Page 11 - MAJALAH 71

LAPORAN UTAMA

ANGGOTA DPR

WAJIB PAHAMI DAN

PATUHI KODE ETIK

foto : doc. parle

W
Wakil Ketua Badan
il Ketua Badan
ak
Kehormatan (BK) DPR-
RI Gayus Lumbuun
mengatakan, kode etik wajib
dipahami secara sungguh-
sungguh dan menjadi norma
yang benar-benar dipatuhi
oleh seluruh anggota DPR.
Terindikasi bahwa berbagai
kelemahan, kekurangan
dan hambatan mekanisme
kerja dan kinerja DPR dalam
melaksanakan fungsinya
karena kurangnya kepatuhan
dan kepahaman terhadap
kode etik DPR. kelengkapan dewan baik itu yang melalui langkah awal yang dapat dilakukan
komisi-komisi, pansus-pansus, maupun untuk meningkatkan kinerja dewan
BURT, Baleg, BKSAP dan BK secara adalah dengan melaksanakan konsekuensi
umum dipandang belum memuaskan dan konsistensi terhadap tatib serta
al itu dikatakannya harapan masyarakat. kepatuhan kepada kode etik DPR,” ia
menanggapi kinerja DPR RI dipandang belum optimal menambahkan.
anggota De wan dalam melaksanakan ketiga fungsinya
periode 2004-2009 yaitu, fungsi legislasi, anggaran dan Tanggungjawab tinggi
Htermasuk komitmen pengawasan. DPR juga dinilai tidak Lebih jauh politisi PDIP ini
menyelesaikan tugas hingga akhir masa berpihak kepada rakyat dan dalam mengemukakan, karakter dalam
baktinya. Menurut Gayus Lumbuun, beberapa hal DPR lebih cenderung profesionalisme adalah bukan hanya
pada awal masa tugas anggota DPR memihak kepada Pemerintah, contohnya ilmu dan ketrampilan saja tetapi adalah
periode 2004-2009 sampai pada tahun dalam hal masalah beras, pupuk, BBM, rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap
kedua, secara umum kinerja DPR yang bencana dan lain-lain. semua aktivitas DPR dimana peningkatan
disadari oleh DPR dan oleh masyarakat Dari sisi kinerja individu anggota kinerja juga diukur dari kesejawatan yang
dipandang masih jauh dari harapan dan dewan, DPR merespon berbagai kritikan tinggi serta didukung oleh kode etik yang
cenderung buruk. dari masyarakat, hal tersebut dapat terlihat kuat.
Penilaian ini setidaknya dapat dari DPR membentuk Tim Kajian Dengan penegakan beberapa hal
dilihat dalam berbagai Pemberitaan Peningkatan Kinerja DPR yang dipimpin tersebut maka akan mencerminkan
media massa maupun berbagai jajak langsung oleh salah satu pimpinan dewan profesionalisme dari siapa saja termasuk
pendapat. Hal tersebut dapat diakui dan juga melakukan optimalisasi tugas anggota DPR dan akan mewarnai
dimana tingkat kehadiran anggota dewan dan wewenang Badan Kehormatan DPR berfungsinya alat-alat kelengkapan DPR.
masih rendah dalam berbagai jenis rapat dalam mengawasi perilaku, moral dan Ada beberapa kemajuannya, misalnya
DPR, kedisiplinan anggota DPR dalam etika anggota dewan dalam melaksanakan aktivitas BK yang memiliki harapan untuk
mengikuti rapat, sedikitnya RUU usulan tugas-tugas kedewanannya agar tidak dapat lebih banyak berbuat, namun jangan
DPR dan adanya kasus-kasus pelanggaran menyimpang dari UU Susduk, Tatib dan sampai ada kesan tebang pilih. “ Karena
kode etik dapat dikatakan sebagai indikasi Kode Etik DPR. ketaatan pada kode etik lebih hebat dari
rendahnya kinerja dewan. “Untuk menepis pesimisme ketaatan pada hukum,” tandas Gayus.
Begitu pula dengan kinerja alat-alat masyarakat terhadap kinerja dewan Menanggapi penilaian bahwa kinerja
kelengkapan dewan, bahwa alat-alat dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPR rendah, hal tersebut dikarenakan

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 9