Page 38 - MAJALAH 110

PENGAWASAN

Kesehatan 2009 saja memberikan IX DPR RI mentargetkan 2 tahun. harus lewat aparat pemerintah/pe-
sanksi pidana. Bahwa Rumah Sakit rangkat desanya, bukan langsung
menolak pasien dikenakan sanksi 2 Yang penting, kata Surya, Kemen- datang ke BPJS Kesehatan. Karena
tahun, jika meninggal 5 tahun. terian Kesehatan menambah jum- data masyarakat itu ada di perang-
lah tenaga kesehatan dan menam- kat pemerintahan terendah. Bisa le-

Anggota Dewan Dapil Sumsel ini bah fasilitas pelayanan kesehatan wat RT, RW, lurah atau kepala desa.
mengharapkan BPJS Kesehatan dan di rumah sakit pratama atau yang
SJSN harus tersosialisasi. Semua sering disebut Komisi IX sebagai Banyak warga masyarakat yang
harus menyadari, karena sistem rumah sakit tanpa kelas. melapor pada RT/RW-nya, “kenapa
pelaya nan kesehatan yang keluar saya tidak dapat, dia dapat?”. Hal
dari kantong sendiri pembiayaannya WNI Wajib Mendaftar itu disebabkan karena tidak jelasnya
adalah masih kuno. data.
Beralih pada persoalan kepeserta-
an BPJS Kesehatan. Secara bertahap, Tempat pendaftaran BPJS Kese-
semua Warga Negara Indonesia hatan dibuka untuk pekerja mandiri
akan tercakup dalam Sistem Jamin- yang mempunyai pendapatan tetapi
an Sosial Nasional. Semua perusa- tidak mempunyai majikan. Pekerja
haan swasta wajib mendaftarkan mandiri, wajib daftar sendiri ke BPJS
karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan setempat dengan mem-
Kesehatan. Perusahaan yang meno- bawa KK, KTP, Photo, dan uang iu-
lak bisa dikenai sanksi administratif. ran.

PNS/Anggota TNI peserta ASKES Sementara ini telah ditentukan
dan pegawai swasta yang terdaftar besaran iuran untuk kelas III Rp
sebagai peserta Jamsostek otomatis 25.500 per orang/bulan. Kelas II Rp
menjadi peserta BPJS Kesehatan. 42.500 per orang/ bulan. Dan Ke-
las I Rp 55.900 perorang/ perbulan.
Masyarakat miskin yang dulunya Jika kita pekerja mandiri dan sudah
terdaftar sebagai peserta Jamkes- terdaftar di Kelas III, pada saat kita
Menurutnya, BPJS dan SJSN ini- mas sejumlah 86,4 juta jiwa secara sakit, kita bisa pindah ke Kelas I. Tapi
lah yang akan membenahi Negara otomatis menjadi peserta BPJS Kese- kita harus membayar selisih biaya
Republik Indonesia yang sebagian hatan. pengobatan dan perawatan. Namun
besar rakyatnya belum sejahtera. bagi PBI adalah di Kelas III, tidak bisa
Namun jumlah orang miskin pindah ke Kelas I atau II.
“Tidak ada kesehatan sosial tan- ternyata lebih dari itu. Ada yang
pa jaminan sosial, Tidak ada kese- mengatakan seratus juta, seratus Sebenarnya, kata Surya, yang
jahteraan rakyat tanpa jaminan so- dua puluh juta. Bagaimana sisanya? menolak masuk sebagai anggota
sial. Semua punya social security. Kemana sisanya? Bagaimana dia BPJS Kesehatan ini adalah orang
Bersatu dengan ID card. Kalau mau mendaftar untuk menjadi peserta kaya. Namun, tegasnya, semua
dijadikan satu, atau paling tidak ada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Itu ti- warga negara wajib masuk sebagai
KTP dan Kartu Jaminan Sosial,” ha- dak disosialisasikan. Tapi yang jelas peserta. Walaupun tidak menutup
rapnya. pada masa transisi ini kartu peserta kemungkinan dia menjadi anggota
Jamkesmas masih berlaku. peserta dari asuransi komersial yang
Pemerintah mentargetkan 5 ta- lain. Jika tidak mendaftarkan diri se-
hun untuk seluruh rakyat Indonesia Orang miskin yang tidak mampu bagai peserta BPJS Kesehatan, akan
mendapat perlindungan jaminan membayar iuran tapi tidak terdaftar dikenakan sanksi sosial, salah satu-
kesehatannya dari SJSN dan BPJS. di Jamkesmas. Bagaimana cara dia nya dia tidak dapat ijin usaha. (sc)
Sementara Surya mewakili Komisi mendaftarkannya? Dijelaskan Surya,

Tidak ada kesehatan sosial tanpa jaminan
sosial, Tidak ada kese jahteraan rakyat tanpa
jaminan sosial. Semua punya social security.

Bersatu dengan ID card. Kalau mau dijadikan satu,
atau paling tidak ada KTP dan Kartu Jaminan Sosial.

38 PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014