Page 24 - MAJALAH 159

LEGISLASI

Tiga Spirit RUU PTPT

foTo : ARIf/IW

Ketua Pansus RUU PTPT Muhammad Syafi’i
Optimisme baru penegakan hukum, penghormatan Akan tetapi, lanjut Syafi’i, karena
terhadap HAM dan spirit pemberantasan pembentukannya masih setingkat
digaungkan dalam terorisme. Demikian benang merah Perpres, kemudian muncul kendala
pembahasan Rancangan wawancara Parlementaria dengan teknis. Maka dalam RUU PTPT ini ada
Ketua Pansus RUU PTPT Muhammad penguatan posisi dari BNPT. BNPT
Undang-Undang tentang
Syafi’i, di Kompleks Parlemen, Senayan, akan menjadi badan yang memiliki
Pemberantasan tindak Jakarta, menyangkut perkembangan kewenangan mengkoordinasikan
Pidana terorisme (RUU pembahasan RUU PTPT. semua kementerian dan lembaga untuk
Syafi’i menjelaskan, dengan menanggulangi teroris. BNPT juga
PtPt) yang saat ini tiga spirit ini, maka kontruksi RUU menjadi pusat analisis data dan crisis
mendekati babak akhir jadi berubah, di awal RUU hanya center dalam penanggulangan teroris.
penindakan, maka berubah menjadi Dengan posisi ini, maka BNPT
pembahasan Pansus DPR tiga bagian besar, yakni penindakan, mudah mendudukkan upaya
dengan Pemerintah. pencegahan dan pemulihan korban. pencegahan. Misalnya teroris muncul
Ketika disepakati, maka muncul dari nilai-nilai ekonomi dan kesenjangan
ptimisme baru pertanyaan, siapa leading sector-nya. sosial, maka BNPT bisa melakukan
digaungkan dalam Memang selama ini sudah ada Badan kerja sama dengan Kementerian Sosial.
pembahasan Rancangan Nasional Penanggulangan Terorisme Misalnya, kesalahan pemahaman
Undang-Undang tentang (BNPT), yang dibentuk berdasarkan agama, maka kerja sama dengan
O Pemberantasan Tindak Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun Kementerian Agama dan Majelis Ulama
Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang saat 2010, yang kemudian diubah menjadi Indonesia (MUI). Kalau soal akses
ini mendekati babak akhir pembahasan Perpres Nomor 12 Tahun 2012. pekerjaan yang kian sulit, sehingga
Pansus DPR dengan Pemerintah. “Sebenarnya dari Perpres itu sudah orang berpikir jalan pintas, maka BNPT
Semula hanya terkait penindakan, dalam cukup menjelaskan bahwa BNPT-lah bisa kerja sama dengan Kementerian
perkembangannya Pansus sepakat yang harus menjadi leading sector Tenaga Kerja.
mengatur pencegahan terorisme. dalam pemberantasan terorisme itu, “Cuma dalam penyidikan
Pansus juga menekankan bahwa karena mempunyai kewenangan untuk sepenuhnya diberikan kepada
RUU ini tidak boleh hanya memberi mengkoordinasikan semua kementerian Kepolisian. Kemudian, bagaimana
kewenangan bertambah kepada dan lembaga dalam menanggulangi mengedukasi masyarakat terlanjur
aparat, tapi harus dilandasi 3 spirit yakni terorisme,” kata Syafi’i. memiliki pemhamanan teroris itu diatur

24 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018