Page 70 - MAJALAH 71
P. 70

KUNJUNGAN KERJA





                                                                                                             foto: nita













              DPR PRIHATIN




              PENDIDIKAN DI PERBATASAN







            Komisi X DPR RI prihatin akan rendahnya tingkat pendidikan di daerah perbatasan antara
            Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia. Oleh karenanya perlu suatu tindakan afirmatif

            dan pemberian tunjangan tambahan bagi guru yang mengajar di daerah perbatasan.


                       unjangan insentif akan   daerah perbatsan.           tidak ada sehingga kami berikan insentif,”
                       diberikan kepada guru      “Tunjangan diberikan satu kali lebih   ujarnya.
                       yang mau mengajar di   besar dari gaji pokok mengajar serta      Adanya perbedaan besaran di daerah
                       daerah perbatasan,” ujar   tempat tinggal yang diberikan dari dana   perbatasan, antara biaya yang diterima
            TKetua Tim rombongan            APBN,” katanya.                 dengan yang dikeluarkan, Irwan menilai
            Kunjungan Kerja (kunker) Komisi      Adapun jumlah dana bagi tunjangan   hal itu menjadi suatu bentuk perhatian
            X DPR RI Irwan Prayitno (F-PKS)   khusus yang telah disediakan adalah   tersendiri di daerah. Oleh karenanya
            didampingi 14 anggota tim kunker   sebesar  Rp.  486  miliar.  Alokasi   ada tambahan insentif yang diberikan
            ketika melakukan pertemuan dengan   pembagian  tunjangan  antara  guru   bagi guru yang mengajar di daerah
            gubernur Kalimantan Barat, Pontianak   dan dosen nantinya akan diatur oleh   perbatasan.
            (10/3).                         Diknas sementara kuota alokasi daerah      Anggota dari Fraksi PPP, Djabaruddin
               Adapun ke-14 anggota tim kunker   perbatasan  akan  diatur  oleh  dinas   Ahmad, menilai pendidikan di daerah
            tersebut yakni Gusti Syamsumin (F-  provinsi terkait.           terbatas agak terbatas. Oleh sebab itu
            PG), Murhana Wati Syamsi (F-PG),      Adanya  kendala  penyaluran   dirinya mengungkapkan perlu adanya
            Buddy Asmara (F-PG), Deddy Sutomo   dana di daerah perbatasan, menurut   suatu tindakan afirmatif khusus daerah

            (F-PDIP), Chepy Triprakoso Wartono   Irwan, nantinya pemberian bantuan   perbatasan.
            (F-PDIP),  Sarwo  Budi  Wiryanti   akan diberikan langsung ke rekening      Menanggapi penyataan anggota,
            Sukamdani (F-PDIP), Hafidz Ma’some   masing-masing supaya meminimalisir   Gubernur Provinsi Kalimantan Barat,

            (F-PPP),  Djabruddin  Ahmad  (F-  penyalahgunaan. Namun jika di daerah   Christiandi sanjaya tidak menyangkal
            PPP), Nurul Qomar (F-PD), Angelina   perbatasan tidak terdapat bank, gaji akan   jika pendidikan di daerah perbatasan
            Sondakh (F-PD), Joko Santoso (F-  diberikan melalui wesel pos.    masih  minim.  Banyak  masyarakat
            PAN), Munawar Sholeh (F-PAN),      Selain memberikan tunjangan bagi   perbatasan yang lari ke Malaysia untuk
            Abdul Hamid Wahid (F-PKB), Abdi   guru, pihaknya juga akan memberikan   mendapatkan sesuatunya, termasuk
            Sumaithi (F-PKS).               prioritas tambahan sarana dan prasarana   pendidikan.
               Dalam Undang-undang guru dan   sekolah walaupun pada kenyataannya di      Contohnya  di  kepulauan  Aru,
            dosen, menurut Irwan ada peraturan   daerah perbatasan justru jumlah guru   hanya ada satu Sekolah Menengah
            mengenai tunjangan khusus. Tunjangan   yang minim dibandingkan sekolah yang   Kejuruan (SMK) dan belum ada Sekolah
            khusus tersebut diperuntukkan bagi   tersedia.                  Menengah Atas (SMA).  Menurutnya,
            guru di daerah perbatasan dan daerah      “Di  daerah  perbatasan  ada   pihaknya telah meminta kepada presiden
            terpencil sehingga bersedia mengajar di   sekolahnya tapi guru yang mengajar   untuk memberikan perhatian khusus


            68      PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75