Page 73 - MAJALAH 71

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi X melakukan rapat undang-undang perpustakaan yang
dengar pendapat dengan jajaran Implementasi UU sudah ditindaklnjuti adalah melakukan
Dinas Perhubungan dan Pariwisata, di Perpustakaan upaya-upaya pembentukan Perpustakaan

Gorontalo, Selasa (10/2). Anwar Arifin selaku pimpinan Tim Umum kabupaten/kota, serta pembinaan
Menanggapi hal tersebut, Kepala kunker Prov Gorontalo, mengatakan dan pengembangan perpustakaan.
Dinas Perhubungan dan Pariwisata kedatangan mereka kali ini untuk Sedangkan dalam kunjungan
Provinsi Gorontalo Hendrik Juuna melihat sejauhmana perkembangan kerja ke Prov Kalbar, Ketua Komisi X
mengemukakan bahwa potensi pariwisata yang telah dicapai kantor Perpustakaan DPR RI, Irwan Prayitno mengatakan,
di Gorontalo cukup menjanjikan dan bisa Gorontalo dengan telah terbitnya pembentukan Badan Perpustakaan,
bersaing dengan daerah tujuan wisata Undang-undang Perpustakaan Nomor Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi
lainnya, namun yang menjadi kendala 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Kalimantan Barat belum mengacu
ketiadaan informasi yang mencukupi selain itu tambah Anwar apakah ke UU No 43 Tahun 2007 tentang
dan akses tempat atau tujuan wisata pemangku kepentingan di Gorontalo Perpustakaan.
masih kurang, “Infrastruktur menuju ini dan lembaga yang terkait dengan “Seharusnya sebelum menerbitkan
tempat wisata yang memiliki potensi Perpustakaan sudah memahaminya, surat keputusan, pemerintah daerah
kurang baik sehingga hal tersebut kemudian langkah-langkah apa yang perlu melihat aturan hukum yang
berdampak pada kurangnya kunjungan ditindaklanjuti dalam implementasi terkait,” kata Irwan Prayitno disela
wisatawan,”kata Hendrik. undang-undang Perpustakaan tersebut. kunjungan ke Badan Perpustakaan,
Ia menambahkan potensi wisata Dikesempatan yang sama salah satu Kearsipan dan Dokumentasi Kalbar di
di Gorontalo itu kurang dapat anggota Tim Kunker Komisi X yang juga Pontianak, Kamis.
dikembangkan secara maksimal, hal caleg dari Gorontalo Trulyanti Habibie Menurut dia, idealnya ketiga
tersebut karena adanya keterbatasan Sutarsno (F-PG) menyampaikan fungsi teknis tersebut dipisah untuk
menghindari tumpang tindih
pembiayaan dan kegiatan.
Anggota Komisi X DPR RI,
Angelina Sondakh menambahkan,
jangan ada pencampuran karena untuk
kearsipan sudah mempunyai anggaran
tersendiri.“Jangan sampai dana untuk
pengembangan perpustakaan digunakan
di kearsipan,” kata Angelina Sondakh
dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Kepala Badan Perpustakaan,
Kearsipan, dan Dokumentasi Kalbar,
Marcelinus Kutjai Apin cukup
menyayangkan belum dijadikannya UU
No 43 Tahun 2007 sebagai salah satu
dasar pembentukan badan tersebut.
“Padahal itu wajib dimasukkan,” kata
Marcelinus Kutjai yang baru menjabat
sejak 14 Januari 2009.
Namun ia berharap hal itu untuk
foto : dian sementara tidak mengganggu aktivitas
anggaran tanggapanya atas Badan Perpustakaan, Kearsipan dan
Lebih lanjut ia menjelaskan, karena pengoperasionalan mobil Dokumentasi.
belum dikelola dengan baik maka potensi perpustakaan keliling. Pemprov Kalbar membentuk
wisata yang ada belum memberikan Bachrudin Nasori (F-PKB) pun Badan Perpustakaan, Kearsipan dan
kontribusi pemasukan bagi daerah mempertanyakan atas hasil tindaklanjut Dokumentasi hasil gabungan dan
tersebut. dari bantuan Perpusnas atas pelaksanaan pembubaran sejumlah instansi teknis
Menanggapi penjelasan tersebut, e-library di Gorontalo, dan Aan Rohanah dengan mengacu PP No 41 tahun 2007

Anwar Arifin menilai sektor pariwisata (F-PKS) pun ingin mengetahui tentang Organisasi Perangkat Daerah.
di Gorontalo dianggap belum siap, untuk keberlangsungan minat dan kegemaran (da/nt)
itu masih perlu dilakukan berbagai membaca di Gorontalo
pembenahan sehingga diharapkan Menanggapi hal tersebut Kepala
pembangunan pariwisata itu harus Kantor Perpustakaan & Arsip Provinsi
simultan dengan program yang ada Gorontalo Asna Saleh menjelaskan
didaerah. bahwa menurutnya implementasi

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 71