Page 25 - MAJALAH 159

LEGISLASI

dalam program kesiapsiagaan nasional, golongan ekonomi lemah. Tapi mungkin Masalah lain, adalah pengawasan
ini juga leading sector-nya BNPT,” kata diorganisir, punya keuangan maka terhadap penanggulangan terorisme di
politisi yang akrab dipanggil Romo itu. pasal tentang restitusi itu masih kita Indonesia. Dan yang sudah disepakati
pertahankan dalam UU ini,” ungkap adalah unsurnya yang terdiri dari
Pemulihan korban Romo. Anggota DPR RI Komisi III dan Komisi
Menurut politisi Partai Gerindra ini, Ditambahkan Romo, dalam RUU I. Pengawasan ini sifatnya spesifik,
salah satu optimisme baru itu adalah juga diatur program kontra radikalisasi, tidak menghilangkan fungsi-fungsi
pemulihan korban. Selama ini menurut ditujukan kepada komunitas atau orang- dari Komisi. Secara fungsional, Komisi
Asosiasi Indonesia Damai (AID) Penyintas orang yang dianggap rentan untuk I dan III yang memang memiliki
Nusantara, korban peristiwa teroris kemudian di cread memiliki paham hak pengawasan tapi ini pengawasan
yang jumlahnya sampai 1.098 orang, teroris. Ada lagi program de redikalisasi lebih spesifik yang nanti dalam
sebagian besar mengalami cacat fisik, ini, sasarannya napiter, mantan napiter, operasionalnya bisa kerja sama dengan
namun negara belum hadir untuk keluarganya atau dalam penelitian pihak ketiga dan nanti secara terperinci
memperhatikan mereka. sudah terpapar faham teroris. Ini namnya akan dibuat dalam peraturan DPR-RI.
Maka dalam RUU ini ada satu program de radikalisasi yang ujungnya Soal keterlibatan TNI, tidak ada satu
pasal menjadi kunci, setelah UU ini
berlaku maka semua korban terorisme
harus menjadi tanggungjawab negara.
Bunyi pasalnya; korban teroris adalah
tanggungjawab negara.
“Misalnya pemulihan medis, itu
dilakukan setelah peristiwa terjadi dan Pansus dan Pemerintah
itu dilakukan penyidik dan dinyatakan sepakat harus ada definisi.
korban dirawat sampai pulih. Ada lagi Tidak seperti mindset yang
pemulihan psikososial, orang yang sekarang berkembang,
tadinya pemain bola, lalu putus kakinya, teroris itu harus beragama
ini bagaimana harus dipulihkan secara Islam. Jadi kalau tindak
sosial. orang yang tadinya pemain piano pidana biasapun kalau yang
atau gitar, kemudian hilang tangannya, melakukan umat Islam dan
maka harus dipulihkan. Ada juga korbannya bukan umat Islam
menghilangkan trauma, atau pemulihan terjadi di rumah ibadah
psikologi,” imbuh Syafi’i.
Jumlah korban teroris sebanyak korban yang bukan Islam itu
1.100 orang dan masing-masing maka langsung
dianggarkan Rp100 juta, maka jumlah dituduh teroris.
dana yang diperlukan Rp110 miliar.
“Usulan DPR mendapat dukungan para orang yang bersangkutan bisa kembali pihak yang membantah bahwa TNI harus
korban. Dan apa yang telah lakukan terintegrasi kepada masyarakat, yang dilibatkan. Tapi kita kemudian merujuk
BNPT bisa menyadarkan ratusan mantan melaksanakan adalah BNPT. pada UU tentang TNI dan UU Kemanan
pelaku terorisme menjadi benar-benar Tak kalah penting, kata Romo, Nasional bagaimana pelibatannya sejauh
‘merah putih’, bahkan membantu Pansus dan Pemerintah sepakat harus apa, bagaimana teknisnya itu disepakati
tugas BNPT dan Kepolisian untuk ada definisi. Tidak seperti mindset yang daitur dalam Perpres. Karena dalam UU
mengungkap jaringan dan menyadarkan sekarang berkembang, teroris itu harus Nomor 34 Tahun 2004 tetang TNI pasal
mereka. Ternyata pengananan yang beragama Islam. Jadi kalau tindak 7 ayat (2) diatur bahwa pelibatan TNI
humanistik dan menjunjung tinggi HAM pidana biasapun kalau yang melakukan dalam penanganan teroris itu salah satu
termasuk penanganan hukum akan umat Islam dan korbannya bukan umat operasi militer selain perang (oMSP).
lebih efektif memberantas terorisme di Islam terjadi di rumah ibadah korban “Tapi pelibatannya harus dengan
Indonesia,” jelasnya. yang bukan Islam itu maka langsung keputusan politik. Nah pertanyaannya,
Ada juga program kompensasi dituduh teroris. apakah keputusan itu sifatnya accidental
yang diberikan oleh pemerintah yang Yang harus dicatat, setiap negara kalau ada peristiwa. Presiden tanya ke
jumlahnya dimasukkan sejak pertama mempunyai definisi, walaupun berbeda DPR, boleh tidak pelibatan TNI itu. Maka
kali jaksa melakukan penuntutan, dan itu antar negara. Karena itu Indonesia harus disepakati tetap keputusan politik, tapi
dieksekusi bersamaan dengan jatuhnya punya definisi, apa teror, terorisme dan bersifat permanen, maka dipilih Perpres.
keputusan hukum yang inkracht. “Untuk tindak pidana teroris. “Sejauh ini yang Maka penyusunannya dalam UU diatur
menentukan berapa besar jumlah disepakati tindak pidana teroris, yang Presiden harus meminta pendapat DPR
kompensasi itu, bahkan kita masih sedang disusun pemeintah sekarang ini untuk mengeluarkan Perpres ini. Dalam
mengakomodir restitusi. Ini ganti rugi adalah terorisme dan kemudian terror RUU ini juga disepakati, Perpres itu harus
yang dilakukan oleh pelaku. Ini kecil dan teroris itu tidak termasuk dalam selesai maksimal satu tahun setelah
kemuungkinannya karena pelakunya norma. tapi ada dalam penjelasan,” disahkan UU ini,” tutup Romo.
ditembak mati dan kebanyakan ujarnya. mP/SF

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25