Page 30 - MAJALAH 110

SUMBANG SARAN

Wajah Demokrasi Pasca-

Amandemen UUD 1945

Oleh: Karyono Wibowo)*

erakan reformasi 1998 tak hanya merun- GBHN telah dihapus. Karenanya, sistem pemerintahan
tuhkan rezim Orde Baru yang telah pasca-perubahan UUD 1945 tidak memerlukan lagi
berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi telah GBHN yang menjadi pedoman dasar untuk program
mengubah sistem politik dan pemerin- pembangunan selama 5 tahun sebagaimana sistem
Gtahan. Tak pelak, wajah demokrasi kita pemerintahan sebelum terjadi perubahan konstitusi.
pun berubah. Demokrasi ala Orde Baru yang lebih te-
pat disebut sebagai pseudo demoracy telah bergeser ke Celakanya, kedudukan GBHN diganti dengan Rencana
sistem demokrasi yang lebih terbuka. Perubahan sistem Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) –yang
secara fundamental tersebut terjadi dan mencapai pun- diajukan pemerintah. Hal ini tentu berbeda kedudukan
caknya ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hukum antara GBHN dengan RPJPN. GBHN diatur di
hasil pemilu 1999 melakukan amandemen UUD 1945 dalam UUD dan ditetapkan oleh MPR sebagai pedoman
selama empat kali, yang pada akhirnya, perubahan dalam pembangunan bangsa dan negara yang harus
(amandemen) UUD 1945 tersebut disahkan pada Rapat dilaksanakan oleh presiden selaku mandataris MPR.
Paripurna MPR tahun 2002. Sementara, RPJPN merupakan program pembangunan
jangka panjang usulan pemerintah yang ditetapkan
Beberapa perubahan yang paling mendasar dalam melalui Undang-Undang 25/2004.
UUD 1945 adalah hilangnya fungsi MPR sebagai
lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan Memang sepintas, antara GBHN dan RPJPN ini
rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat sama fungsinya yaitu sebagai pedoman dan arah
(2) UUD 1945 yang berbunyi; kedaulatan ada di pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah.
tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh RPJP ini akan dibuat turunannya per lima tahun dengan
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal tersebut telah istilah RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka
diubah menjadi; kedaulatan ada di tangan rakyat dan Menengah. Lima tahun diambil dari masa kerja seorang
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan Presiden RI. Demikian juga dengan daerah yang harus
demikian, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi membuat RPJP Daerah dan RPJM Daerah masing-masing
negara, bukan pemegang kedaulatan rakyat dan bukan yang mengacu kepada RPJPN.
merupakan penjelmaan seluruh rakyat.
Dengan demikian, arah pembangunan dalam sistem
UUD 1945 (hasil amandemen) juga menghapus ke- pemerintahan pasca-amandemen UUD 1945 ini lebih
beradaan anggota MPR Utusan Golongan dan Utusan cenderung bergantung pada selera penguasa. Sistem ini
Daerah yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 2 dapat menyebabkan disorientasi arah pembangunan,
ayat (1) UUD 1945 yang meyebutkan; Majelis Permusya- apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lemah dalam
waratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya
Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari dae- pemerintahan. Apalagi masalah RPJP Nasional maupun
rah dan golongan-golongan, menurut aturan yang RPJP Daerah sangat jarang menjadi perbincangan di
ditetapkan dengan undang-undang. Keanggotaan utu- DPR maupun dalam wacana publik. Oleh karenanya
san golongan dan utusan daerah di MPR, memang tidak sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa itu
melalui pemilihan, tetapi diangkat berdasarkan undang- RPJP dan RPJM, apa yang sedang dibangun. Maka tidak
undang. Hal inilah yang menjadi perdebatan di antara heran jika timbul persepsi publik bahwa negara ini tidak
anggota MPR. Akhirnya, utusan daerah diganti dengan memiliki agenda pembangunan yang terarah.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui
pemilu secara langsung. Sistem Pemilu dan Demokrasi

Perubahan penting lainnya adalah hilangnya Salah satu konsekuensi dari perubahan konstitusi itu
kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar adalah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden
Haluan Negara (GBHN) sebagaimana yang diatur dalam tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh
pasal 3 UUD 1945 asli. Dalam UUD hasil amandemen, rakyat dalam pemilihan umum. Begitu pun kepala
pasal tentang kewenangan MPR untuk menetapkan daerah yang dahulu dipilih oleh anggota DPRD, diganti

30 PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014