Page 74 - MAJALAH 71

SOROTAN

DPR Tolak

Mantan Napi Jadi Caleg

alangan DPR menolak jik
apidana (Napi)
tan Nar
a man
Kalangan DPR menolak jika mantan Narapidana (Napi) Mahkamah Konstitusi, pertama
K
Mahkamah Konstitusi, pertama
tif (
eg
a
aleg).
diperbolehkan menjadi Calon Legislatif (Caleg). “Secara bukan untuk jabatan-jabatan publik
bolehk
diper
alon L
an menjadi C
isla
C
ecar
“S
bukan untuk jabatan-jabatan publik
a tidak setuju
y
a pun
y
a
y
. Namun sa
w
insip sa
a asumsi bah
pr
prinsip saya tidak setuju. Namun saya punya asumsi bahwa yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi
mereka juga punya hak dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) pidana tambahan berupa pencabutan
mantan Napi itu tidak baik jadi anggota DPR. “Tidak setuju hak pilih oleh putusan pengadilan
saya. Hak mantan Napi untuk memilih boleh, tapi dipilih yang telah mempunyai kekuatan
menjadi anggota DPR saya tidak setuju,” ungkap Wakil Ketua hukum tetap. Kedua, keputusan ini
Komisi III bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). berlaku terbatas untuk jangka waktu
5 tahun setelah mantan terpidana
etua DPR Agung dan anggota DPR. Kalau menurut selesai menjalani pidana penjara
Laksono menyatakan, saya, harus hati-hati lah,” katanya. berdasarkan putusan pengadilan yang
putusan MK itu akan Saat ditanyakan lebih lanjut, telah mempunyai kekuatan hukum.
mengundang pro dan Agung Laksono mengatakan, Ketiga, melakukan keterbukaan dan
Kkontra. “ Menurut saya, putusan MK tersebut tidak bisa kejujuran mengenai latar belakang
harusnya ada keseragaman, kalau diperbaiki lagi. Namun dia berharap, jati diri sebagai mantan terpidana.
a
i
a
k
l
a
m
j
n
jabatan-jabatan yang dipilih di masa yang akan datang masalah ini Keempat, bukan sebagai pelaku
t

g
y
a

m
s
a
s
a
n
a
a
h
t
a
a
a
yang dipilih
b
a
n
b
t
n

a
n
a
-
j
a
d

n
g

i
i
d
a
a
n
i
t
a
m
e
n
b
n

k
g
u
r
s
i
i
a
d
r
l
n
j
a
b
t
u
i

t
u
p
p
u
i
d
e
p e r l u bisa dipertimbangkan untuk ditinjau kejahatan yang berulang-ulang.
k

kembali.
kembali. Menurut Daday Hudaya,
u
u
i
b
a
e
m

P
a
r
l
i
a
n
r
t
e
g
n
h
e
d
i

M
Mereka dihubungi Parlementaria seharusnya putusan MK tersebut
r
k
e
a
menanggapi putusan Mahkamah
m e n a n g g a p i p u t u s a n M a h k a m a h harus dirinci lebih jelas dan ada
Konstitusi (MK), Selasa (24/3-
Ko nstitusi (MK), S elasa (24/3- klasifikasinya. Misalnya Napi
2009), bahwa mantan Narapidana
2 0 0 9 ) , b a h w a m a n t a n N a r a p i d a n a pembunuhan berencana, pelecehan
u
p
i
e
a
( (Napi) diperbolehkan mengajukan seks, hal-hal yang menyangkut
a
k
i
n
e
)
n
n
h
a
a

l
j
N
m
k
o
b
g
d
p

e
r
D
ba
R
DP

diri sebagai anggota DPR/DPRD moral dan teroris, jelas tidak bisa
g
i
g
/
o
s

ir
a
ng
DP
i
ta
d
a
R
e
DP
bebas
D
asal
i
telah
maupun
dar
maupun DPD asal telah bebas dari ditoleransi lagi untuk menjadi Caleg.
foto: iwan penjar a selama 5 tahun. m e n g a b u l k a n Sedangkan kasus lain seperti mantan
penjara selama 5 tahun.
Napi tahanan politik, kemungkinan
M
a
Mahkamah Konstitusi mengabulkan
a
h
k
u
h
t
i
a
s
i
K
n
o
t

s

m
masih bisa dipertimbangkan.
r
t
o
r
h
b
bersyarat permohonan
m
o
a
a
p
r
n
y
e

n
s
a
e
pengujian
pengujian Undang- Karena itu lanjut Daday,
Undang-
U n d a n g N o m o r 1 0 putusan MK tersebut harus ada
Undang Nomor 10

tentang
ahun
2008
Tahun 2008 tentang klasifikasinya. Apalagi persyaratan
T
m
m
u
h
i
P
a
i
m
l
e
U

Pemilihan Umum menjadi Caleg peran partai cukup
n
dan Undang-
dan Undang- besar dan harus benar-benar selektif,
N
Undang Nomor selain berwawasan kedepan, juga
o
U
o
n
n
m
g
r
a
d

1 2 T a h u n
1 2 T a h u n dijamin moralitas, dedikasi dan
2008
2008 tentang kredibilitasnya.
tentang
Perubahan “Kalau menyangkut moral saya
Kedua atas rasa partai politik pasti akan selektif.
Undang- Kaya nggak ada lagi orang yang lebih
U n d a n g bagus dan bermoral tinggi untuk
dipertimbangkan harus diseleksi Nomor 32 Tahun 2004 tentang diajukan menjadi Caleg,” jelasnya.
lagi. Meski sudah bebas, mantan napi Pemerintah Daerah terhadap Begitu pula kalau ada Caleg
yang dihukum di atas lima tahun, Undang-Undang Dasar Negara tersangkut kasus koruptor, dia
apakah layak untuk menjadi pejabat Republik Indonesia Tahun 1945. menyatakan terus terang tidak
seperti bupati, gubernur, walikota Ada empat syarat yang ditetapkan setuju. “Sudah jelas mereka bersalah
dan terlihat ironis kalau seorang
72 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71