Page 23 - MAJALAH 159

PENGAWASAN

ada pelonggaran aturan sekalipun,
sebenarnya arus tenaga kerja asing
sudah merupakan sebuah keniscayaan.
Menurut fadli, pada situasi saat ini,
yang sebenarnya dibutuhkan adalah
bagaimana melindungi tenaga kerja TKA tetap dilarang
lokal. Pasalnya, saat ini pasar tenaga menduduki jabatan-
lokal dibanjiri TKA. Bahkan, dibanding jabatan tertentu sesuai
negara-negara ASEAN lainnya, tenaga dengan UU Nomor 13
kerja Indonesia adalah yang paling tidak Tahun 2003 tentang
protektif di negeri sendiri.
Ketika pasar produk dalam negeri Ketenagakerjaan.
diberikan secara murah kepada asing, Pasal 42 dan Keputusan
kini bursa kerja di Tanah Air juga hendak Menteri Tenaga Kerja
diobral kepada asing. Data Kementerian dan Transmigrasi Nomor
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 40 Tahun 2012 tentang
(Kemenakertrans) per Maret 2018, Jabatan-jabatan tertentu
ada sekitar 126 ribu TKA yang ada di yang dilarang diduduki
Indonesia. Angka itu melonjak 69,85 TKA.
persen dibandingkan angka jumlah TKA Anggota Komisi iX DPR Ri Abidin Fikri foTo : AZKA/IW
pada Desember 2016, yang masih 74.813
orang. mencegah TKA ilegal masuk ke dalam Kepmenakertrans No. 707 Tahun
“Sebelum ada Perpres TKA saja negeri. Menurutnya, Perpres TKA tetap 2012 tentang Jabatan yang Dapat
lonjakannya sudah besar, apalagi memperhatikan kondisi pasar tenaga Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada
sesudah ada Perpres ini. Data itu hanya kerja dalam negeri dan mewajibkan Kategori Transportasi dan Pergudangan
menyangkut jumlah TKA yang legal. pemberi kerja TKA mengutamakan Golongan Pokok Angkutan Udara.
Mungkin data TKA ilegal yang masuk penggunaan tenaga kerja Indonesia pada Kepmenakertrans Nomor 14 Tahun
ke pasar kerja lokal bisa jauh dari itu semua jenis jabatan yang tersedia. 2015 Tentang Jabatan yang Dapat
jumlahnya,” keluh politisi Partai Gerindra “Dalam Perpres ini disebutkan, Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
ini. penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi pada Kategori Industri Pengolahan,
Perpres TKA ini, menurut fadli sangat kerja TKA dalam hubungan kerja untuk Subgolongan Industri furnitur.
berbahaya. Sebelum adanya beleid baru jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang Kepmenakertrans Nomor 15 Tahun
ini saja, pemerintah sudah kewalahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi 2015 tentang Jabatan yang Dapat
mengawasi TKA yang masuk, apalagi pasar tenaga kerja dalam negeri,” ungkap Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
sesudah dibuka lebar-lebar. Sementara Abidin kepada Parlementaria. pada Kategori Industri Pengolahan,
jumlah pengawas hanya 2.294 orang. Lebih lanjut, Abidin menjelaskan Subgolongan Industri Alas Kaki.
Mereka harus mengawasi sekitar 216.547 TKA tetap dilarang menduduki jabatan- Selain itu, Perpres TKA mewajibkan
perusahaan dan ratusan ribu tenaga jabatan tertentu sesuai dengan pemberi kerja TKA melaksanakan
kerja asing. Berarti satu pengawas harus UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang pendidikan dan pelatihan kerja bagi
mengawasi sekitar 94 perusahaan legal. Ketenagakerjaan. Pasal 42 dan Keputusan tenaga kerja Indonesia serta membuka
“Itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kesempatan bagi tenaga kerja dalam
harus pula mengawasi TKA. Idealnya, Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan- negeri untuk menjadi pendamping TKA
seorang petugas hanya mengawasi lima jabatan tertentu yang dilarang diduduki yang dipekerjakan dalam rangka alih
perusahaan. Dengan asumsi jumlah TKA. teknologi dan alih keahlian.
perusahaan dan TKA itu, setidaknya Disamping itu ada beberapa “Perpres TKA mewajibkan pemberi
dibutuhkan 20-30 ribu pengawas. keputusan Menteri yang membatasi kerja TKA membayar dana kompensasi
Pengawasan kita terhadap TKA juga jabatan-jabatan apa saja yang bisa dan penggunaan TKA yang dapat
semakin lemah, karena kini pengawasan tidak diduduki oleh tenaga kerja asing, menambah pendapatan negara dalam
ketenagakerjaan dipindahkan ke level seperti: bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak
provinsi, bukan di kabupaten/kota. Beleid Kepmenakertrans No. 357 Tahun 2013 dan penerimaan daerah provinsi dan
ketenagakerjaan yang baru ini benar- tentang Jabatan yang Dapat Diduduki penerimaan daerah kabupaten/kota,”
benar tak punya kontrol,” ungkap politisi oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori jelasnya.
Partai Gerindra itu. Industri Pengolahan Golongan Pokok Menurut politisi PDI Perjuangan
Pakaian Jadi. itu, Perpres TKA tersebut haruslah
Cegah tKA ilegal masuk Kepmenakertrans No. 359 Tahun dipandang untuk transfer ilmu,
Anggota Komisi IX DPR RI Abidin 2013 tentang Jabatan yang Dapat pengetahuan dan teknologi serta
fikri menjelaskan, Perpres TKA Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada mendorong rasa optimisme dan rasa
bermaksud mengatur izin penggunaan Kategori Industri Pengolahan Golongan percaya diri bagi bangsa Indonesia agar
TKA, agar tercipta kepastian hukum Pokok Industri Barang Logam Bukan dapat maju dan sejajar dengan bangsa-
serta untuk mengendalikan TKA, serta Mesin dan Peralatannya. bangsa lain. RNm/SF

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23