Page 45 - MAJALAH 110

adat istiadat.

“RUU PPHMHA harus hamonis
dengan peraturan perundang-
undangan lainnya seperti UU
Pertanahan, UU Agraria, UU
Kehutanan, dan UU Desa,” katanya.

Terkait dengan Konflik agraria
yang melibatkan masyarakat adat,
jika berfikir melalui masyarakat
hukum adat hal tersbut juga harus
dikolaborasi. Karena BPN juga sudah
menyatakan bahwa tanah itu dari
tanah ulayat, kalau tanah ulayat
dimiliki negara kemudian negara
mengalokasikan tapi bentuknya
HGU. Ini yang akan diatur. Kalau
dulu GHU besok-besoknya bisa
berubah menjadi Hak milik.

Dalam draft UU ini nantinya akan
memberikan mekanisme yang pasti
bagi masyarakat adat agar dapat
pengakuan hukum sebagai subyek
hukum dalam hal hak atas tanah,
sumberdaya alam, hak mengatur diri
sendiri melalui lembaga dan hukum
adat yang berlaku di wilayahnya,
masih hidup dan sesuai dengan hak perlindungan dan pemilikan hak menganut dan mempraktikkan
perkembangan masyarakat dan tanah ulayat, mempertahankan kepercayaan asli sesuai keyakinan
prinsip Negara Kesatuan Republik kepercayaan spiritual hingga leluhur, hak atas pengetahuan dan
Indonesia, yang diatur dalam pewarisan nilai budayanya. Oleh kekayaan intelektual yang melekat
undang-undang. “Bagaimana kita sebab itu, mendesak untuk di masyarakat adat.
mengatur agar mereka bisa masuk diperjuangkan perlindungan
dari sistem hukum nasional. Kita dan pengakuan atas masyarakat Dia mengharapkan RUU ini
juga mau UU ini benar-benar bisa adat melalui sebuah RUU yang segera dapat diselesaikan. Pansus
mengakomodir semua kebutuhan representatif mewakili seluruh sedang bekerja keras menyerap
demi kenyamanan masyarakat komunitas adat di Indonesia. semua aspirasi dari stakeholder,
adat.” katanya. diharapkan bulan Maret ini semua
Himmatul menambahkan, Pansus masukan-masukan dari masyarakat
RUU tersebut sangat diperlukan masih melakukan pendalaman dapat diselesaikan, sehingga saat
guna memberi kepastian hukum melalui masukan-masukan dari memasuki masa sidang pada awal
atas berlangsungnya masyarakat seluruh stakeholder termasuk pakar. Mei mendatang, DPR dapat memulai
adat dalam mempertahankan tradisi Pansus perlu mengetahui jumlah rapat kerja dengan Pemerintah. Tapi
dan budayanya. Karena selama ini, yang menurut Aman sekitar kurang jika sampai bulan Maret ini dianggap
telah terjadi perampasan secara lebih 2.000 masyarakat yang belum memadai, maka Pansus
sepihak hak-hak masyarakat adat tersebar di seluruh Indonesia. masih perlu menyerap aspirasi dari
dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Masukan-masukan
masyarakat adat. Konflik agraria Dari masukan-masukan tersebut ini diperlukan dalam rangka
yang melibatkan masyarakat membuat pansus berfikir ulang, mempersiapkan Daftar Inventarisasi
adat sudah sangat kronis dan terkait judul dari RUU Hak Masalah (DIM) dengan Pemerintah.
memprihatinkan. Masyarakat Hukum Adat, yang “Kami optimis RUU tentang
berbeda pengertiannya dengan Pengakuan dan Perlindungan Hak
RUU ini juga bertujuan untuk masyarakat adat. Kalau masyarakat Masyarakat Hukum Adat akan dapat
melindungi hak-hak masyarakat hukum itu berarti harus ada segera diselesaikan, sebelum masa
adat agar tidak dirampas semena- harmonisasi dengan hukum jabatan berakhir,” kata Hj. Himmatul
mena dan diabaikan. Masyarakat nasional, sedangkan masyarakat Alyah Setiawaty. (As/Fz/Si)
adat punya hak berekonomi, adat adalah pengakuan terhadap

PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014 45