Page 14 - MAJALAH 104

LAPORAN UTAMA

Meskipun telah

diundangkan berbagai
produk hukum
bagi perlindungan

anak, namun tetap
belum adanya
kesamaan persepsi

dan kesepahaman
di kalangan aparat
penegak hukum dalam

penanganan kejahatan
terhadap anak.

hak untuk tumbuh dan berkembang, karena anak adalah Salah satunya iya, sebenarnya kalau konsisten dengan
penerus kelangsungan kehidupan bangsa, sehingga UU Perlindungan Anak sudah cukup karena ada pelipatan
harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sanksi atau hukuman. Hanya, hukuman kita kan selalu
sesuai dengan usia dan bakatnya. maksimal, sedangkan seringkali yang digunakan adalah
hukuman minimal. Nah ini juga perlu dipikirkan lagi.
Dan menurut UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 20 disebut-
kan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga Sebagian orang berasumsi bahwa semua itu
dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab karena masih sangat kurangnya peran pemerintah
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari untuk melindungi anak Indonesia, bahkan ada
sini jelas terlihat bahwa perlindungan terhadap anak yang mempertanyakan fungsi dan manfaat dari
merupakan tanggung jawab semua pihak dan seluruh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
elemen Negara, tanpa terkecuali. Perlindungan Anak?
Tapi pada kenyataannya malah tidak sedikit Asumsi atau pendapat itu sah-sah saja, tapi yang
orang dewasa bahkan orang terdekat anak itu yang harus diingat Kementerian PP dan PA memiliki
melakukan tindak kejahatan seperti pelecehan kewenangan dan fungsi koordinasi saja. Tentu saja kita
seksual terhadap anak? tidak bisa membiarkan PP & PA itu berjalan sendirian
untuk mengawal perlindungan anak, atau menciptakan
Kenyataan itu memang sangat memprihatinkan. masa depan yang baik untuk anak Indonesia. Namun
Semua itu memang harus muncul dari dalam diri setiap sesuai kewenangannya, kita tetap meminta kepada
orang dewasa terlebih dahulu, selain moral yang baik, Kementrian PP & PA untuk melakukan upaya-upaya
mindset kita harus diubah dulu, mindset dimana masa maksimal dengan cara mengkoordinasikan dengan
depan anak merupakan masa depan bangsa. Selain itu kementerian dan lembaga terkait. Misalnya dengan
saya memandang memang harus ada upaya perbaikan Kementerian Tenaga Kerja, menekan jangan sampai ada
regulasi dan implementasinya. pekerja anak dibawah umur. Dengan Kemenkominfo,
bagaimana menciptakan sebuah media yang ramah
Meskipun telah diundangkan berbagai produk hukum terhadap tumbuh kembang anak. Begitupun dengan
bagi perlindungan anak, namun tetap belum adanya pihak Kepolisian untuk lebih aktif lagi melindungi
kesamaan persepsi dan kesepahaman di kalangan anak Indonesia. Disini semua pihak berperan dalam
aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia.
terhadap anak.
Anggaran Perlindungan terhadap Anak masih
Mungkin salah satunya seperti masih ringannya sangat kecil, sehingga ada yang beranggapan karena
sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan faktor itulah sehingga membuat Kemeneg PP & PA
pada anak? terlihat tidak memiliki “gigi” untuk melindungi anak
Indonesia?

14 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013