Page 43 - MAJALAH 110

Oleh sebab itu
Fadli Zon berharap
tidak membiarkan
kesewenang­
we nangan MK
tersebut karena
akan terjadi
penyalahgunaan
wewenang atau
abuse of power,
dan apalagi
sekarang ini MK
sudah melenceng

presiden itu merupakan pelang- Sementara itu, Pengamat Hukum dari mandat yang
garan yang serius. Dia meragukan Tata Negara Margarito Kamis menilai diberikan.
apakah nanti tahun 2019 akan bisa MK terkait penyelenggaraan pemilu
dilaksanakan pemilu serentak 2019 serentak yang baru bisa dilaksanakan
seperti keputusan MK tersebut. Ia pada 2019 berpotensi menimbulkan
juga mempertanyakan lamanya MK gugatan. Dengan pemilu serentak, kata Fadli Zon.
memutuskan uji materi UU Pemilu presidential threshold juga menjadi
Presiden oleh Effendi Gazali. Karena tidak berlaku. Namun, putusan itu Oleh sebab itu Fadli Zon berharap
itu Yani mendesak, MK harus cepat dikeluarkan Januari lalu dan baru tidak membiarkan kesewenang-
memutuskan gugatan materi dari bisa dilaksanakan pada 2019 sehing- wenangan MK tersebut karena akan
Yusril Izha Mahendra, tidak perlu ga landasan konstitusional pelaksa- terjadi penyalahgunaan wewenang
berlama-lama seperti memutuskan naan pemilu 2014 lemah. atau abuse of power, dan apalagi
gugatan sebelumnya. “Kekisruhan sekarang ini MK sudah melenceng
pelaksanaan konstitusi kita seka- “Sebenarnya penyelesaiannya ti- dari mandat yang diberikan. “Un-
rang ini juga andilnya MK,” katanya. daklah sulit, presiden mengeluarkan tuk itu, Gerindra mengusulkan agar
saja Perppu yang isinya mengha- hakim MK itu bukan dari partai,
Menurut dia, MK sudah mulai ke- puskan presidential threshold kare- melainkan negarawan yang teruji
luar dari mandat yang diberikan, na persoalannya bukan di pemilu integritas dan putusan-putusan hu-
dengan memonopoli kebenaran serentak atau tidak tapi di presiden- kumnya,” katanya.
yang bersifat final dan mengikat. tial threshold,” ujarnya.
Sementara itu, tak ada yang me- Sebelumnya, mantan Menkum-
ngontrol lembaga tersebut. Selain Di tempat yang sama, Fadli Zon ham Yusril Ihza Mahendra me-
itu MK itu berwenang menguji mengatakan solusi untuk mencari ngajukan uji materi atas UU No.
pasal-pasal UU yang bertentangan jalan keluar dari putusan MK yang 42 Tahun 2008 tentang Pemilu
dengan konstitusi atau tidak. “MK memperumit proses pemilu 2014 Presiden. Dalam gugatannya dia
bukannya membuat norma hukum saat ini akan tergantung pada par- meminta MK menafsirkan secara
baru. Apalagi tidak suka dengan tai besar, oligarki politik yang ada langsung maksud Pasal 6A Ayat (2)
DPR, sehingga putusannya tidak di DPR RI. Di mana keruwetan dan dan Pasal 22E UUD 1945. Gugatan
obyektif,” tegasnya. kesemrawutan tata negara ini seba- itu dimenangkan Yusril di MK, na-
gai konsekuensi memutilasi naskah mun pelaksanaannya pada 2019.
Dikatakan, karena konstitusi me- aseli konstitusi. “Kerumitan konsti- Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbu-
ngatur pemilu lima tahun sekali, tusi ditambah putusan MK sekarang nyi, “pasangan calon Presiden dan
maka mau serentak atau tidak bu- ini sebagai konsekuensi memutilasi Wakil Presiden diusulkan oleh partai
kan masalah. Tapi yang jadi masalah konstitusi yang merubah naskah asli politik atau gabungan partai politik
adalah putusan MK terbalik. Karena UUD 1945, sehingga keputusannya peserta pemilihan umum sebelum
itu, putusan MK soal pemilu seren- justru membingungkan masyarakat. pelaksanaan pemilihan umum.” (nt/
tak sia-sia, dan malah akan menim- Karena itu, perlu terobosan politik si).
bulkan kekisruhan baru. untuk merevisi kewenangan MK,”

PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014 43