Page 17 - MAJALAH 159

LAPORAN UTAMA

melalui perairan (laut).
“Laut menjadi pintu masuk utama
atas sejumlah narkoba yang berhasil
disita oleh BNN dan Polri. Kerja sama
terkait pengawasan dan penjagaan
laut dari penyelundupan narkoba
terus ditingkatkan. Penggagalan
penyelundupan narkoba 1 ton sabu
di Batam yang dilakukan oleh TNI AL
adalah hasil kerja sama progresif BNN
dengan TNI AL,” kata Heru saat Rapat
Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR
RI, tengah April 2018 lalu.
Sementara untuk kerja sama
dengan pihak luar negeri, saat ini BNN foTo : JAKA/IW
terus berupaya membagun kerja sama
dengan negara sumber narkoba, negara
tetangga, dan berbagai pihak yang Ketua DPR Ri Bambang Soesatyo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD Ri, menteri Kesehatan,
dapat membantu Indonesia mencegah dan Kepala BNN memperlihatkan barang bukti penyelundupan narkoba di silang monas, Jakarta
masuk narkoba ke Indonesia. “Selain itu, kurangnya edukasi pada februari 2016 lalu dengan
“Rute narkoba yang diduga berasal dan perhatian pemerintah terhdap Kementerian/Lembaga terkait telah
dari negara-negara wilayah ‘Segi Tiga masyarakat di daerah perbatasan. menyusun Naskah Akademik, DIM,
Emas’ diselundupi ke Indonesia melalui Banyak kasus pengiriman narkotika dan Draf RUU dan telah diserahkan
dua jalur yaitu langsung dari wilayah dilakukan oleh masyarakat pesisir kepada Kementerian Hukum dan HAM.
tersebut dan jalur transit ke negara- pantai, masyarakat perbatasan Kemudian, pada Tahun 2017 telah
negara tetangga, khususnya Malaysia karena jaringan sindikat narkotika dilaksanakan 10 kali pembahasan
dan Singapura. Pertukaran data dan memanfaatkan kondisi masyarakat dengan Panitia Antar Kementerian.
informasi intelijen terkait rute dan di daerah rawan tersebut, tentunya “Pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan
jaringan narkoba internasional terus dengan timbal balik keuntungan kembali pembahasan Revisi Undang-
dilakukan oleh BNN,” jelas Heru. bermotif ekonomi,” jelas Heru, sembari Undang dengan menyesuaikan dengan
Heru mengatakan, dalam upaya menambahkan, sinergi antar instansi perubahan RUU KUHP,” tandas Heru.
mencegah maksudnya narkotika ke terkait dalam pengawasan di pintu Menurut Heru, materi pembahasan
Indonesia, BNN melakukan penguatan masuk baik darat, laut, maupun udara dalam revisi itu diantaranya pengaturan
pengawasan wilayah interdiksi, belum optimal. zat psikoaktif baru, penyempurnaan
karena masalah penyalahgunaan dan rumusan ketentuan pidana, penguatan
peredaran gelap narkoba terjadi di Revisi UU Narkotika aparat penegak hukum tindak pidana
seluruh negara, dan kejahatan narkoba Heru menjelaskan, perlu adanya narkotika dan prekursor narkotika,
sudah dikelompokkan ke dalam revisi pada Undang-Undang Nomor pengaturan tim asesmen terpadu, dan
“Transnational organized Crime”. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. pemanfaatan harta kekayaan/harta
“Peredaran gelap narkoba Menurutnya, hal itu untuk mendukung benda hasil tindak pidana narkotika.
terorganisir sangat rapi, didukung dana penyempurnaan pelaksanaan tugas “Sementara materi penguatan
yang tidak terbatas, dilengkapi sarana pencegahan dan pemberantasan dalam revisi itu seperti merumuskan
teknologi canggih, dan dijalankan oleh Penyalahgunaan dan peredaran ulang definisi pecandu narkotika,
tenaga profesional dengan kaki tangan gelap narkotika agar berjalan lebih penyalah guna narkotika dan korban
yang berjumlah besar, dan tersebar efektif. Selain itu, agar penegakan penyalahgunaan narkotika, pengaturan
luas,” kata Heru. hukum lebih terkoordinasi dengan rehabilitas berkelanjutan, penguatan
Heru mengakui, ada sejumlah melibatkan instansi terkait pada bidang kelembagaan BNN, dan penanganan
tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan. perkara anak dalam tindak tanduk
mencegah masuknya narkotika “Juga perlu adanya penguatan pidana narkoba,” jelas Heru.
ke Indonesia. Pertama, dari sisi bidang pencegahan dan pemberdayaan Menurut Heru, ada beberapa hal
geografis, luasnya wilayah Indonesia, masyarakat yang mempunyai tugas yang perlu pembahasan mendalam
panjangnya garis perbatasan baik laut preventif, sehingga dapat melindungi dalam revisi UU Narkotika itu, seperti
maupun darat, adanya pelabuhan- masyarakat secara lebih optimal. Selain perumusan zat psikoaktif baru,
pelabuhan tidak resmi, serta kurangnya itu, peraturan perundang-undangan pengaturan diversi bagi penyalahguna,
pengawasan di pulau-pulau terluar yang ada masih belum efektif dalam pecandu narkotika dan korban
memudahkan penyelundupan narkotika menekan laju peredaran gelap narkotika penyalahgunaan narkotika yang
ke Indonesia. Hal itu pun ditambah di Indonesia,” tandas Heru. dalam proses hukum, dan sistematika
banyaknya jumlah penduduk yang Guna mendukung revisi UU pengaturan diversi dan rehabilitasi. SF/
mencapai 260 juta jiwa. Narkotika itu, Heru mengaku pihaknya ANN

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 17