Page 22 - MAJALAH 117

LAPORAN UTAMA

Negara Indonesia (WNI), khususnya DPR RI di setiap penyelenggaraan 97 orang atau setara dengan
perempuan, untuk memperoleh hak Pemilu. 17,32 persen. Sementara jumlah
politik mereka tanpa ada tembok perempuan anggota DPR pada
pembedaan gender. B e rda s a r k a n da t a K P U periode kali ini menurun ketimbang
menunjukkan, sejak Pemilu 1955 periode 2009-2014. Pada periode
Dengan asas pemberian kesem- hingga 2009, persentase jumlah sebelumnya, 2009-2014, terpilih
patan setara dan seluas-luasnya perempuan sebagai anggota DPR 103 perempuan anggota DPR.
tersebut, Komisi Pemilihan Umum cenderung meningkat dalam kurun
(KPU), sebagai lembaga “ad hoc” waktu tersebut. Puncak jumlah “Jumlah Anggota DPR perempuan
penyelenggara Pemilu, mencoba perempuan di Parlemen Senayan Periode 2009-2014 mengalami
berinisiatif untuk mengerucutkan terjadi pada periode Anggota penurunan. Disisi lain, politik uang
lagi pasal tersebut ke dalam syarat DPR 1987-1992, dengan jumlah yang gencar kerap mengabaikan
pengajuan bakal calon anggota leg- perempuan 65 orang atau sekitar unsur proses kompetensi yang ada,”
islatif (caleg) Pemilu 2014. 13 persen dari total anggota DPR RI ujar Anggota DPR terpilih Periode
saat itu. 2014-2019, Amelia Anggraini
Dalam Peraturan KPU Nomor dari Par tai Nasdem kepada
7 Tahun 2013 pasal 11 huruf b Statistik jumlah perempuan Parlementaria.
tertera jelas kewajiban parpol untuk Berdasarkan data
mengikutsertakan perempuan Ke depan, lanjut Amelia, DPR
sekurang-kurangnya 30 persen KPU menunjukkan, harus memberikan peluang yang
dari total nama bakal caleg yang sejak Pemilu 1955 sama bagi perempuan untuk maju
diajukan kepada KPU. Seluruh hingga 2009, khususnya di Pemilihan Legislatif
parpol nasional peserta Pemilu (Pileg). “Di Partai saya, sudah cukup
dapat memenuhi unsur tersebut, persentase jumlah mengakomodasi perempuan saat
dengan memasukkan berkas-berkas perempuan sebagai Pileg lalu, bahkan perempuan
bakal caleg perempuan sedikitnya ditempatkan menjadi nomor urut
30 persen dari seluruh bakal caleg anggota DPR satu dan peluangnya juga sangat
yang diajukan ke KPU. cenderung meningkat besar. Sementara pada tingkat DPP
dalam kurun waktu Nasdem sendiri sudah menaruh
KPU kemudian memperketat lagi perempuan pada posisi yang
persyaratan pengajuan bakal caleg tersebut. Puncak strategis,” paparnya.
tersebut dengan meminta parpol jumlah perempuan
menempatkan satu nama caleg di Parlemen Senayan Meskipun jumlahnya 103 orang
perempuan di antara tiga nama caleg perempuan anggota DPR, faktanya,
di setiap daerah pemilihan (dapil). KPU terjadi pada periode jumlah perolehan kursi bagi
memerintahkan agar penempatan Anggota DPR 1987- perempuan di DPR tersebut tetap
daftar bakal caleg perempuan 1992, dengan jumlah jauh dari kuota pencalonan yang
yaitu setiap tiga orang bakal calon sebelumnya ditentukan sekurang-
terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan 65 orang kurangnya 30 persen. Sehingga,
perempuan bakal calon, artinya, atau sekitar 13 persen masalah-masalah seperti angka
nama caleg perempuan tidak boleh kematian perempuan melahirkan,
lagi ditempatkan di nomor urut dari total anggota DPR p e l e c e ha n s e k s ua l , b u r u h
“buntut” melainkan harus di urutan RI saat itu. perempuan dan tenaga kerja wanita
pertama dan atau kedua di antara tiga (TKW) di luar negeri masih belum
caleg lain. tertangani dengan optimal karena
tersebut sempat menurun menjadi minimnya kebijakan menyangkut
Peran Perempuan 62 orang atau 12,5 persen (1992­ isu-isu perempuan.
1997), 54 orang atau 10,8 persen
Penyediaan jatah perempuan (1997-1999), hingga hanya 46 orang Semoga saja dengan hadirnya
dalam pusaran politik di Tanah Air atau 9 persen (1999-2004). Namun anggota DPR baru membawa angin
masih menjadi pro dan kontra di grafik perempuan di Parlemen perubahan positif bagi Parlemen.
sebagian kalangan masyarakat. Senayan kembali merangkak ke Kita semua memang berharap
Untuk tingkat pusat, tentu tidak angka 11,9 persen dengan jumlah kinerja DPR baik tugas maupun
menjadi masalah bagi perempuan 61 orang dari 550 anggota DPR RI fungsi di bidang legislasi, anggaran
yang ingin terjun ke kancah politik pada periode 2004-2009. maupun pengawasan lebih optimal
demi memperjuangkan hak- dan tidak adanya anggota dewan
hak sesama perempuan. Hal itu Jumlah calon legislatif perempuan yang terlibat praktek korupsi dan
terbukti dengan angka peningkatan yang terpilih menjadi anggota ditangkap oleh KPK. (si/mp/ayu) Foto:
partisipasi perempuan di kursi DPR periode 2014-2019 sebanyak Rizka/Parle/Hr.

22 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014