Page 40 - MAJALAH 110

ANGGARAN

kat yang telah memberikan suara- kalau memang itu menyalahi menerima
nya di TPS, bagaimana suara terse- Undang-Undang juga harus jelas
but bisa dijaga agar tidak berkurang tafsirnya, dan kalau memang benar- Namun jika di TPS tersebut tidak
atau tidak lebih dari yang sebenar- benar menyalahi Undang-Undang ada saksi independen, mungkinkah
nya yang merupakan hasil pemu- jangan diteruskan dan segera di- tidak terjadi penyimpangan. “Saya
ngutan di TPS. hentikan. tidak mengatakan bahwa Partai Poli-
tik bisa selingkuh dengan oknum
Ditegaskan, garda yang dapat Meski demikian, Jazuli me - tertentu, tetapi ruang-ruang itu jika
mengamankan itu, adalah para sak- ngatakan, perlu tahu aspek mana ada saksi independen secara teori
si yang netral, bukan dari saksi yang yang menyalahi Undang-Undang- akan lebih netral, karena saksi terse-
berasal dari Partai Politik. “Memang nya, karena jika dilihat dari manfaat- but betul-betul netral maka sangat
l
anggaran tentang honor para saksi nya saksi netral diperlukan. “Kita ti- sulit jika mereka diajak se ingkuh,” ia
independen tersebut dibahas ber- dak berbicara soal saksi Parpol, yang menjelaskan.
sama-bersama antara Komisi II DPR kita bicarakan adalah saksi inde-
dengan Banwaslu,” ungkap Jazuli. penden. Kalau proses rekrutingnya Saksi netral tersebut tidak mudah
diajak melakukan selingkuh dalam
kepentingan-kepentingan tertentu,
karena mereka sudah diberi upah
yang memang telah dibahas di
Komisi II DPR bersama-sama dengan
Bawaslu.

Masih kata Jazuli, kemudian jika
sekarang dianggap tidak perlu ada-
nya dana saksi untuk parpol, tidak
apa-apa. Namun kita hanya melihat
urgensinya dan ternyata hal ini tidak
perlu silahkan saja asal ada jaminan
bahwa suara rakyat tersebut tidak
terganggu oleh kepentingan-ke-
pentingan sempit dengan adanya
perselingkuhan-perselingkuhan
para oknum Partai Politik dan para
oknum penyelenggara. “Ini yang se-
benarnya perlu dijaga,” tandasnya.
Ditegaskan bahwa sepengeta-
huannya yang dibahas di Komisi II
hanya saksi independen sementara
masalah dana saksi Parpol tidak ikut
membahasnya, justru saksi inde-
penden tersebutlah yang dibahas di
Komisi II DPR
Lihat Urgensinya dilakukan dengan benar, dan cara Masalah besarnya anggaran, dia
kerjanya sesuai dengan yang kita mengatakan dapat juga disesuaikan
Kalau kemudian hal ini diperma- inginkan justru ini akan menjadi saja dengan kebutuhan. Kalau per-
salahkan, anggota Dewan ini meng- garda terdepan untuk menjaga de- soalannya ada pengawas, juga ada
ajak untuk melihat secara obyektif mokrasi,” ungkap Jazuli tegas. pengawas internal, disana ada Irjen
urgensinya. Urgensinya ada atau ti- yang bisa mengawasi anggaran un-
dak disitu, kalau ada urgensinya ke- Pasalnya, pemungutan suara ha- tuk para saksi independen karena
napa tidak lakukan, kemudian kalau nya dilakukan di TPS, kemudian dia- penguasa pengguna anggaran yang
tidak menyalahi Undang-Undang mankan juga di TPS. Kalau disitu su- jelas bukan DPR. DPR hanya menye-
kenapa juga tidak dilakukan. dah discan pasti, dan dapat dijamin tujui yang dianggap perlu, sedang-
orang lain tidak bisa bermain-main kan tentang pelaksanaannya ada di
Tetapi sambung dia, kalau me- dengan hasil suara yang telah di- eksekutif.

mang menyalahi Undang-Undang berikan oleh masyarakat dalam me-
tidak boleh dilakukan. Begitu juga milih partainya, semua pihak bisa Kalau ternyata nanti ada hal-hal

40 PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014