Page 33 - MAJALAH 71

PENGAWASAN

BUKAN SALAH DEPDIKNAS

JIKA MUTU PENDIDIKAN BELUM BAIK

an pendidik
nggar
A
t Undang-
an 20% merupak
an amana
t

e
K
u
u
n
r
e enurut Ketua Anggaran pendidikan 20% merupakan amanat Undang-
u
a
t
an
Undang Dasar1945 hasil amandemen y
Undang Dasar1945 hasil amandemen yang dituangkan
ang dituangk
M C I N A P S dalam UU No.20 Tahun 2003. Pasal 49 UU No. 20/2003
r
w
D
Dewan Direktur
e
e
D
t
r
i
k
a
n

u
dalam UU No
T
.20
. 20/2003
ahun 2003. P
asal 49 UU No
C I N A P S
terdiri dari dua ayat, Ayat kesatu berbunyi dana pendidikan
C E N T E R
M( Ce nt e r Fo r
dan pendidikan kedinasan. Ayat Kedua, Gaji guru dan dosen
Indonesian National Policy Studies), minimum 20% dari APBN dan APBD tidak termasuk gaji guru
Prof. Soedijarto, dari total anggaran masuk dalam APBN.
pendidikan Rp. 202 triliun tidak
sepenuhnya digunakan untuk
sekolah mempunyai perpustakaan.
pendidikan. tandas Soedijarto, khusus untuk
“Kalau saat ini Depdiknas
Anggaran tersebut dibagi kedalam anggaran Sekolah Dasar (SD) dan
dipandang menghambur-hamburkan
Departemen Pendidikan Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
uang, sebetulnya itu tidak benar,
(Depdiknas) sebesar Rp. 62 triliun seharusnya adalah sebesar Rp. 56
karena kenyataannya uang nya pas-
karena kenyataannya uang nya pas-
d a n D e p a r t e m e n A g a m a triliun.
dan Departemen Agama
triliun.
pasan,” ungkapnya.
pasan,” ungkapnya.
Dengan demikian,
(Depag) sebesar Rp.
(Depag) sebesar Rp . Dengan demikian,
Akibat anggaran yang terbatas
Akibat anggaran yang terbatas
satu unit cost untuk
22 triliun. ”Sebagian
2 2 t r i l i u n . ” S e b a g i a n satu unit cost untuk
untuk memenuhi kebutuhan SD
untuk memenuhi kebutuhan SD
besar anggaran
SD adalah Rp.
b e s a r a n g g a r a n SD adalah Rp.
dan SMP maka muncullah BOS
dan SMP maka muncullah BOS
1,7 juta per
pendidikan, 60
pendidikan, 60 1,7 juta per
(Bantuan Operasi Sekolah) untuk
(Bantuan Operasi Sekolah) untuk
% nya adalah
% n ya a dalah a n a k d a n n
a n a k d a
menunjang kebutuhan sekolah.
menunjang kebutuhan sekolah.
untuk SMP
untuk gaji guru
u n t u k g a j i g u r u untuk SMP
Sementara dalam UUD 1945 tersirat
Sementara dalam UUD 1945 tersirat
adalah Rp.
dan kedinasan. ” adalah Rp.
dan kedinasan.”
bahwa tiap-tiap warga negara berhak
bahwa tiap-tiap warga negara berhak
n
ya.
ujarnya. 2,5 juta per
ujar
2,5 juta per
mendapatkan pengajaran dan negara
mendapatkan pengajaran dan negara
dasar
Berdasarkan anak agar
anak agar
Ber
kan
wajib untuk membiayai. Sehingga
wajib untuk membiayai. Sehingga
setiap murid
p e r h i t u n g a n
p e r h i t u n g a n setiap murid
bila dilihat dari kacamata ketentuan
bila dilihat dari kacamata ketentuan
Bappenas, mempun yai
Bappenas,
mempun yai
UUD 1945 masih belum sinkron.
UUD 1945 masih belum sinkron.
b u k u d a
b u k u d a n n
Hal ini berbanding terbalik
Hal ini berbanding terbalik
s e t i a
s e t i a p p
dengan negara-negara mayoritas
dengan negara-negara mayoritas
di seluruh dunia dimana anggaran
di seluruh dunia dimana anggaran
belanja bulanan pendidikan belum
belanja bulanan pendidikan belum
termasuk gaji guru. Kemudian
termasuk gaji guru. Kemudian
Guru Besar Universitas Negeri
Guru Besar Universitas Negeri
Jakarta ini mencontohkan negara
Jakarta ini mencontohkan negara
tetangga Malaysia, dimana 25%
tetangga Malaysia, dimana 25%
dari APBN untuk pendidikan
dari APBN untuk pendidikan
belum termasuk gaji guru.
belum termasuk gaji guru.
Oleh sebab itu
Oleh sebab itu
menurut Soedijarto,
menurut Soedijarto,
Pemer intah dan
Pemer intah dan
DPR-RI berusaha
DPR-RI berusaha
m e n g u r a n g i i
m e n g u r a n g
b e b a
b e b a n n
ke wajiban
ke wajiban
foto: olly
. 71
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 31
ARIA
ARLEMENT
TH. XL NO
P