Page 65 - MAJALAH 71
P. 65
KUNJUNGAN KERJA
berpendidikan sarjana.
M e n u r u t S i g i t , g u n a
menanggulangi hal itu, maka perlu foto: johan
upaya percepatan target pencapaian
pendidikan guru hingga sarjana
dengan program bantuan pendanaan
dari pemerintah pusat, yang mendapat
dukungan penuh dari pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota serta sejumlah yayasan yang
mengelola kegiatan pendidikan
keagamaan di daerah .
Sementara Wakil Gubernur
Kaltim, Farid Wadjdy berharap
kepada Komisi VIII DPR-RI untuk
memperjuangkan aturan percepatan
i
h
a
s
b
a
e
e
n
n
g
m
a
i
n
a
s
i
l
j
u
a
n
k
n
y
a
y
u
a
m
Mata pelajaran agama masih dianggap
sertifikasi. M a t a p e l a j a r a n a g a m a m a s i h d i a n g g a p mengenai masih banyaknya usia lanjut t
Menurutnya cukup banyak guru di oleh civitas sekolah hanya menjadi (lansia) di Kaltim, yaitu sebanyak 82.500
Kaltim yang belum sarjana dan juga belum tanggung jawab agama semata, sehingga lansia atau 2,75 persen dari penduduk
mendapat sertifikasi karena selain masalah program-program pendidkan agama yang Kaltim yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa,
kemampuan guru juga berkaitan dengan seharusnya dapat diintegrasikan dengan ternyata hidup memprihatinkan atau
penambahan pendapatan. mata pelajaran lain, diajarkan secara terlantar akibat kurangnya perhatian dari
sanak saudara atau karena tidak punya
kerabat
kerabat
foto: johan BABEL BUTUH GURU AGAMA
NON MUSLIM
P
a
k
Pada kunjungannya ke Provinsi Banba
B
k
a
a
u
a
d
g
o
a
n
b
n
a
e
j
i
n
n
P
r
i
n
y
v
n
u
s
B e l i t u n g ( B a b e l ) y a n g d i p i m p i n W a k i l
Belitung (Babel) yang dipimpin Wakil
V
i
a
m
P
r
a
s
K
Ketua Komisi VIII dari FPKS Hilman
S
o
u
n
K
I
d
i
i
e
I
I
t
H
K
F
i
l
m
a
a
i
o
e
p
t
m
d
m
a
a
h
e
n
S
y
Rosyad Syihab dalam pertemuan dengan
d
a
g
n
a
e
n
d
R
u
b
y
a
r
s
l
a
t
h
h
m
p
a
r
n
i
p
a
j
e
t
j jajaran pemerintah daerah setempat
r
a
a
a
n
e
e
a
t
e
e
r
d
s
m
t
g
g
u
terungkap bahwa guru agama untuk
k
e
a
r
a
n
p
a
u
a
h
u
b
r
u
t
a
a
n
w
u
k
g
m
r
s
e
g
t
e
i
p
a
n
u
n
-
r
o
a
agama non-muslim seperti guru agama
a
m
a
g
a
m
s
g
u
l
i
m
u
m
a
Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha masih
K r i s t e n , K a t o l i k , H i n d u , d a n B u d h a m a s i h
kurang.
kur ang .
id
Sebagai konsekuensi, murid non-
m
no
n-
ko
ur
nsekuensi,
ebagai
S
m u s l i m t e r p a k s a b e l a j a r d e n g a n g u r u a g a m a
muslim terpaksa belajar dengan guru agama
g
u
a
a
a
h
n
t
m
i
t
g
a
t
k
n
g
l
a
s
I Islam yang tingkat pengetahuan agama
a
a
n
y
m
g
e
p
n
e
a
r
a
.
s
e
m
a
l
t
I
P
o
n
n
-
non-Islam sangat minim. Permintaan akan
a
n
a
m
i
a
g
t
k
n
a
n
s
m
i
i
m
n
a
n
n
k
a
u
j
a
i
t
e
i
n
i
b
e
l
a
h
r
u
guru agama ini telah beberapa kali diajukan
g
u
m
a
a
g
a
a
a
p
a
l
i
k
d
e
r
b
nam un sampai sekar ang belum dipenuhi.
namun sampai sekarang belum dipenuhi.
Kunker Komisi VIII ke Babel T e r k a i t m a s a l a h p e m b e r d a y a a n
Terkait masalah pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak,
anggota Dewan berharap penguatan
“Dalam persoalan ini diharapkan terpisah, bahkan kegiatan keagamaan kelembagaan P2TP2A mendapat
perhatian serius dari pemerintah pusat kurang didukung oleh guru mata pelajaran dukungan optimal dari pemerintah daerah
terhadap percepatan sertifikasi dan agama di sekolah. setempat. Penguatan kelembagaan ini
peningkatan pendidikan guru di Kaltim,” Jumlah guru agama untuk memenuhi sendiri sudah diakomodir dengan PP no.
katanya. tugas di sekolah umum tidak terjangkau, 41 tahun 2008. Dengan adanya lembaga
Sementara pPermasalahan yang sebab jumlah sekolah jauh lebih banyak ini diharapkan masalah kekerasan dalam
dihadapi dalam pendidikan agama disbanding jumlah guru yang tersedia. rumah tangga, korban kekerasan terhadap
disekolah/madrasah di Provinsi Kaltim Selain itu guru yang bersangkutan sebagian anak, dan perdagangan orang dapat segera
meliputi : Program Pendidikan Agama besar masih belum memenuhi standar ditangani.
belum integratif. Kurangnya jumlah dan kualitas ( Guru PAI masih banyak yang “Dengan adanya penguatan
Rendahnya Kualifikasi tenaga Pendidik. belum SI ). kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu
Kesejahteraan. Persoalan lain yang muncul antara lain Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71 63