalnya, desa itu bukan kuasa saat ini sedang dibahas oleh Komisi II
Tapi dulu diwakafkan, hak anggaduh pengguna/pemegang anggaran. DPR bersama dengan pemerintah.
yang tidak bisa dijual. Tetapi inikan Rancangan Undang-Undang Untuk mencegah adanya
urusan tanah, urusan yang panjang, (RUU) Keistimewaan Provinsi kekosongan pemerintahan di Provinsi
sama dengan Data Kependudukan. Daerah Istimewa Yogyakarta diajukan DIY yang disebabkan belum selesainya
Itu menyangkut hak perdata, tapi pemerintah kepada DPR melalui RUU Keistimewaan DIY, Pemerintah
kalau ini menjadi hak, menjadi hal Ampres No.52/Pres/8/2008 tanggal mengeluarkan Keppres Nomor 86/P
yang baru. Mulanya yang memberikan 15 Agustus 2008 guna diadakan Tahun 2008 tentang perpanjangan
hak kan negara, sama dengan Papua. pembahasan lebih lanjut, karena masa jabatan Gubernur dan Wakil
Semua tanahnya milik adat, siapapun sudah saatnya memberikan payung Gubernur DIY untuk dua tahun ke
harus beli upik. “ Mungkin modelnya hukum yang jelas untuk mengatur depan mengingat jabatan Gubernur
seperti Papua, cuma ada tanah yang mekanisme keistimewaannya. DIY berakhir tanggal 9 Oktober 2008.
milik keraton, ada tanah yang milik Hal tersebut didasarkan pada (sc,mp)

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 41