Page 9 - MAJALAH 104

menguatkan Indonesia dalam
melaksanakan hak dan kewajiban,
baik dalam lingkup nasional,
regional dan internasional. Negara
kita sudah melaksanakan semua
mandat tersebut, yang diatur dalam
kira-kira 20 UU sektoral.

Pada UU No. 17 tahun 1985

ten tang Pengesahan UNCLOS
misalnya, sudah dijabarkan se-
mua hak dan kewajiban sebagai
negara kepulauan. Dalam konteks
pelaksanaan ketentuan UNCLOS,
karena kita sudah meratifikasinya,
Indonesia sudah melaksanakan
dengan segenap aturan atau UU
terkait. Kalaupun sepenuhnya
belum optimal, itu terjadi karena
UU-nya belum selesai, yaitu UU
Kelautan yang sampai saat ini masih
dibahas di DPR bersama Pemerintah.
Namun demikian, kalaupun UU ini
belum selesai, tidak terlalu menjadi
masalah, sebab pengelolaan sebagai
negara kepulauan sudah berjalan
dan belum ada preseden klaim
atau protes dari regime UNCLOS
kepada RI. Namun demikian, UU pengaturan laut secara sistematis di dalamnya p embangunan
Kelautan yang sedang dibahas dan terpadu. Dalam konsepsi seperti bidang kelautan diarahkan untuk
ini sangat penting dalam konteks ini, pembangunan Indonesia sebagai mewujudkan Indonesia sebagai
pembangunan Indonesia yang harus sebuah negara maritim menjadi negara kepulauan yang mandiri,
berbasis kelautan, infrastruktur pilihan yang sifatnya mandatoris ke maju, kuat, dan berbasis kepentingan
yang memadai dan kepentingan depan. nasional.
pertahanan, eksploitasi sumberdaya
laut untuk pembangunan. De- DPR-RI sebagai lembaga yang Kehadiran sebuah UU tentang
ngan demikian UU Kelautan ini berwenang membentuk undang- Kelautan mencerminkan besarnya
sesungguhnya sangat dinanti oleh undang, telah menetapkan politik derajat kemauan politik negara
masyarakat Indonesia. legislasi yang sejalan dengan cita- d al am m e n e t ap k an p o l i t i k
cita pendiri bangsa dalam mengelola pembangunan kelautannya. Dalam
Urgensi dan Hambatan Pem- sektor kelautan berdasarkan konteks kepentingan nasional,
bahasan RUU Kelautan UNCLOS. Semua diarahkan dalam kehadirannya sekaligus juga menjadi
mendukung visi pembangunan wahana yang sangat kondusif
Indonesia adalah salah satu negara jangka panjang nasional yang dalam memperkokoh jati diri
kepulauan terbesar di dunia, luas Indonesia sebagai negara maritim
lautnya mencapai ¾ luas seluruh dalam rangka mewujudkan negara
wilayahnya, letak geografisnya Kehadiran sebuah kepulauan yang mandiri, maju, kuat,
strategis dan dinamis dalam dan berbasis kepentingan nasional.
konstelasi politik dan ekonomi UU tentang Kelautan
dunia. Tentu saja, Indonesia memiliki mencerminkan besarnya Dengan luasnya cakupan peng-
kepentingan yang sangat besar dari aturan dan irisan kepentingannya
sektor kelautan. Dengan demikian, derajat kemauan politik dengan beberapa sektor lainnya,
untuk dapat mengelola wilayah laut kehadiran UU ini dapat menjadi
dan sektor kelautan secara optimal, negara dalam menetapkan salah satu masterpiece produk
dibutuhkan upaya penegakkan politik pembangunan hukum yang dihasilkan oleh regime
kedaulatan dan pengamanan politik pemerintahan dewasa ini.
wilayah perairan Indonesia. Di kelautannya. DPR-RI mengambil posisi politik
sinilah urgensi UU tentang Kelautan bahwa proses penyusunan undang-
ditemukan dalam rangka penataan undang tentang kelautan, setidak-

PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 9