Page 17 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

Formulasi kewenangan kalau ada rapat sudah memfeeding dan pemerintah harus betul-betul
Lebih jauh dia mengatakan, (umpan-masukan) setiap anggotanya, dibenahi selain kemampuan legal
kewenangan DPR perlu diformulasi bukan sekedar mengirim undangan. drafting anggota juga perlu dibenahi,”
ulang sehingga tidak melampaui yang Pemberitahuan ada rapat dua hari jelasnya.
seharusnya. Contoh DPR ada rapat fit lagi dengan menteri apa, agendanya Ditanya mengenai kesan
proper calon Kapolri, Panglima TNI apa, ini pointers masalahnya, isu banyaknya anggota yang tertangkap
dll. “ Kalau kita jujur obyektif itu kan apa sehingga tahu apa yang harus KPK, dia mengatakan, selama hampir
kewenangan Presiden, ya sudahlah didalami. lima tahun menjabat anggota Dewan,
DPR tak usah ngurusi seperti itu”. K a d a n g - k a d a n g ketika ke masyarakat yang lebih
Juga pertimbangan pengangkatan pembiracaraannya tidak fokus dari banyak ditanya kasus yang melibatkan
Dubes, DPR mau rapat sedangkan ujung barat sampai ujung timur ke beberapa anggoat DPR ketimbang
anggotanya tidak mengenal calon. selatan nggak ada jutrungannya. tanya soal RUU, anggaran dan kinerja.
Mungkin orang Deplu lebih kenal, Anggota DPR bukan superman Di benak masyarakat kasus-kasus
misalkan calon Dubes Burma apa yang paling tahu segala hal. Ini soal yang terjadi di DPR itu merusak citra.
yang mau dikritisi DPR Akhirnya pembenahan tata cara prosedur dan Ini pengalaman saya sehingga tidak
sekedar hadir, rapat dibuka, ada pengelolaan rapat. bisa dibantah bahwa itu dilakukan
teh ada snaknya, setuju lalu sudah. Tentang kemungkinan meninjau segelintir orang, tapi di benak
Menurutnya ada kewenangan- ulang target RUU, Mahfud Sidik masyarakat itulah protet DPR.
kewenangan yang berlebih yang mengatakan, kalau pembiraan RUU, Terlepas itu hanya oleh sedikit
implikasinya ke pertambahan jumlah hulunya prolegnas. Apakah betul-betul anggota tapi itulah yang dipahami
rapat. dilandasi pemikiran komprehensif masyarakat. Itulah tantangan
“Ini harus ditata ulang. Menata tentang UU yang dibutuhkani, lalu terbesar DPR ke depan bagaimana
ulang kewenangan yang berkosekuensi ditetapkan perspektif besarnya, lalu punya komitmen mereformasi,
kepada proses kerja,” imbuhnya. arah dan pengaturan serta outputnya meningkatkan kinerja, menunjukkan
Yang kedua, rapat-rapat dibuat apa. Betul-betul prolegnas itu satu keberpihakan pada rakyat dan
skedul secara berkala. Kalau bicara konstruksi tentang UU sesuai perbaiki citra yang amburadul. Potret
fungsi kontrol di awal tahun kebutuhan lapangan atau hanya Dewan ini juga merupakan imbas dari
pemerintah menyusun RKP, dan sekedar daftar usulan UU. keterbukaan informasi, media masa
diterjemahkan dalam program 4 “Kalau saya pribadi baru sekedar yang luar biasa
bulan. Kita cukup rapat dengan daftar usulan sehingga akhirnya Mahfud mengatakan, tantangan
kementerian di awal tahun dengarkan prolegnas selalu dinamis, di tengah meningkatkan kinerja ini justru
apa rencara kerja mereka, lalu 4 masuk usul inisiatif baru. Dan usul muncul dalam satu situasi dimana
bulan berikutnya baru duduk lagi, inisiatif jarang juga bisa ditolak masa tensi perilaku koruptif itu makin
kita evaluasi bagaimana hasil kerja usul saja nggak boleh,” ujarnya. besar. Karena pemilu legislatif dengan
mereka. Prolegnas sendiri konstruksi suara terbanyak ini menciptakan
Selanjutnya tak perlu panggil perencanannya sudah punya masalah. proses pemilu yang berbiaya sangat
menteri bolak balik ke DPR yang Baru daftar keinginan yang belum tinggi dibanding 2004. Artinya
akhirnya lebih sering ketemu DPR tentu dirumuskan, diselesaikan, semakin besar biaya yang dikeluarkan
ketimbang ketemu presiden, padahal belum tentu juga bisa dijalankan. maka potensi orang untuk korupsi
menteri bawahannya presiden.. Jadi pangkal masalahnya disitu, juga besar, sementara tantangan
Contoh lain di luar kewenangan, lalu akhirnya banyak RUU yang untuk merecovery DPR ke depan
apa perlu BUMN_BUMN menjadi tidak tuntas, diselesaikan di tahun makin berat.
mitra DPR, BUMN dibawah prolegnas itu. PKS secara proses politik memang
kordinasi menteri maka DPR cukup Lebih baik rumuskan cukup 20 berbeda dengan partai lain, bekerja
panggil menterinya. DPR seperti satu tahun selesai, tahun besoknya secara kolektif termasuk biaya dipikul
komisraisnya BUMN. “Kalau mau baru ditetapkan 20, ketimbamg di bersama, kader juga terlibat dalam
jujur obyektif mestinya kita benahi, awal kita susun ratusan RUU tapi kontribusi keuangan sehingga paling
kalau ada orang mempertahankan tidak selesai. Disamping itu, ada tidak karena modal yang dikeluarkan
perlu curiga, seperti petani juga RUU satu bertabrakan dengan lebih sedikit mudah-mudahan potensi
mempertahankan sawah cari belut UU lain, karena tidak ada kotruksi perilaku koruptif jadi lebih kecil.
bukan nanam padi,” ia menjelaskan. yang utuh. Ibarat bikin baju tak ada Yang tak kalah penting, pengawasan
Yang ketiga tata cara pengelolaan pola sehingga tidak nyambung satu dan pembinaan dilakukann secara
rapat, dimana fungsi sekretariat dengan lain. Akhirnya di yudicial intensif, sistemik sebab DPR ini
belum maksimal, padahal ada tenaga review di MK. Ketika UU sudah ibarat hutan, kalau tidak dijaga ketat
ahli. Sering anggota datang tak tahu dilaksanakan, di tolak MK seperti UU bisa diterkam binatang buas. (mp,
apa bahasannya, mestinya sekretariat Pemilu Legislatif, lalu kacau balau. si)
“Untuk itulah kinerja Baleg

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 15