Page 15 - MAJALAH 104

Sebenarnya anggaran Kementrian PP & PA untuk Banyak hal yang harus diubah, selain pasal 37 ayat 3
keseluruhannya memang sangat kecil, hanya sekitar ¼ yakni masalah agama antara orangtua asuh dan anak
Triliun, dibanding dengan harapan untuk membangun yang akan diasuh. Misalnya definisi anak yang perlu
masa depan anak yang cerah sesungguhnya memang menambahkan frase “dengan tanpa membedakan status
tidak cukup signifikan. Namun dengan anggaran yang perkawinan”. Penambahan frase ini penting karena
demikian, kami berharap Kementerian PP & PA dapat dalam implementasinya seringkali anak dengan status
melakukan koordinasi dengan Kementerian/lembaga perkawinan menikah tidak mendapatkan pelindungan
terkait untuk ikut memberikan dukungan terhadap serta diperlakukan layaknya orang dewasa. Selain itu,
program perlindungan anak. perlu adanya definisi baru mengenai penelantaran
anak, kekerasan anak dan eksploitasi anak.
Ke depan kami juga akan membuat kebijakan berupa
dukungan anggaran dan program khusus bagi anak- Dalam ketentuan pidana juga perlu adanya perbaikan
anak korban kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, perumusan ketentuan pidana dalam rancangan
melalui pencegahan dengan sosialisasi, perlindungan, perubahan UU No. 23 Tahun 2002 ini seperti perubahan
rehabilitas/pemulihan, reunifikasi, penegakan hukum. rumusan “setiap orang” menjadi “setiap orang dewasa”,
Sehingga anak-anak korban kekerasan dapat dimasukan karena seorang anak tidak dapat disamakan dengan
dalam APBN yang berperspektif anak. Selain itu kami orang dewasa, begitupun dengan sanksi yang
juga akan mengadvokasi peningkatan anggaran diberikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh
Kementerian PP & PA, KPAI dan sektor lainnya yang anak. Disini harus ada aspek pembinaannya, jadi tidak
berkaitan dengan kepentingan anak pada setiap tahun hanya menghukum sehingga dipahami bahwa anak
APBN. ini memiliki kebutuhan khusus. Mengawinkan antara
hukuman yang mengandung efek jera maupun unsur
Ada pendapat yang mengatakan bahwa sudah pembinaannya saya kira sepanjang itu bisa dilakukan
saatnya UU No 23 tahun 2002 direvisi, karena masih dapat menjadi bagian dari sanksi.
banyak kebutuhan anak yang belum diakomodir
didalam UU tersebut, bagaimana menurut Anda? Dengan kata lain, perlu ada perumusan kembali
ketentuan pidana dan unsurnya dengan jelas dan
Sebenarnya Komisi VIII pada tahun 2013 ini sudah terperinci, serta jangan disamakan dengan pasal-pasal
mengajukan revisi untuk UU No 23 tahun 2002 ke Baleg sejenis yang terdapat dalam KUHP, karena keberadaan
(Badan Legislasi) untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas. Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai lex
Namun, karena ada beberapa undang-undang yang spesialis.
belum diselesaikan oleh Komisi VIII, maka rencana revisi
tersebut dipending atau ditunda dulu. Tapi 2014 nanti Pengaturan kembali penjatuhan sanksi bagi setiap
tetap akan kami munculkan kembali. orang dewasa yang melanggar Undang-udang ini,
baik sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi
Sebenarnya apa urgensi merevisi atau merubah pidana. Mungkin disini bisa mencantumkan ancaman
UU No. 23 tahun 2002 ini? hukumannya bukan berdasarkan maksimal, namun
minimal.
Perubahan UU No.23 Tahun 2002 ini diperlukan untuk
memayungi beberapa peraturan tentang perlindungan Seandainya sudah direvisi tapi masih ada kejahatan
anak yang diterapkan secara terpisah, karena saat ini UU terhadap anak
Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 ini masih parsial,
masing-masing badan Negara yang menegakkan Kita jangan berpikir begitu, upaya perlindungan
pelindungan anak menggunakan dasar UU yang anak dan regulasinya ini kan diatur sedemikian rupa
berbeda, akibatnya terjadi perbedaan penggunaan agar meminimalisir ketidakmampuan negara untuk
dasar hukum yang lintas sektor dan lintas departemen, melindungi anak Indonesia. Dengan kata lain tentu
maka standar pelindungan pun berbeda-beda terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang akan direvisi
anak. nanti kelak juga harus dapat diimplementasikan dengan
optimal agar dapat diberlakukan secara efektif pada
Dalam pelaksanaannya UU No. 23 tahun 2002 dinilai masyarakat. Simple nya begini, ada undang-undang
sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir, ambigu saja masih banyak kejahatan yang dilakukan terhadap
serta seringkali melahirkan komplikasi. Perlu dibangun anak, apalagi kalau tidak ada. Dan sudah saatnya
sistem perlidungan anak yang terintegrasi, sistemik dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus direvisi
kuat di Indonesia, agar semua pihak yang bersinggungan dan diperbarui, dan tentunya tujuan akhir dari semua itu
dengan perlindungan anak akan mengikuti sistem adalah dapat melindungi anak Indonesia dari berbagai
tersebut. bentuk tindak kejahatan. Hingga pada akhirnya anak
akan merasa aman dan nyaman di Negara dan kotanya
Jadi apa yang harus diubah? sendiri. (Ayu)

PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 15