Page 38 - MAJALAH 71

ANGGARAN

Dewan yang dinilai sangat besar? pembuatan pansus karena umumnya partai- Bagaimana tanggapan bapak adanya
Menurut saya tidak bisa fix seperti partai itu begitu percaya kepada seseoarang sebagian anggota Dewan YANG
anggaran membuat jembatan, gedung atau maka dia tidak akan lepas orang itu untuk menilai Prolegnas DPR tidak ada grand
apa. Ini terkait dengan proses politik dan menangani RUU tersebut. Misalnya apabila desain?
proses ini tidak bisa dibatasi. Hal itukan dia paham ekonomi maka dia akan diarahkan Saya cenderung itu ada semacam tim
pertempuran aspirasi berbagai kelompok ke RUU bidang ekonomi, yang ahli dibidang
ahli di DPR yang mengelola UU baik yang
rakyat yang diwakili anggota DPR jadi tidak politik, hukum begitu juga.
bersifat spesifik maupun yang terkait satu
bisa dibatasi anda harus selesai rapat sekian? Hal itu jarang sekali ada semacam
sama lain karena banyak keluhan UU itu
Jadi memang ada yang basic dan ruang penyeberangan penugasan biasanya untuk
bertabrakan antara satu dengan yang lain.
judgement itu menjadi suatu wilayah atau seorang yang dianggap setengah ahli bisa Hal itu tidak bisa disalahkan DPR
komponen anggaran itu. sekali ditempat ini dan tempat lainnya yang
semata karena pemerintah juga menyetujui
Saya terus terang belum tahu sebenarnya divergennya sangat besar. Bagaimanapun
UU tersebut padahal tenaga ahli lebih banyak
yang ideal jadi ibaratnya ada fix cost mungkin tetap kompetensi tampaknya semakin
dipihak pemerintah seharusnya Pemerintah
anggaran legislasi variable costnya lebih besar hari menjadi perhatian partai menunjuk
bisa mengingatkan DPR pasal mana dari
dibandingkan fix costnya. anggotanya masuk ke Pansus di DPR.
UU yang bertentangan dengan UU lainnya,
Memang banyak anggaran sifatnya kecuali kita mengambil keputusan politik
project itu fix cost dimana semakin skala Bagaimana keikutsertaan anggota di bahwa UU itu bertentangan maka kita
ekonomisnya besar maka variable costnya banyak Pansus?
akan membatalkan UU yang bertentangan
semakin kecil sesuai dengan jumlah kegiatan. Itulah sebabnya dahulu kita batasi satu
karena UU terbaru bisa membatalkan UU
Ambil contoh apakah rapatnya harus dibatasi orang terlibat dalam 3-4 pansus, apabila sebelumnya.
50 kali itu tidak bisa, apakah harus batas 1000 berdasarkan kompetensi ada semacam stock
kali, juga tidak bisa karena disekitar rapat misalnya dari DPR harus di lihat dari latar Bagaimana penerapan anggaran
pasti ada biaya-biaya untuk konsumsi dan belakang pengalaman kerjanya, jadi orang berbasis kinerja?
lain-lain. yang tidak punya pengalaman di bidang
Sampai sekarang ini masih belum selesai
Penyerapan aspirasi itu masih bisa dibatasi kehutanan dia masuk didalam pansus
kriteria, kinerja, reward dan punishment
apakah misalnya dalam bentuk RDPU ekonomi jadi biasanya tidak mungkin
system, Jadi sampai sekarang belum ada sama
kunjungan kerja dsb. Ketika perkembangan dilakukan karena itu satu orang dianggap
meminta sedemikian rupa bisa saja itu ahli maka partai akan kebingungan apabila sekali. Kita Cuma mengklaim saja anggaran
kita sudah berbasis kinerja ini harus karena
bertambah tetapi anggaran seperti itu tidak anggotanya sedikit.
UU memerintahkan anggaran kita harus
akan cukup besar. Kasus ini terjadi pada partai kecil yang
berbasis kinerja. Apabila seorang Dirjen gagal
keikutsertaan pansusnya begitu banyak
Bagaimana tanggapan bapak bahkan anggota DPR dari partai kecil lari dalam menyerap anggaran Departemennya
mengenai adanya anggaran legislasi dan keluar masuk antar pansus karena itu tetap saja menjadi pejabat.
di eksekutif dan legislasi? pada periode mendatang harus dibatasi. Apa indicator anggaran berbasis
Hal ini memang tidak ada pemilahan kinerja?
yang jelas karena itu harus dibicarakan Bagaimana tanggapan bapak adanya Itu yang harus kita sepakati salah satunya
bersama karena fungsi legislasinya pemerintah duplikasi anggaran legislasi antar adalah Key Performance Indeks (KPI) jadi
berbeda dengan DPR. Sebelumnya memang eksekutif dan Legislatif?
orang yang berhasil bisa mendapat bonus.
anggaran legislasi pemerintah cukup besar, Saya rasa harus duduk bersama antara Yang namanya PNS itu kerja atau tidak
seharusnya anggaran legislasi DPR harus pemerintah dengan DPR jadi mana fungsi
kerja maka dibayar sama maka produktifitas
lebih besar. legislasi pemerintah berapa anggarannya
rendah sama sekali, itu sebenarnya makna
kemudian disesuaikan dengan anggaran yang paling pokok jadi tiap Rupiah yang
Bagaimana tanggapan anda terhadap legislatif. Selama ini belum terlalu jelas dikeluarkan APBN betul-betul produktif
usulan anggaran legislasi satu pintu? adanya definisi tersebut. Karena itu perlu untuk kemakmuran rakyat.
Tidak bisa juga karena kalau RUU duduk bersama supaya tidak adanya duplikasi Setiap orang yang bekerja di semua lini
inisiatif pemerintah, DPR tidak bisa anggaran. produktif sama sekali jadi apabila dia tidak
mencampuri begitu juga sebaliknya jadi ruang produktif maka dia terpaksa harus keluar dari
itu harus tetap dibuka tidak bisa diintervensi Tanggapan Bapak mengenai Pegawai Negeri Sipil. Saya mengharapkan
oleh factor anggaran jadi biarkan saja aspirasi pembahasan UU yang sering tidak Periode DPR yang akan datang harus
berkembang baik dari kalangan eksekutif tercapai? memprioritaskan anggaran berbasis kinerja.
maupun legislatif. Jadi kita memberikan Tadi saya sebut disisi DPR, pembahasan
ruang untuk itu, Kuncinya memang tetap di UU juga menyangkut pemerintah, ada Apa Kendala dalam penerapan
legislatif karena itu merupakan amanat UUD beberapa RUU pemerintah sulit membagi anggaran berbasis kinerja?
1945 dimana UUD mengatakan bahwa waktunya karena orangnya itu-itu juga kalau
Kendalanya dari system punishment
fungsi DPR adalah pembuatan legislasi. 1 Departemen eselon I menangani sampai
mereka tidak ada yang mau kena sementara
Raker begitu sementara ada tugas yang untuk remunerasi atau rewardnya mereka mau
Hal apa saja yang harus dilakukan DPR lebih penting maka mereka umumnya akan menerima. DPR lembaga politik beda karena
guna meningkatkan produktifitas meninggalkan dan menyelesaikan tugasnya. punishment DPR tidak terpilih lagi apabila
UUnya? Jadi konteks lambatnya Prolegnas tidak bisa anda jelek bekerja anda tidak dipilih oleh rakyat
Pertama, hal ini terkait dengan komposisi di salahkan dari sisi DPR saja. maka sudah jelas konsekuensinya. (si)

36 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71