Page 65 - MAJALAH 110

Anggota tim dari FPG Agustina
Basik Basik mengkhawatirkan
minimnya anggaran sosialisasi
dan distribusi. “Dana sosialisasi
kemudian pengiriman dan
pengambilan logistik untuk setiap
kecamatan hanya Rp.500ribu,
apa cukup?. Ini terutama
menghadapi sulitnya tantangan
georafis di wilayah kepulauan
seperti NTB dan di Papua daerah
pemilihan saya,” paparnya.

Dalam penjelasannya Ketua
KPUD Provinsi NTB Lalu Aksar
A ns o r i m e n gat ak an siap
menjalankan keputusan KPU
Pusat tentang penggunaan
kotak suara yang terbuat
dari kardus. “Kotak kardus ini
hanya untuk tambahan dan kita gunakan untuk TPS Selama tahun 2013 terdapat 160 dugaan pelanggaran.
di perkotaan bukan wilayah yang jauh,” ujarnya. Ia Berdasarkan hasil penanganan Panwaslu Kabupaten/
mengakui tantangan geografis di Provinsi NTB untuk Kota, dari 160 dugaan pelanggaran, 33 diantaranya
distribusi surat suara memang berat. Sejumlah wilayah dinyatakan gugur atau tidak dapat ditindaklanjuti,
masih menggunakan transportasi kuda dan sampan. sisanya sebanyak 127 dianggap merupakan
Untuk lokasi yang jauh ini distribusi menurutnya akan pelanggaran.
diberangkatkan lebih awal.
Sementara, berdasarkan pengkategorian pelanggaran
Peran Bawaslu merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2012, sebanyak
121 pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran
Dalam kunjungan spesifik ke Jawa Tengah, Wakil administratif, 1 sebagai pelanggaran pidana pemilu, 4
Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu menyoroti sebagai pelanggaran kode etik dan 1 dinyatakan sebagai
tentang peran Bawaslu yang menurutnya bisa sengketa pemilu.
lebih dioptimalkan. “Bawaslu saat ini hanya sebagai
pengawas dan merekomendasikan saja. Seharusnya Anggota tim dari FPPP Ahmad Muqowam meminta
bisa mempunyai kewenangan lebih, kami akan usulkan pengawas pemilu memberi perhatian pada sejumlah
revisi kewenangan Bawaslu. Diharapkan nantinya bisa permasalahan lain yang sering terlewatkan. Ia
sidang di tempat terhadap pelanggaran yang terjadi,” menyebut problem yang tampak sangat jelas, seperti
ujar Khatibul di sela-sela pertemuan dengan Bawaslu spanduk, poster, baliho dan lain-lain. Tetapi yang tidak
Jawa Tengah dan Panwaslu Se-Jateng di Kantor Bawaslu tampak inilah yang perlu ditekankan. “Saya kira yang
Jateng. tidak tampak, dalam tataran moralitas kita bersama
itu yang perlu kita tekankan. Orang sudah luar biasa
Menurutnya, dengan menambah kewenangan mempersiapkan, baik yang mau memberi atau yang
Bawaslu tersebut, diharapkan jumlah pelanggaran diberi, antara mustahik dan mujakinya sudah ketahuan”,
pemilu yang terjadi bisa ditekan. Selain itu, pelanggaran imbuhnya.
yang terjadi, baik administratif pemilu maupun tindak
pidana pemilu prosesnya bisa cepat. Dijelaskan Apabila persoalan ini tidak bisa ditekan hal itu
oleh politisi F-PD ini, bahwa selama ini penangan menurutnya membuat persoalan menjadi sulit ke
terhadap pelanggaran pemilu menggunakan konsep depannya. Pemilu menjadi tidak bermakna. Pemilu
penegakan hukum terpadu yang melibatkan institusi terlaksana hanya menjadi bagian proses ritual
kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Bawaslu demokrasi saja, paparnya. “Bagi teman-teman ada
hanya merekomendasikan saja jika terjadi pelanggaran. yang sudah menyiapkan Rp 50 Milyar dan ada yang
“Jangan sampai Bawaslu seperti macan ompong. Hanya sudah habis Rp 16 Milyar atau Rp 11 Milyar. Apakah
bisa mengawasi, tapi tidak memiliki kewenangan untuk Jurdil pemilu kita ke depan ini. Jor-joran tidak karuan”,
menindak langsung,” tekannya. tanya Muqowam yang disambut tepuk tangan seluruh
yang hadir di Kantor Bawaslu Jateng. Oleh karena itu,
Dari pertemuan Komisi II DPR dengan Bawaslu Jateng Muqowam mengharapkan Bawaslu dan Panwaslu di
tersebut, terungkap masih tingginya pelanggaran– Kabupaten/Kota memberikan peran yang maksimal bagi
pelanggaran pemilu yang terjadi di Jawa Tengah. Pemilu yang Luber dan Jurdil. (sc/iky)

PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014 65