Page 19 - MAJALAH 159
P. 19

SUMBANG SARAN






            produk-produk narkoba baru yang terus
            bermunculan. Apabila tidak direspon
            dengan cepat oleh peraturan yang berlaku
            maka akan banyak bandar/produsen
            narkoba yang bebas, sementara masyarakat
            negeri ini yang akan menjadi korban,
            terutama pada generasi produktif, yang
            amat diperlukan oleh negara ini.
               Angka prevalensi penyalahgunaan
            narkoba pernah pakai dan setahun
            mengindikasikan cenderung menurun
            sejak tahun 2005 pada berbagai kelompok
            survei utama narkoba. BNN sejak tahun
            2005 telah melakukan survei berskala
            nasional memantau perkembangan angka
                                                                      KEtERANgAN WARNA:
            prevalensi penyalah-gunaan narkoba        KREm - RUmAH tANggA; ABU-ABU - PELAJAR & mAHASiSWA; PUtiH - PEKERJA.
            pada tiga populasi besar: pekerja, pelajar   tren angka prevalensi penyalah-gunaan narkoba, indonesia 2005-2015
            dan populasi umum. Data menunjukkan                   Sumber: BNN & PPKUi, 2005-2015
            kecenderungan penurunan angka
            prevalensi penyalah-gunaan narkoba   melanggarnya dapat dikategorikan tindak   UU Narkotika dan Peraturan Menteri
            pada ketiga kelompok sasaran. Ini   pidana.                        Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang
            mengindikasikan bahwa upaya pencegahan   Aspek pidana dari UU ini menjadi   Penggolongan Narkotika.
            peredaran narkoba telah berhasil   wacana yang menarik minat politisi,   Perubahan penggolongan narkotika
            diupayakan oleh pemerintah.       aparat polisi, militer, maupun media. Ini   seharusnya menjadi bagian dari evaluasi
               Namun, tidak dipungkiri diperlukan   menyebabkan sering kali jumlah kasus   menyeluruh terhadap pelaksanaan
            upaya yang lebih keras dan inovatif dari   penangkapan, penggerebekan, serta   maupun dampak sosial dan kesehatan
            pemerintah untuk mencegah peredaran   besaran penyitaan barang bukti menjadi   dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
            narkoba yang lebih meluas. Karena para   indikator efektivitas kinerja lembaga, pun   Narkotika. Pertanyaannya, sejauh
            bandar atau produsen narkoba tidak   menjadi ukuran efektivitas dari kebijakan   mana penggolongan ini mengikuti
            pernah berhenti berinovasi atas produk   itu sendiri (Willis, Anderson, & Homel,   perkembangan penelitian, khususnya
            narkoba dengan mengeluarkan produk-  2011).                        penelitian untuk meningkatkan kualitas
            produk baru yang tidak masuk dalam   Kritik terhadap pendekatan pidana   kesehatan manusia seperti yang menjadi
            kategori narkoba menurut undang-undang   sudah digaungkan sejak abad lalu,   dari tujuan UU Nomor 35 Tahun 2009?
            yang berlaku dinegeri ini.  Inovasi produk   misalnya oleh George Edison yang menilai   Hasil ulasan (literature review) terkini
            yang dilakukan dengan cara memodifikasi   bahwa pendekatan pidana membawa   dari penelitian-penelitian mengenai ganja
            rantai kimia dari narkoba lama. Potensi   efek samping yang jauh lebih merusak   sudah banyak menunjukkan potensi
            ekstraksi bahan kimia ini membuat   daripada hal yang dikategorikan sebagai   manfaat ganja sebagai terapi bagi penyakit
            produsen narkoba terus bereksplorasi.  tindak pidana itu sendiri (Edison, 1978).   akut maupun kronis (Baron, 2015; Grant,
                                              Dari dalam negeri sendiri, banyak kisah   Atkinson, Gonaus, & Wilsey, 2012;
            Evaluasi UU Narkotika             penyalahguna yang masuk tahanan tanpa   Schrot & Hubbard, 2016). Bahkan, pada
               Penilaian efektivitas dari suatu   penyakit kronis kemudian keluar dengan   pertengahan tahun 2018 ini, Organisasi
            undang-undang harus melalui evaluasi   keadaan telah tertular penyakit kronis   Kesehatan Dunia (WHO) akan melakukan
            menyeluruh terhadap pencapaian tujuan   (hepatitis maupun HIV) akibat terpaksa   pertemuan spesial untuk membahas
            dari dibuatnya undang-undang tersebut.   memakai jarum suntik bekas pakai   manfaat medis dari ganja. Namun, dengan
            Pendekatan kebijakan tentang narkotika   tahanan-tahanan lain.     masih masuknya ganja dalam Golongan
            di seluruh dunia dapat dilihat sebagai   Saat ini jumlah narkoba jenis   I dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2017
            kontinum yang merentang dari pendekatan   baru melonjak drastis di dunia. Pada   membuat pemanfaatan ganja untuk
            yang menitikberatkan pada sisi pidana   2012 ditemukan 216 zat baru. Setahun   kepentingan medis belum dapat dilakukan
            (criminalization) hingga pendekatan yang   kemudian, jumlahnya menjadi 430 zat.   di Indonesia.
            lebih toleran dengan menekankan pada   Pada 2014, dunia mencatat 450 narkoba   Guna mencapai tujuan mulia dari
            sisi pengaturan dan pengurangan bahaya   jenis baru. Tahun 2015, jumlah narkoba   UU Nomor 35 Tahun 2009, yakni untuk
            (harm reduction) (Levine, 2003).  jenis baru mencapai 643 zat. BNN   secara terus menerus memelihara dan
               Sementara itu, Undang-Undang   sendiri menemukan 41 zat psikoaktif   meningkatkan kualitas sumber daya
            Nomor 35 Tahun 2009 tentang       baru di Indonesia. Narkotika jenis baru   manusia Indonesia, maka evaluasi
            Narkotika merupakan revisi dari   tersebut umumnya belum tercantum   menyeluruh terhadap pelaksanaan dan
            UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang    dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35   dampak dari UU ini (termasuk dampak
            Narkotika yang pengejawantahannya   Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejauh   kesehatan dan sosial dari penggolongan
            masih menitikberatkan pada aspek   ini, baru 18 dari 41 narkoba jenis baru   narkotika) menjadi sangat penting untuk
            pelarangan (prohibition) yang barang siapa   yang dimasukan ke dalam lampiran   segera dilakukan.   SF


                                                                               159 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24