Page 37 - MAJALAH 110

mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejak ditetapkannya SJSN bidang olah-olah ada dikotomi, JKN itu milik
kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan milik
Sebagaimana telah ditentukan program pemerintah Jamkesmas, BPJS, padahal tidak. Surya menegas-
bahwa jaminan kesehatan didasar- Jamkesda dan Jampersal dengan kan bahwa urusan pelayanan kese-
kan pada prinsip asuransi sosial dan sendirinya hilang, semua lebur men- hatan adalah urusan Kementerian
prinsip ekuitas. Prinsip asuransi so- jadi satu dalam Sistem Jaminan So- Kesehatan, dan urusan pembiayaan
sial artinya ada perbedaan dalam sial Nasional. kesehatan urusan BPJS Kesehatan.
pembayaran iuran. Prinsip ekuitas
artinya semua menerima manfaat Surya menyatakan tidak setuju BPJS sudah terbentuk, Surya
yang sama terutama manfaat medis ada nya istilah Jaminan Kesehatan menghimbau pemerintah untuk
atau manfaat kedokterannya. Nasional (JKN). Menurutnya, di berbenah sambil berjalan. Ia minta
dalam buku Peta Jaminan Kesehat- yang penting pada prinsipnya ti-
“Sekarang adalah masa transisi/ an Nasional dari Menkokesra dalam dak boleh orang tertolak pelayanan
peralihan, masih ada kategori ke- bahasa inggrisnya disebut Ina Medi- di rumah sakit, karena status sosi-
las I, kelas II, kelas III di rumah sakit. care. Jika Ina Medicare di luar nege- al ekonomi ataupun karena tidak
Kedepannya, kalau fasilitas-fasilitas ri ada dua pengertian, seperti di mampu membayar.
pelayanan kesehatan sudah diper- AS hanya untuk orang miskin saja,
banyak oleh pemerintah dan dis- yang dikenal dengan Obama Care. “Tidak boleh terjadi lagi, fasilitas
tribusi tenaga kesehatan tersebar Sementara di Canada kumpulan pelayanan kesehatan itu meminta
secara merata tidak akan ada lagi dari negara-negara bagian, seperti uang muka atau meminta surat-
kelas-kelas di rumah sakit berdasar- Jamkesda. surat keterangan. Yang penting dia
kan status sosial ekonomi. Semua
sama karena semua memakai kartu
BPJS,” terang politisi F-PDIP.

Nantinya, kata Surya, di rumah
sakit itu hanya ada bagian bedah,
bagian kebidanan, bagian anak, ba-
gian penyakit dalam dan lain-lain.
Poliklinik itu sudah tidak ada lagi,
yang ada hanya Unit Gawat Daru-
ratnya.
Rumah sakit itu khusus untuk tin-
dakan dan perawatan, bukan untuk
kontrol/berobat jalan. Berobat jalan
itu di pelayanan kesehatan tingkat
pertama/primer yaitu Puskesmas
atau di klinik-klinik terdekat dengan
tempat tinggal yang bekerjasama
dengan BPJS.

Bagaimana dengan surat rujukan?
Menurut Surya rujukan itu sangat
penting. Dijelaskan Surya, Kemen-
terian Kesehatan telah menetapkan “Semua itu salah menurut UU. Isti- punya kartu jamkesmas atau surat
bahwa Puskesmas/Fasilitas Pelayan- lah JKN itu tidak tepat, tapi biarlah, keterangan dari aparat pemerintah
an Primer itu harus bisa menangani Kemenkes sudah banyak menge- terendah seperti RT/Lurah harus di-

140 jenis penyakit selesai di tingkat luarkan biaya untuk mensosialisa- layani,” paparnya.
pertama. sikan,” imbuh Surya. Namun Surya
mempertanyakan, mengapa sosial- Surya mengeluhkan yang ter-
“Jadi tidak seenaknya rujuk-rujuk. isasi hanya di Televisi-Televisi saja. jadi pada pasien tidak mampu di
Salah kalau rakyat keluhan apa-apa Surya minta Kementerian Kese- salah satu rumah sakit pemerintah

langsung datang ke rumah sakit, ke- hatan untuk melakukan pendekat- di Lampung, dibuang oleh pihak

cuali kalau gawat darurat, sesak na- an ke bawah secara langsung dan rumah sakit.
fas, pendarahan. Tetapi kalau hanya berjenjang.
pusing-pusing sedikit atau keluhan Kata Surya, jangankan dengan
sedikit, konsultasi dulu ke dokter Namun hal itu tidak perlu diper- Undang-Undang BPJS dan Undang-
layanan primer,” jelasnya. tentangkan, tegas Surya. Karena se- Undang SJSN, Undang-Undang

PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014 37