Page 34 - MAJALAH 110

PENGAWASAN

“Jadi tidak ada solusi yang tidak katlah mereka sebagai PPPK. Nanti itu. Namun kalau itu kan sulit untuk
bisa diberikan kepada pegawai ka- dievaluasi terus, apakah selama dia dibuktikan kebenarannya,” ujarnya.
tegori K-2. Kita (DPR-red) juga ingin jadi PPPK punya kinerja atau tidak?
menyerukan kepada kawan-kawan Begitu juga dengan CPNS yang lulus Prioritaskan Honorer Kategori
tenaga honorer kategori K-2 tidak juga dievaluasi. Kalau kira-kira dia Dua (K2)
usah terlalu risau lebih dulu, karena tidak punya kompetensi, tidak lagi
Komisi II DPR sedang memperjuang- punya kinerja, maka pemerintah Sebelumnya, saat Raker Komisi II
kan agar mereka yang tidak lulus itu juga bisa bersikap tegas. Mereka DPR dengan Menpan dan RB awal
bisa ditampung sebagai pegawai bisa diberhentikan atau dipensiun- Februari lalu, DPR berharap peme-
pemerintah,” tegasnya. kan dini,”tegasnya. rintah mempertimbangkan untuk
memprioritaskan honorer kategori
Gamari menilai sistem kompe- dua (K-2) yang gagal jadi Calon
tensi ini adalah ingin menciptakan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk
aparatur sipil negara yang memiliki direkrut menjadi pegawai pemerin-
prestasi, yang memiliki kinerja yang tah dengan perjanjian kerja (PPPK).
bagus dalam memberikan pelayan-
an kepada publik Nah kalau ketika “Kalau pemerintah telah menu-
mereka menjadi pegawai negeri tup penerimaan CPNS dari honorer
sipil dan tidak punya kinerja, apa tertinggal, kami bisa maklumi. Na-
jadinya,” katanya. mun, kami meminta pemerintah
untuk memberikan prioritas utama
Dengan demikian, lanjut Gamari, bagi honorer yang gagal CPNS ma-
baik itu CPNS maupun PPPK harus suk dalam penerimaan PPPK,” kata
terus meningkatkan kemampuan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar.
kinerjanya. “Bukan seperti kayak
zaman dulu itu yang Pinter Goblok Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu
Politisi dari Partai Keadilan Se- Penghasilan Sama (PGPS). Ke de- mengatakan, di dalam UU Apara-
jahtera (PKS) itu mengatakan se- pan jangan seperti itu, jadi mereka tur Sipil Negara (ASN), memang
bagian besar dari pegawai kategori ja ngan sekedar menuntut haknya, disebutkan untuk PPPK harus orang
K-2 mayoritas adalah tenaga kepen- tapi mereka juga harus menunjuk- yang berkompetensi dan rekruitmen
didikan. “Sementara, di Indonesia kan kinerjanya.” tegasnya. harus lewat tes. Namun, kata Agun,
jumlah tenaga kependidikan atau alangkah bijaknya bila honorer K2
tenaga guru masih kecil. Oleh sebab Menurut Gamari, UU ASN mem- yang gagal diberikan kesempatan
itu, jangan sampai mereka (honorer berikan peluang bagi honorer K-2 lebih dahulu untuk ikut tes seleksi
K-2) tidak diberikan hak apapun. yang tidak lolos CPNS menjadi PPPK. PPPK.
Bagaimanapun mereka (honorer “Kalau masalahnya soal anggaran,
K-2) mau mengabdi,” ujarnya. saya kira pemerintah bisa lah untuk “Jangan dulu dibuka untuk yang
merencanakan anggaran demi ke- lain, berikan kesempatan pertama
Dalam sebuah kesempatan, pentingan kita semua,” katanya. dulu untuk honorer ikut tes. Saya
pemerintah melalui Menteri Pen- yakin, di antara mereka tidak sedikit
dayagunaan Aparatur Negara dan Soal dugaan masih adanya KKN yang punya kompetensi,” ujarnya.
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dalam proses pengangkatan hon-
Azwar Abubakar mengatakan per- orer K-2, Gamari mengatakan peme- Menanggapi hal itu, Menpan dan
mintaan tersebut sangat berat di- rintah sudah menyampaikan ke DPR RB Azwar Abubakar mengatakan
lakukan karena kemampuan ang- bahwa proses seleksi tenaga hon- pihaknya menyetujui usulan Komisi
garan negara hanya bisa membiayai orer kategori K-2 dilakukan sesuai II DPR agar honorer kategori dua (K-
30 persen honorer saja. dengan sistem seleksi yang tidak 2) yang gagal CPNS diprioritaskan
memungkinkan adanya KKN. dalam rekruitmen PPPK nantinya.
Gamari menegaskan pemerintah Hanya saja, Azwar menegaskan,
tetap harus mengupayakan tersedi- “Ini berdasarkan laporan menteri honorer K-2 yang nantinya gagal
anya anggaran ini. Pemerintah, kata ke Komisi II DPR, sudah barang ten- itu harus tetap melalui proses tes
dia, tidak boleh mengabaikan be- tu berdasarkan laporan itu kita akan untuk menjadi PPPK. “Kami setuju-
gitu saja, tenaga honorer K-2 yang melihatnya, apakah benar laporan setuju saja kalau honorer K-2 yang
tidak lulus CPNS lalu dicampakkan itu dilakukan sesuai de ngan kondisi gagal CPNS ikut seleksi PPPK. Tapi
begitu saja. yang objektif. Karena kita akui me- bukan berarti harus masuk ya, kare-
mang ada keluhan yang kami dengar na semua harus dites,” ujarnya. (nt)
“Saya sebagai wakil rakyat akan dari masyarakat, me reka mencurigai
tetap mendesak kepada pemerin- dan menduga masih ada motivasi-
tah. Jadi kalau tidak lulus CPNS, ang- motivasi KKN dalam pengangkatan

34 PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014