Page 24 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

Tipikor dihasilkan dari keputusan DPR juga mempunyai kapasitas semangat kebersamaan di dalam partai
Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian individual dan penegakan etika itu supaya memperoleh seluas mungkin
RUU Tipikor itu sebenarnya akan sebagian besar faktor yang akan dukungan publik.
menentukan sejauh mana DPR periode ditentukan oleh komitmen individual
2004-2009 mempunyai komitmen ini. Kalau kita menuntut arogan, maka Partai apa yang paling komit
untuk pemberantasan korupsi di yang harus dipertanyakan kepada menegakkan disiplin partai
Indonesia. masing-masing anggota DPR adalah Kalau dulu partai TNI, sekarang
Kalau RUU Tipikor diabaikan, sejauh mana komitmen individualnya menurut saya dari tingkat kehadiran
ini menjadi kecurigaan yang besar di dapat membimbing mereka untuk kita tidak bisa mengeneralisasi.
kalangan masyarakat bahwa ternyata tetap mematuhi etika penyelesaian Sebab kalau partai politik yang hanya
DPR itu komitmennya rendah untuk tugas sebagai pejabat publik. mempunyai satu wakil anggota di
ikut bersama-sama menyelesaikan Yang ke tiga, dari sisi masyarakat, komisi dan satu wakil itu harus hadir
masalah korupsi di Indonesia. masyarakat harus didorong untuk terus di setiap rapat pasti kehadirannya
gencar memberikan penilaian dan tidak mungkin 100 persen, tapi itu kan
Selain RUU Tipikor, prioritas juga dorongan kepada anggota DPR tidak adil.
RUU apa lagi bahwa sebetulnya komitmen seseorang Jadi dari rata-rata yang ada
Dua RUU lainnya yang harus yang ditugaskan oleh partai menjadi memang ada peningkatan kehadiran
menjadi prioritas adalah RUU Pelayanan anggota DPR itu adalah komitmen anggota parlemen dari waktu ke waktu
Publik dan RUU Kepresidenan. RUU sepanjang masa bakti dan kalau itu tapi masih juga tampak siasat-siasat
Pelayanan Publik yang terkait dengan tidak bisa ditunjukkan, kewajiban atau dilakukan untuk mencari alasan supaya
birokrasi dan RUU Kepresidenan hak masyarakatlah untuk menghukum tidak menghadiri sidang-sidang yang
yang terkait dengan Pemerintahan, mereka. Hukumannya seperti apa, ya sudah diagendakan. Dan kalau harus
jika dapat diselesaikan itu berarti menurut saya kalau ada caleg anggota menyebut partai mana yang paling
DPR memberikan banyak kontribusi DPR yang mencalonkan lagi sebaiknya komit mungkin hanya sejumlah kecil
bagi perkembangan Indonesia pada jangan dipilih. Kalau ada anggota partai saja.
umumnya, dan perkembangan untuk DPR yang seperti itu lalu mendukung
peningkatan kinerja pemerintahan, pencalonan Presiden, tentunya harus Berarti tidak ada alasan
baik dalam pengertian pemerintah dipertimbangkan apakah perlu dengan berlangsungnya
sebagai satu jajaran kabinet, maupun didukung atau tidak. Pemilu, anggota tidak
pemerintah sebagai pelayanan publik mengikuti rapat di DPR
yang penyelenggaraannya dilakukan Apakah partai perlu Menurut saya begini, kalau anggota-
oleh birokrasi pemerintah. Jadi sayang memberikan reward dan anggota DPR yang mencalonkan diri
sekali jika tiga RUU itu terabaikan. punishment kembali itu memanfaatkan peluang
Partai punya aturan internal, yang yang diberikan oleh peraturan Pemilu
Agar anggota ini komit terpenting adalah bagaimana partai bisa terkait dengan kampanye, itu mereka
terhadap tugasnya, apakah menegakkan aturan partai internalnya tidak harus membolos. Mereka bisa
perlu memberlakukan itu. Jadi reward and punishment itu memanfaatkan masa reses untuk
anggota yang tidak hadir sebenarnya mengikuti kedisiplinan berkomunikasi dengan publik dan
dipotong gajinya partai untuk menegakkan aturan itu. peluang itu sudah diberikan oleh
Saya kira memang tidak ada Sekarang ini seringkali kita melihat Peraturan Pemilu selama kurang lebih
institusi yang bisa memaksa anggota aturan yang dibuat partai politik satu tahun sejak kampanye dialogis itu
DPR untuk disiplin menghadiri hanya dipajang sebagai assessoris dan dibuka pada pertengahan bulan Juli
sidang-sidang di DPR kecuali formalitas saja, tapi tidak ditegakkan, tahun lalu.
partai politik. Sebab anggota DPR itu yang menjadi soal. Namun sayangnya hal itu tidak
itu sangat tergantung dengan partai Persoalannya adalah apakah dimanfaatkan dan ini menandakan
politik induknya. Oleh karena itu, didalam internal partai politik itu bahwa anggota DPR yang
menuntut kehadiran anggota DPR memang ada unit kepemimpinan yang mencalonkan lagi itu komitmennya
juga bukan penyelesaian. Menurut saya secara sadar melihat penegakan disiplin terhadap kepedulian masyarakat itu
partai politik juga harus mendorong etika keterwakilan ini sebagai bagian juga relatif kurang.
anggotanya untuk menegakkan disiplin. dari kampanye politik mereka untuk Sebab bagaimanapun juga
Kalau partai politiknya saja tidak peduli, menarik atensi publik, dan nampaknya sebagai pejabat publik dia terikat
maka sulit untuk bisa diharapkan ini jarang dilakukan sebab orientasi dengan tugas-tugas keterwakilan di
anggota DPR untuk bisa mematuhi sebagian besar partai politik itu masih parlemen dan sebagai orang yang ingin
etika kedisiplinan ini. tertumpu pada orientasi melayani mempertahankan jabatan publiknya dia
Yang ke dua, anggota-anggota pemimpin partai bukan melayani juga harus meyakinkan masyarakat, dan

22 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71