Page 42 - MAJALAH 110
P. 42
LEGISLASI
Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani (kiri) bersama Wakil DPP Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) dan pakar Hukum Tata Negara
Margarito Kamis dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilu serentak tahun 2019 dianggap menimbulkan
kekisruhan politik. Karena itu, pemerintah dianggap perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) untuk menghapuskan ambang batas bagi partai politik untuk mengajukan calon
presiden sehingga keabsahan hasil pemilihan presiden mendatang tidak digugat.
hmad Yani mengatakan, Pembangunan (FPPP) Ahmad Yani, Ahmad Yani mengingatkan, calon
dalam banyak hal MK su- pengamat Hukum Tata Negara Mar- presiden dan calon wakil presiden
Adah melampaui kewenang- garito Kamis dan Wakil Ketua Umum pintu masuknya hanya satu, tidak
an yang diberikan. “Sudah terjadi Partai Gerindra Fadli Zon. ada pintu lain, yaitu melalui par-
kekacauan setelah keluar keputusan tai politik. Parpol yang sudah ter-
Mahkamah Konstitusi mengenai pe- Politisi F-PPP ini mengakui, sudah daftar di Komisi Pemilihan Umum
milihan umum serentak itu,” ujarnya terjadi kekeliruan sejak awal UU (KPU) layak mengajukan capres dan
dalam acara Dialektika Demokrasi mengenai pemilihan presiden dan cawapres. “Tidak boleh dibatasi,” te-
bertema “Putusan MK dan Keabsa- wakil presiden ini. “Partai-partai gasnya.
han Pemilu 2014” di Gedung DPR. politik termasuk PPP dan partainya
Hadir diantaranya, Anggota Komisi Pak Yusril, PBB, membiarkan pelang- Dikatakan, presidential threshold
III DPR dari Fraksi Partai Persatuan garan konstitusional,” ujarnya. atau ambang batas syarat calon
42 PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014
