Page 7 - MAJALAH 104
P. 7
Dugaan Kejanggalan Tuntutan Kedaulatan dan
Pelaksanaan Sidang di Kewenangan Bagi Aparat
Lokasi Perkara Perdata Pemerintah Desa
Surat dari Ivar Oskari Kamka (kuasa Per wakilan Warga Tbg.Hiran
dari Rachmiyati Utomo) Kecamatan: Marikit, Kalimantan Tengah
Bahwa Pelapor ditugaskan oleh Sdri. Permohonan untuk mendapatkan
Rachmiyati Utomo untuk menjaga kedaulatan dan kewenangan yang
sebidang tanah milik Rachmiyati Utomo luas sebagai Aparat Pemerintah Desa
dengan SHM No. 7335 di Jln Cilandak untuk dapat membebaskan rakyat
KKO No.60, Jakarta Selatan dan pada dari kemiskinan karena sebagai Aparat
Senin, 22 April 2013, Hakim PN. Jakarta Pemerintah Desa tidak mendapatkan
Selatan datang ke lokasi untuk meminta jaminan pensiun, jamsostek dan
ijin mengadakan sidang lapangan tunjangan lainnya.
berkaitan dengan gugatan Perkara
Perdata No. 412/Pdt.G/2012/PN. Jkt Sel,
namun ditolak oleh Pelapor karena tanpa Penyerobotan Tanah
pemberitahuan sebelumnya tentang
rencana sidang lapangan dan Sdr. Sebagai Bentuk Nyata
Rachmiyati Utomo juga bukan sebagai Pelanggaran HAM
pihak yang berkepentingan atau Tergugat
dalam perkara tersebut, sehingga sidang Perwakilan warga jalan Setiapura,
lapangan gagal dilaksanakan. Provinsi Papua
Menurut Pelapor, Perkara No. 412/ Permohonan penghentian kegiatan
Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel sangat aneh dan pembuatan jalan yang dilakukan oleh
janggal karena salah seorang Tergugat, Dinas PU Provinsi Papua bersama PT
H. Muhammad Torik, telah meninggal Modern Widya Technical Jayapura di atas
pada 2011, sementara Perkara tersebut tanah milik pelapor di jalan Jayapura
diajukan 1 (satu) tahun setelah Tergugat Abepura, Desa VIM, Kecamatan Jayapura
meninggal dunia. Hal itu sudah Selatan Dati II Jayapura, Papua dan
disampaikan oleh Kuasa Tergugat VI penyelesaian melalui musyawarah dan
kepada Majelis Hakim pada awal mula mufakat untuk penyelesaian secara
persidangan, namun sidang tetap hukum pidana maupun perdata.
berlanjut.
Dengan demikian Pelapor memper-
tanyakan apakah ada prosedur hukum
bisa menggunggat orang yang sudah
meninggal dunia? Pelapor memohon
agar Komisi III DPR RI berkenan mengusut
Majelis Hakim yang menangani perkara
ini demi tegaknya hukum dan keadilan.
PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 7
