Page 44 - MAJALAH 110

LEGISLASI

RUU PPHMHA : Lindungi

Hak Masyarakat Adat

DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan

Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA), RUU ini ditetapkan sebagai salah satu usul
inisiatif DPR. DPR bersama Pemerintah membahas RUU ini dan Presiden sudah menunjuk
empat kementerian mewakili Pemerintah dalam proses pembahasan, yakni Kementerian
Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

etua Panitia Khusus (Pan- hana, dari mulai dengan pemilihan tetapi seluruh aspek hak-hak
sus) RUU PPHMHA Hj. Him- istilah dan perumusan definisi ma- masyarakat adat, termasuk aspek
Kmatul Alyah Setiawaty me- syarakat adat. hukum,” kata Himmatul.
ngatakan, Pembahasan RUU PPHMA
harus dilakukan secara hati-hati “Pansus sedang membahas RUU Menurutnya, RUU PPHMHA harus
dan komprehensif, karena terkait PPHMHA secara lebih lengkap, sejalan dengan UUD 1945 Pasal 18 b
dengan beberapa lembaga dan ke- Rancangan Undang-Undang tentang ayat (2) bahwa Negara mengakui dan
menterian, serta menyangkut hak Pengakuan dan Perlindungan Hak menghormati kesatuan-kesatuan
properti masyarakat adat itu sendi- Masyarakat Hukum Adat tak hanya masyarakat hukum adat serta
ri. Pembahasan RUU ini tidak seder- mengatur soal budaya dan bahasa hak-hak tradisionalnya sepanjang

44 PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014