Page 33 - MAJALAH 110

PENGAWASAN

PPPK, Solusi Tenaga Honorer
YANG TIDAK

LULUS CPNS

Saat ini, Persoalan Tenaga Honorer K-2 masih menggantung, dan menyisakan sejumlah

persoalan terkait tenaga honorer tersebut. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian
Nasional (BKN) menyebutkan, tenaga honorer kategori II (K2) yang dinyatakan lulus dalam
seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 mencapai 198 ribu orang.

umlah tenaga honorer di In- “Dengan demikian, selama me- PAN-RB) beberapa waktu lalu, pi-
donesia mencapai 605.179 reka (honorer K-2) menjadi tenaga haknya juga sudah mendesak agar
Jorang, berdasarkan hasil test honorer, tidak kemudian disia- pemerintah memberikan kesempat-
CPNS sedikitnya 198 ribu orang siakan saja. Apalagi di Undang-Un- an kepada tenaga honorer kategori
telah dinyatakan lulus seleksi CPNS dang nya, tidak ada lagi istilah K-2 untuk mengikuti tes bagi honor-
Honorer K2. Artinya masih terdapat tenaga honorer, yang ada adalah er K-2 yang tidak lulus diangkat jadi
407.179 orang yang masih terka- Pegawai Pemerintah dengan Perjan- CPNS.
tung-katung belum diangkat men- jian Kerja (PPPK). Jadi ini seharusnya
jadi PNS. menjadi solusi bagi mereka (honor- Menurut dia, ketika formasi itu su-
er K-2) yang tidak lulus tes sebagai dah habis terisi oleh tenaga honorer
Menyikapi masih banyaknya tena- CPNS,” kata Anggota Komisi II DPR yang lulus, dan masih ada tenaga
ga honorer K2 yang belum diang- dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera honorer yang belum lulus, maka
kat, DPR mengharapkan pemerintah (F-PKS) Gamari Sutrisno kepada Par- pemerintah sesuai dengan Undang-
memberikan kesempatan kembali lementaria, di Jakata. Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)
kepada tenaga honorer kategori K-2 hendaknya memberikan peluang
yang tidak lulus Calon Pegawai Ne- Gamari mengungkapkan, dalam kepada mereka yang tidak lulus se-
geri Sipil (CPNS) untuk mengikuti tes rapat dengan Komisi II DPR dengan bagai Pegawai Pemerintah dengan
sebagai Pegawai Pemerintah den- Menteri Pendayagunaan Aparatur Perjanjian Kerja (PPPK).
gan Perjanjian Kerja (PPPK). Negara Reformasi Birokrasi (Kemen-

PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014 33