Page 78 - MAJALAH 71
P. 78

LIPUTAN KHUSUS



                                                                             saat  ini  belum  terbukti  dilakukan
                                                                   foto: olly  secara by design. Belum ada bukti hal
                                                                             itu dilakukan salah satu partai peserta
                                                                             Pemilu.
                                                                                ”Tidak ada bukti secara langsung
                                                                             bahwa  ini  adalah  pengendalian,”
                                                                             ujarnya.
                                                                                Untuk menindaklanjuti temuan
                                                                             kekisruhan DPT, Ali mengusulkan
                                                                             supaya  hal  itu  diselesaikan  secara
                                                                             hukum. ”Saya  kira  bisa  dibawa  ke
                                                                             pengadilan  agar  diproses  secara
                                                                             hukum damai dan beradab,” katanya.
                                                                                Banyaknya  warga  negara  yang
                                                                             tidak  terdaftar  dalam  Pemilu







               ” A k a n
            m e n e m u k a n
            anggota parlemen
            disini  yang
            dipilih  bukan
            karena mutu atau
            kompetensinya tapi
            lebih karena SBY.
            Jadi  kompetensi
            mereka harus kita
            perhitungkan lagi,”
            ujar Ihsan.
            Kisruh DPT
               Pelaksanaan
            Pemilu Legislatif
            yang berlangsung
            tanggal 9 April 2009
            m e n i n g g a l k a n
            catatan tersendiri
            mengenai  Daftar
            Pemilih  Tetap                  mencederai Pemilu. ”Itu mencederai                        foto: doc. parle
            (DPT). Banyak warga negara yang   Pemilu secara prosedural,” tegasnya.
            mempunyai  hak  pilih  justru  tidak      Meskipun banyak pihak menilai   merupakan  persoalan  serius  yang
            dapat menggunakannya karena tidak   persoalan DPT cukup mempengaruhi   harus  diselesaikan.  KPU  sebagai
            terdaftar.                      hasil  Pemilu,  Pengamat  Politik   penyelenggara  menjadi  salah  satu
               Kekisruhan DPT dalam Pemilu   dari  Universitas  Paramadina  ini   pihak yang bertanggungjawab.
            merupakan  persoalan  serius.   menilai hal itu secara substantif tidak      ”KPU  yang  dibayar  dengan
            Bahkan  sejumlah  partai  peserta   berhubungan. ”Secara  substansif   menggunakan  dana  publik  harus
            Pemilu meminta supaya pemerintah   belum  tentu  karena  tidak  ada   memberikan penjelasan kepada kita,
            bertanggungjawab terhadap hal itu.   hubungan langsung antara mereka   saya sudah bilang di LSM dan Kampus
               “DPT itu masalah yang serius.   yang tidak punya hak untuk memilih   untuk lebih berbicara, jangan baru
            Artinya hak politik orang terganggu,”   dengan  Partai  Demokrat.  Semua   sekarang bersikap lebih keras. DPT
            kata Ali Ihsan Fauzi.           partai  sangat  dirugikan,”  jelas  Ali   memang sudah dipermasalahkan dari
               Kekisruhan DPT telah mencoreng   Ihsan Fauzi.                 awal. Harus diperhatikan,” tegas Ali
            pelaksanaan  pesta  demokrasi  lima      Lebih jauh, ia menjelaskan, kisruh   Ihsan Fauzi. (bayu)
            tahunan di Indonesia. Persoalan itu telah   DPT Pemilu Legislatif 2009 sampai

            76      PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83