Page 21 - MAJALAH 117
P. 21

erbicara keterwakilan  terlalu signifikan di era itu. Terlebih  ikut  terlibat  dalam  pengambilan
                       perempuan di DPR RI  lagi kaum wanita, bahkan berbagai  kebijakan nasional saat itu. Peran
                       merupakan salah satu  macam pandangan tentang  perempuan akhirnya semakin
                       tolok ukur dalam men-  wanita di masyarakat tidak jarang  sentral dan semakin kuat dengan
              Bgakomodasi isu keseta-         menimbulkan pro dan kontra. Kaum  ditelurkannya paket UU Politik yang
            raan jender di dunia politik. Berawal  wanita masih dianggap tabu untuk  memuat kewajiban Partai untuk
            dari penerbitan Instruksi Presiden  melakukan hal-hal yang biasanya  melibatkan  perempuan  dalam
            (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 ten-  dilakukan oleh kaum pria. Kaum  keterwakilannya di kepengurusan
            tang  pengarusutamaan  Gender  wanita yang dianggap lemah sering  organisasi  politik tersebut.
            dalam pembangunan nasional,  dimarginalkan dalam masyarakat.        Partai politik harus menyertakan
            merupakan pintu bagi perempuan                                      keterwakilan  perempuan  dalam
            untuk berpartisipasi dalam dunia    Kodrat kaum wanita hanya  kepengurusannya di tingkat pusat
            politik semakin lebar.            dianggap sebagai seorang istri,  jika ingin menjadi peserta Pemilu,
                                              atau ibu rumah tangga saja.  demikian bunyi Undang-undang
              Sebelumnya kit a ket ahui,  Sehingga apabila wanita ingin  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
            peran perempuan di dunia politik  berperan dalam hal-hal yang baru  Anggota DPR, DPD dan DPRD.
            pada zaman Orde baru sangat  terlebih berperan dalam hal politik
            termarjinalkan. Era itu sangat  masih sangat dipertimbangkan.         Didalam UU berbunyi bahwa Parpol
            otoriter mempunyai kekuasaan  Hal  tersebut  semakin  dipersulit  baru dapat menjadi peserta Pemilu
            penuh atas pemerintahan Indonesia  ketika Orde Baru, mengingat semua  setelah memenuhi persyaratan
            saat itu, tidak ada yang berani  kontrol pemerintah berada di bawah  dengan menyertakan sekurang-
            mencoba untuk menentang apa  kekuasaan rezim otoriter.              kurangnya 30 persen keterwakilan
            yang menjadi keinginan Pemimpin                                     perempuan pada kepengurusan
            saat itu.                           Pasca era reformasi, peran  parpol di tingkat Pusat. Artinya
                                              perempuan di dunia politik semakin  Pemerintah mencoba memberikan
              Peran orang-orang yang bukan  terbuka lebar, bahkan banyak  kesempatan secara setara dan
            berasal dari kerabat dekat tidak  akademisi dan aktivis perempuan  seluas-luasnya bagi setiap Warga


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 117 TH. XLIV, 2014  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26