Page 10 - MAJALAH 104

PESAN PIMPINAN

setidaknya harus memenuhi dua menteri yang menyelenggarakan kewenangan Dewan Perwakilan
syarat substantif sebagai necessary urusan pemerintahan di bidang Daerah (DPD-RI) untuk membuat
condition dan satu syarat politik hukum.” peraturan perundang-undangan
sebagai sufficient condition. namun belum ada Juklak dan Juknis
Melalui instrumen inilah, pelaksanaannya, menimbulkan
Pertama, perlunya menetapkan Pemerintah dan DPR RI harus mampu kerancuan dan menghambat
norma-norma pengaturan di dalam mencapai konsensus politik untuk Baleg DPR-RI dalam melakukan
undang-undang tentang kelautan menetapkan isu pengaturan dalam pembahasan RUU Kelautan.
yang berbeda dan belum diatur RUU tentang Kelautan sebagai Sehingga, untuk melaksanakan
dalam serangkaian peraturan keadaan tertentu yang memiliki pembahasan RUU Kelautan ini harus
perundang-undangan yang sudah urgensi nasional. Dengan demikian, ada pertemuan terlebih dahulu
ada. Kedua, norma-norma tersebut persoalan lambatnya penggodokan dengan MK, khususnya berkaitan
harus dapat berfungsi sebagai RUU tentang Kelautan sebenarnya dengan kewenangan DPD, sehingga
rujukan bagi norma-norma terkait menjadi tanggung bersama antara pembahasan RUU kelautan berjalan
yang telah diatur dalam peraturan DPR-RI dan Pemerintah. sesuai kaidah dan mekanismenya.
perundang-undangan yang sudah
ada. Dengan demikian, potensi Sampai saat ini, komunikasi DPR Selanjutnya, pada laporan
benturan pengaturan dengan dan Pemerintah sangat baik. Bulan yang disampaikan Ketua Baleg,
peraturan perundang-undangan Juni ini untuk pertama kalinya, disampaikan bahwa akan dihadapi
lainnya yang terkait dapat kecuali pada pembahasan RUU p r o s e s p e m b a h a s a n y a n g
dihindarkan. Ketiga, terpenuhinya APBN, seorang Menteri hadir di memperkuat ataupun memperlemah
syarat politis melalui kelembagaan DPR untuk “mengejar-ngejar” optimisme penyelesaian RUU ini
Prolegnas berdasarkan ketentuan penyelesaian RUU, sebab biasanya tahun 2013 ini. Sebab, antara lain
UU No. 12 Tahun 2011 tentang DPR-lah yang sering meminta permasalahan yang dihadai adalah,
Pembentukan Peraturan Perundang- Pemerintah segera menyelesaikan naskah akademik RUU Kelautan ini
Undangan. pembahasan. Menteri Kelautan belum komprehensif sehingga perlu
dan Perikanan Cicip S. Soetardjo dibahas lebih matang. Persoalan
RUU tentang Kelautan telah beserta jajarannya, hadir di ruang lainnya adalah antisipasi terhadap
menjadi agenda prioritas tahunan rapat pimpinan DPR bertemu adanya materi - materi yang
Prolegnas pada tahun 2013 ini. dengan Ketua DPR, Ketua Baleg dan tumpang tindih yang dimuat di RUU
Dengan demikian, proses agenda- Ketua Komisi IV untuk memperjelas ini dengan materi yang sebenarnya
setting bagi pembahasan RUU progres pembahasan RUU Kelautan. juga telah diatur di RUU lainnya.
tentang Kelautan masih menyisakan Dalam pertemuan ini, sebagaimana Membahas dan mengantisipasi
ruang yang sangat terbuka. disampaikan oleh Menteri Kelautan, hal ini perlu kejelian mendalam,
Kalaupun misalnya proses tersebut posisi RUU Kelautan yang saat ini dengan demikian pembahasan RUU
tidak selesai tahun ini, DPR-RI dan masih dibahas, adalah RUU Prolegnas ini memang harus dilakukan oleh
Pemerintah harus tetap mencapai tahun ini yang berada pada nomor Pansus lintas Komisi.
konsensus politik untuk menetapkan urut 62 sebagai RUU Prolegnas 2013.
agenda pembahasan RUU tersebut Berdasarkan surat nomor S.31.36/ Penutup
ke dalam prioritas tahunan Prolegnas DEKIN.3/TU.210/I/2013 tanggal
tahun 2014. Dengan demikian, jika 31 Januari 2013, Dewan Kelautan Penyelesaian RUU Kelautan,
RUU tentang Kelautan tidak masuk secara resmi memintakan kepada bagi DPR, sangat perlu untuk
dalam prioritas tahunan Prolegnas Sekretaris Jenderal DPR-RI, DPD-RI, disegerakan. Namun demikian,
pada tahun 2014, Pemerintah dan Badan Legislasi , DPR-RI, Komisi I, sebagaimana kewenangan DPR
DPR RI, harus melakukan sebuah Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Komisi yang “dibatasi”, bahwa sebuah
terobosan politik sesuai dengan V, Komisi VI, Komisi VII, Komisi VIII RUU harus dibahas dengan
mandat Pasal 23 UU No. 12 Tahun dan Komisi IX, untuk membentuk Pemerintah, maka komunikasi
2011 tentang Pembentukan panitia khusus terkait RUU tentang dengan Pemerintah inilah yang
Peraturan Perundang-Undangan Kelautan. Selanjutnya, pada tanggal menjadi kunci penyelesaian RUU
Ayat (2), khususnya huruf b: “Dalam 28 Maret 2013, Komite II DPD-RI Kelautan ini. Masalah komunikasi
keadaan tertentu, DPR atau Presiden secara resmi telah menyampaikan dengan pemerintah inilah yang
dapat: mengajukan Rancangan draft RUU tentang Kelautan kepada juga harus dilakukan oleh DPr untuk
Undang-Undang di luar Prolegnas Badan Legislasi. penyelesaian berbagai RUU yang
mencakup keadaan tertentu sedang dibahas. Dengan demikian,
lainnya yang memastikan adanya Dengan demikian, bersamaan kita semua berharap berbagai RUU
urgensi nasional atas suatu RUU dengan pembahasan RUU Kelautan di DPR, khususnya RUU Kelautan,
yang dapat disetujui bersama oleh antara Pemerintah dan DPR, dengan dapat segera di selesaikan.**
alat kelengkapan DPR yang khusus adanya keputusan MK No. 92/
menangani bidang legislasi dan PUU/2012 mengenai diberikannya

10 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013