Page 66 - MAJALAH 71

KUNJUNGAN KERJA

foto: agung Bolsel-Boltim, dan terakhir di Talaud.
“Korban bencana sudah kehilangan
tempat tinggal, tapi untuk membantunya
pemerintah masih menunggu prosesnya
yang memakan waktu berbulan-bulan,”
ujar gubernur.
Usulan Gubernur Sarundajang ini
diapresiasi positif tim Komisi VIII. Ketua
tim Komisi VIII Drs Imam Soepardi
mengungkapkan, masukan dari gubernur
tersebut sebenarnya sudah sempat
direncanakan untuk dibahas dengan
pemerintah pusat. “Pejabat di pusat yang
berkompeten masih berhalangan sehingga
belum sempat dibicarakan,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi
VIII DPR RI juga mengingatkan
pemerintah untuk membangun daerah
Komisi VIII mengunjungi Lapas Anak Manado perbatasan, seperti Miangas dan Marore,
sehingga masyarakat di situ tidak tertinggal
dari masyarakat kawasan lainnya yang lebih
(P2TP2A), diharapkan masalah kekerasan
maju.
dalam rumah tangga, masalah kekerasan Anggota Tim Kunker Komisi Pulau-pulau perbatasan adalah garda
terhadap anak dan perdagangan orang VIII DPR ke Propinsi Kalimantan terdepan bangsa Indonesia sehingga tidak
semakin terungkap dan terselesaikan. Timur berjumlah 16 orang, terdiri boleh “dianaktirikan” oleh pemerintah, kata
Sehingga kita tidak menjadi negara yang dari: Hasrul Azwar (FPPP/Ketua ketua tim Komisi VIII DPR RI, Imam
memalukan dari tiga hal tersebut” ungkap Tim/Ketua Komisi VIII), Chairunnisa Sopandi.
(Wakil Ketua Komisi VIII/FPG),
Hilman.
Zulkarnaen Djabar (FPG), Humaedi Dengan memperbanyak
Korban Bencana Sulut Butuh (FPG), Mesir Suryadi (FPG), pembangunan di daerah perbatasan
Widada Bujowiryono (FPDIP), I.
Penanganan Cepat Nyoman Gunawan (FPDIP), Edy dengan Filipina, seperti pulau Miangas dan
Marore di Kabupaten Talaud, kesenjangan
Komisi VIII DPR RI saat Kunjungan Jauzie Muhsin Bafadal (FPPP), sosial bisa teratasi dan angka kemiskinan
Kerja di Sulawesi Utara mendapatkan Syafriansyah (FPPP), Adji Farida tertekan.
masukan mengenai penanganan korban Padmo (FPD), Latifah Iskandar Masyarakat juga harus diberdayakan di
bencana alam memerlukan tindakan yang (FPAN), Hanief Ismail (FKB), semua sektor, sehingga ada motivasi untuk
cepat. Sayang, gerak pemerintah, untuk Manarul Hidayat (FKB), Umung bekerja dan keluar dari garis kemiskinan,
Anwar Sanusi (FPKS), Anwar Shaleh
memberikan bantuan dari dana pemerintah,
(FBPD), dan Zulhiswar (FPBR) kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR
dibatasi dengan aturan Keppres 80 Tahun
RI itu.
2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Tim Kunker Komisi VIII DPR RI ke Sementara Sarundajang mengatakan,
Pemerintah. Provinsi Babel teridiri dari Hilman selain dua pulau berbatasan langsung
“Menurut saya, aturan ini perlu Rosyad dari FPKS Syihab sebagai dengan Filipina, ada 11 pulau terluar
ditinjau lagi. Seharusnya ada perlakuan ketua Tim, dengan anggota Ichwan yang memiliki potensi kriminal jika tidak
khusus untuk bantuan bencana alam,” ujar Sam, Agung Sasongko, Hasib diperhatikan serius pemerintah.
Gubernur Sulut SH Sarundajang saat Wahab, Siti Soepami, Kurniati dan Pemerintah terus membuka akses
menerima kunjungan Komisi VIII DPR Tiurlan Basaria Hutagaol.
pembangunan di sejumlah pulau terluar,
RI.
Tim Kunker ke Provinsi Sulut dengan membangun depot logistik,
Menurut Sarundajang, eksistensi
beranggotakan Imam Soepardi pembangunan pelabuhan dan Bandar
Keppres 80 ini kurang mengena bila
(F-PG), Sjachrir Sjafruddin (F-PG), udara serta memperketat keamanan,
dihubungkan dengan bencana yang terjadi Marwah Daud Ibrahim (F-PG), katanya.
di daerah-daerah. “Yang namanya bantuan Theodorus J. Koekerits (F-PDIP), Tim Kunker Komisi VIII DPR-RI
untuk bencana sebaiknya tidak perlu Gatot Luprijatomo (F-PDIP), Sjaiful berjanji setelah mendapatkan informasi
harus melalui proses tender, sebab kasus Rachman (F-PPP), Nurul Imam dan berbagai masukan dari Pemprov
korban bencana membutuhkan bantuan Mustopa (F-PD), Akmaldin Noor Kaltim, Babel, dan Sulut, maka hal itu
secepatnya,” tukas Gubernur. (F-PAN), Badriyah Fayumi (F-PKB), akan menjadi bahan dan masukan anggota
Choirul Sholeh Rasyid (F-PKB),
Pernyataan gubernur itu berkaca
Al Yusni (F-PKS), Stefanus Amalo komisi VIII untuk disampaikan kepada
pada bencana yang telah terjadi di Sulut
(F-PDS). pemerintah pusat sebagai program kerja
beberapa tahun terakhir, seperti di Mitra,
ke depan. (et,jo,as)
64 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 71