Page 19 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

Tinjau Kembali Jadwal sudah bagus, artinya didalamnya Badan Kehormatan (BK) dalam
Pemilu telah banyak memuat aturan- menegakkan etik dan kedisiplinan
aturan yang harus dipatuhi seluruh
anggota dewan, Jamaluddin
Jamaluddin mengatakan, sudah

BERTANGGUNGJAWAB PENUH saatnya mulai dipikirkan jadwal anggota dewan. Hanya kesadaran mengatakan, sebetulnya semua ini
dan pemahaman terhadap fungsi
kembali pada kesadaran semua pihak
antara pemilu legislatif dengan
tugas itu yang belum melekat.
baik dari anggota itu sendiri maupun
berakhirnya masa tugas DPR tidak
terlalu lama jaraknya. “Sekarang jarak Seperti saat Sidang Paripurna, partai.
antara pemilu legislatif dengan masa sebenarnya sudah diatur bagaimana BK akan mengalami kesulitan
berakhirnya keanggotaan sekitar lima cara anggota melakukan interupsi, karena nantinya akan berhubungan
dengan partai. Seperti contoh
dan jika ada anggota yang tidak tertib
bulan, ini terlalu lama,” kata JK.
TUGAS-TUGASNYA bulan, begitu habis reses pemilu, maka Pimpinan sidang seharusnya kasus Max Moein, keputusannya
Idealnya jaraknya sekitar satu
dapat mengeluarkan anggota dari
kembali ke partai juga. Dalam
persidangan tersebut.
hal ini kalau partainya bertahan
selesai sudah jabatannya sebagai
anggota DPR. Hal ini tentunya Terhadap pelaksanaan Rapat sulit juga untuk memberhentikan
harus menjadi pemikiran ke depan, Paripurna, Jamaluddin berpendapat salah seorang anggota. Menurut
karena kalau tidak mulai dipikirkan sebaiknya Rapat Paripurna itu hanya Jamaluddin, BK perlu mencari cara
akan terulang terus hal-hal seperti untuk hal-hal yang sifatnya sangat agar dalam memberikan sanksi dapat
kekhawatiran banyak pihak. penting, atau adanya perdebatan berkoordinasi dengan partai.
Jarak waktu yang begitu lama ini yang keras baru diparipurnakan. Menjawab pertanyaan apakah
tentunya juga berdampak psikologis Namun kalau hanya sekedar kewenangan BK perlu ditambah agar
bagi anggota Dewan dan sedikitnya membacakan nama-nama anggota lebih pro aktif, JK mengatakan susah
akan mengganggu kinerja dewan Pansus tidak perlu diparipurnakan, juga kalau harus pro aktif harus ada
dalam mengakhiri tugas-tugasnya. cukup dikirimkan ke Sekretariat unit penyelidikan, unit investigasi,
JK mengatakan, , secara pribadi Jenderal dan nantinya dilaporkan ke unit lainnya. “Nanti kayak KPK repot
dia akan komit menyelesaikan pimpinan. nantinya,” tambahnya.
tugas-tugasnya sampai anggota baru Masalah etika dan kedisiplinan ini Menurutnya, fungsi yang ada
dilantik, baik dia terpilih atau tidak kembali pada bagaimana rekruitmen sekarang sudah cukup, namun
terpilih untuk masa keanggotaan partai mengajukan calon-calonnya harus berkoordinasi lagi dengan
periode berikutnya. di DPR. Kalau dipartainya, kata pimpinan fraksi, dengan partai
Walaupun dalam hal penyelesaian JK, perekrutan ini sangat ketat. politik. Tapi kalau diberikan hak
legislasi ada kekhawatiran apakah Pengkaderan dilakukan secara yang lebih luas lagi seperti pemantau,
target prioritas legislasi ini akan bertingkat dari tingkat I, II dan III. investigasi akan repot nantinya, bisa
dapat diselesaikan. Mengingat “Kalau tidak ikut pengkaderan ya jadi saingan badan-badan lainnya.
terbatasnya waktu dan juga semangat tidak bisa menjadi calon,” katanya. Untuk sekarang, sebaiknya janganlah
dari anggota yang mulai menurun. Untuk urusan kedisiplinan, membicarakan untuk memperluas
Sebagai Ketua Fraksi BPD, partainya menyerahkan kewenangan kewenangan, tapi kewenangan yang
kata Jamaluddin, dia selalu ini pada fraksi untuk mengatur ada ini dapat dijalankan sebaik-
menginstruksikan kepada anggota anggotanya dan setiap minggu baiknya.
f raksinya untuk tetap komit melaporkan perkembangannya pada
partai. Partailah yang menentukan Absen Finger Print
sebagaimana mestinya. Sejauh ini
Partai Bulan Bintang (Partai yang seorang anggota masih patut K a l a u i n g i n k o n s i s t e n
mengusung namanya) memperoleh dipertahankan atau tidak. Sementara menegakkan disiplin anggota,
angka yang kecil berdasarkan hasil fraksi hanya merekomendasikan seharusnya diumumkan di Rapat
perolehan suara Pemilu 2009. Namun catatan seorang anggota. Paripurna anggota-anggota yang
hendaknya hal itu tidak menyurutkan Kalau ada anggota yang melanggar sering tidak hadir dalam rapat. “Saya
anggota-anggota fraksinya untuk disiplin akan diberikan peringatan setuju diumumkan di paripurna,
tetap memiliki komitmen tinggi sampai dua kali, setelah itu yang misalnya dalam waktu dua minggu
menyelesaikan tugasnya. memutuskan adalah partai. Kalau anggota tidak hadir lebih dari tiga
Yang namanya politik, kata JK, partai mentolerir fraksi tidak bisa kali harus diumumkan,” katanya.
pasti ada dinamikanya, kadang naik berbuat apa-apa. “Dalam hal ini Tapi sebaiknya diumumkannya
dan kadang turun. “Yang namanya partailah kuncinya, jadi harus ada bukan setiap minggu, tapi dua
politisi ya seperti itu, tidak perlu ada sinergi antara partai dengan fraksi,” minggu sekali atau sebulan sekali.
dampak psikologis, itu wajar saja,” kata JK. Namun partai tidak bisa Sekarang masalahnya, kalau dilihat
ujarnya. melihatnya secara langsung, yang dari kehadiran secara absensi ada,

Terkait dengan komitmen, dapat memonitor langsung adalah tapi secara fisik tidak ada. Jamaluddin
sebetulnya DPR sudah mempunyai fraksi yang ada di DPR. mengatakan, dia tidak keberatan
aturan Tata Tertib dan Tatib itu dibuat Kaitannya dengan keberadaan kalau sistem kehadiran anggota
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 17