Page 31 - MAJALAH 71

PENGAWASAN

PENINGKATAN ANGGARAN PENDIDIKAN

BELUM MENJAMIN PENINGKATAN MUTU

Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik.
R endahn y a alok asi anggar an pendidik an selalu mengemuk a dalam per deba tan publik .
an pendidik
an dinaik
asi anggar
y
ak pihak menun
tut agar alok
Banyak pihak menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan guna mencapai tujuan
Ban
k
an guna mencapai tujuan
meningkatkan mutu dan memperluas akses (pemerataan). Pemerintah berkomitmen
meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap hingga mencapai 20 persen dari APBN.
ahun 2009 Anggaran komitmen pemerintah terhadap anggaran mengakui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pendapatan dan Belanja pendidikan cukup signifikan, walaupun “Tidak semestinya terjadi, seorang
Negara (APBN) sudah volume anggaran dan persentasenya menteri membuat MoU dengan gubernur,”
ditetapkan sebesar Rp. naik secara bertahap disesuaikan kondisi tandasnya.
T1034 triliun. Namun, keuangan negara. Keterlambatan pendanaan akibat tidak
kenaikan anggaran tidak akan berarti Adapun anggaran pendidikan diatur adanya payung hukum telah menghambat
bila tidak disertai upaya efisiensi. Efisiensi dalam Undang-undang Sistem Pendidikan kinerja instansi atau departemen pusat.
menyangkut cara memanfaatkan dana yang Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 dan Itulah salah satu sebab mengapa tahun
ada untuk membiayai berbagai program sudah semestinya jika undang-undang itu 2008 masih banyak sekolah-sekolah yang
dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan dilaksanakan 2-3 tahun setelah disahkan. belum tersentuh rehabilitasi dan tidak layak
pendidikan. Namun dalam pelaksanaan UU digunakan.
Disamping pemerintah harus mampu Sisdiknas No.20 Tahun 2003, pemerintah Walaupun payung hukum pendanaan
membuat skala prioritas dan menentukan terlihat kurang mengantisipasi petunjuk anggaran pendidikan terlambat tetapi di
program utama agar sasaran yang telah pelaksanaan dan petunjuk teknis dari setiap tahun 2009, pemerintah bersama DPR
ditetapkan bisa tercapai. Disiplin dalam pasal dan ayat-nya. telah memenuhi amanat konstitusi UUD
penggunaan anggaran menjadi amat “Pemerintah dalam pembuatan 1945 untuk pendidikan sebesar 20 persen
penting guna menghindari penyaluran dana Peraturan Pemerintah (PP) tentang dari APBN. Dengan demikian untuk
yang tidak sesuai peruntukannya. Hanya pendanaan anggaran pendidikan sangat anggaran pendidikan tahun 2009 adalah
dengan disiplin anggaran yang dilakukan terlambat. Baru terbit tahun 2008 akhir dan sebesar Rp. 202 triliun.
secara ketat, misalokasi dapat dicegah. mulai dilaksanakan tahun 2009,” ujar Toni. Dari 20 persen anggaran pendidikan
A n g g o t a Akibat belum adanya payung hukum, dalam APBN, Depdiknas mendapat porsi
K o m i s i pemerintah dalam hal ini Departemen Rp. 62 triliun, Departemen Agama sebesar
Pendidikan Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Rp. 23 triliun, Kementerian/Lembaga
DPR RI, Kementerian Lembaga yang mempunyai yang melaksanakan fungsi pendidikan
T o n y lembaga pendidikan terlihat kesulitan mendapat porsi Rp. 9 triliun, dan sisanya
Apriliani dalam pengganggarannya. adalah melalui block grant Dana Alokasi
menilai Misalnya ketika Menteri Pendidikan Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
Nasional membuat MoU (Memorandum (DAK).
Of Understanding) kerjasama Roll Untuk mengefisiensikan anggaran
Sharing untuk rehabilitasi sekolah di pendidikan, dari total anggaran Depdiknas
pusat, provinsi dan kabupaten/kota. dan Depag kesemuanya difokuskan untuk
Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota wajar pendidikan dasar 9 tahun. Sementara
tidak ada masalah dalam untuk anggaran pendidikan yang berada
pendanaan tetapi dalam DAK dan DAU terlihat sulit
khusus untuk terkontrol.
pusat, pemerintah Hal itu disebabkan, dana yang
ter paksa berada dalam DAK di khususkan untuk
merehabilitasi sekolah-sekolah dan dana
yang berada dalam DAU di khususkan
untuk membayar tunjangan dan gaji guru.
Banyaknya pendanaan pendidikan
yang belum tersentuh pemerintah dengan
komitmen wajib belajar 9 tahun tuntas dan
anak-anak sekolah usia 7 tahun hingga 15
tahun tidak dipungut biaya hal ini bukan

TH. XL NO
. 71
ARIA
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 29
P
ARLEMENT