Page 8 - MAJALAH 104

PESAN PIMPINAN

OLeH dr. MarzUki aLie

Hari Kelautan Dunia atau World Ocean Day yang selalu diperingati pada tanggal 8 Juni, tahun ini mengambil
tema besar Together We Have the Power to Protect the Ocean. Sebagaimana biasa, hari kelautan dunia
yang kita peringati bulan Juni lalu, selalu dirangkaikan dengan kegiatan Hari Nusantara disertai workshop
yang menampilkan pimpinan-pimpinan lembaga negara untuk memberikan pandangan mengenai kebijakan
kelautan di Indonesia. Pada Majalah Parlementaria edisi ini, sebagaimana pada edisi 94 TH. XLII 2012
yang lalu, saya perlu menyampaikan opini penting mengenai kebijakan kelautan, khususnya terkait dengan
penyelesaian RUU Kelautan di DPR-RI

S e j a k aw a l p e r a d a b a n sebagai sebuah asertifisme
terbentuk, laut digunakan diplomasi Indonesia, yang telah
dalam tiga cara utama: untuk memberikan landasan strategis
transportasi, kekuatan militer dan dalam mengelola politik
sebagai sumber makanan. Tiga kewilayahan nusantara, sebagai
cara ini makin meluas, termasuk konsekuensi logis sebuah negara
sebagai sumber energi, tambang kepulauan ke depan.
mineral, dan sebagainya.
Demikian pula Indonesia. Negara Melalui Konvensi PBB tentang
kita Indonesia yang sebagian Hukum Laut ini, kepentingan
wilayahnya berupa laut dan nasional sebagaimana ditetapkan
memiliki ekosistem perairan laut dalam Deklarasi Djuanda menjadi
yang beraneka ragam, sangat kenyataan, yakni diakuinya
dibutuhkan untuk memperbaiki lebar laut teritorial maksimal
peradaban bangsa, sehingga 12 mil laut dan konsepsi negara
seiring dengan meningkatnya kepulauan serta sekaligus
ilmu pengetahuan dan teknologi, “menjungkirbalikkan” ketentuan
maka kemanfaatan terhadap batas lautan territorial warisan
laut kita harus kita manfaatkan Pemerintah Kolonial Belanda
sebesar-besarnya. seper ti tercantum dalam
“Territoriale Zee en Maritieme
Ekosistem perairan laut dan Kringen Ordonantie 1939” Stbl.
pesisir yang dimiliki negara kita, 1939 No. 442 artikel 1 ayat (1),
dapat bersifat alamiah maupun Diplomasi Kelautan yang membagi wilayah daratan
buatan. Yang alami seperti hutan Indonesia menjadi bagian terpisah
bakau, terumbu karang, rumput laut, Upaya penguasaan, perlindungan dengan wilayah teritorialnya masing-
pantai pesisir, dll. Dan ekosistem dan pemanfaatan kekayaan laut, masing. Namun demikian, dalam
buatan seperti, tambak, sawah sejak Republik Indonesia berdiri, rangka menegakkan kedaulatan
pasang-surut, kawasan pariwisata, sebenarnya telah diupayakan wilayah di laut, menguatkan potensi
kawasan industri dan permukiman, melalui perjuangan diplomatik pengelolaan wilayah perairan, dan
dll. Dengan demikian pengelolaan Indonesia dalam politik geostrategis menjalankan hak dan tanggungjawab
ekosistem perairan laut menjadi berdasarkan paham kenusantaraan. internasional berdasarkan regime
kewajiban bagi negara untuk Yaitu dengan disahkannya Deklarasi UNCLOS, kebutuhan bagi kehadiran
menjaga dijaga, utamanya demi Djuanda (13 Desember 1957) oleh sebuah hukum pengelolaan dan
perbaikan kehidupan rakyat, agar Konvensi PBB tentang Hukum Laut pembangunan kelautan nasional
dapat memanfaatkan sumberdaya United Nations Conventions on the yang komprehensif, tetap menjadi
laut secara efesien dan efektif. Law of the Sea (UNCLOS). Diakui, menu legislasi yang strategis dan
Deklarasi Djuanda ini dipandang penting. Mandat UNCLOS harus

8 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013