Page 27 - MAJALAH 159

LEGISLASI

perusahaan besar tetapi lebih PNBP atas pelayanan publik, PKS juga sakit dan perguruan tinggi,” kata Elviana.
mengutamakan kepada petani sawit atau ingin mengoptimalkan PNBP dari sektor Elviana menyoroti kebijakan PNBP
kelompok petani sawit. Sumber Daya Alam termasuk migas, terutama yang berkaitan dengan
pertambangan, panas bumi, kehutanan, pembentukan Badan Layanan Umum
PNBP tidak Akan Bebani serta, kelautan dan perikanan. (BLU). fenomena yang ada saat ini,
Rakyat “PKS memandang optimalisasi kementerian dan lembaga mencoba
Anggota Komisi XI Ecky Awal PNBP dari sektor-sektor ini sebagai memanfaatkan BLU untuk mendapat
Muharam menuturkan RUU PNBP yang operasionalisasi dari Pasal 33 UUD pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan
baru harus dipastikan tidak membebani 1945. PNBP SDA juga penting untuk dan Belanja Negara (APBN).
rakyat. PNBP tidak boleh menjadikan sustainability atau keberlanjutan Hal inilah, lanjutnya, yang harus diatur
negara bebas mengambil pungutan pembangunan, mengingat sebagian agar tidak memberatkan masyarakat.
atas pelayanan yang diberikan kepada besar objek pungutannya dari sektor Selain itu, Elviana juga menyinggung
rakyatnya. yang ekstraktif atau tak terbaharui,” adanya kebijakan Uang Kuliah Tunggal
“objek PNBP selama ini ialah terang Ecky. (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri
pelayanan publik yang diberikan Sebagaimana diketahui, selama ini (PTN). Menurutnya, kebijakan tersebut
oleh negara mulai dari yang bersifat PNBP SDA masih jauh dari potensinya. justru menjadikan PTN lebih mahal
kebutuhan dasar seperti pendidikan dibandingkan kampus swasta.
dan kesehatan hingga yang bersifat
administratif. Disinilah kita harus jeli
dalam merumuskan jangan sampai UU
PNBP menjadi celah bagi pemerintah
untuk mengurangi tanggung jawabnya
dalam menyediakan pelayanan publik “Dengan adanya
yang prima,” ujar Ecky.
Sebab pelayanan publik adalah uang kuliah tunggal,
amanah konstitusi sebagaimana yang perguruan tinggi negeri
disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 lebih mahal daripada
yaitu untuk memajukan kesejahteraan swasta. Apalagi ada PTN
umum dan mencerdaskan kehidupan yang izin BLU. Begitu ada
bangsa. Idealnya memang pelayanan BLU, rektor buka biaya
publik, lanjut Ecky, disediakan negara
secara cuma-cuma. Tapi jika kemampuan parkir. Ini yang coba
negara belum memungkinkan, maka ada kami pangkas,”
ruang dimana pengguna layanan dapat
diminta kontribusinya untuk membiayai Elviana foTo : DoEH/IW
sebagian layanan tersebut. Anggota Komisi Xi DPR Ri
“Nah secara prinsip PKS ingin agar
kontribusi ini seminimal mungkin dan Dalam dua tahun terakhir, PNBP “Dengan adanya uang kuliah tunggal,
jika betul-betul diperlukan saja untuk SDA hanya berkontribusi kurang dari perguruan tinggi negeri lebih mahal
meningkatkan kualitas layanan,” ujar Ecky. setengahnya PNBP. Di 2015 hanya Rp101 daripada swasta. Apalagi ada PTN yang
Ecky menambahkan, Selain tak kalah triliyun dari Rp256 triliyun PNBP, dan di izin BLU. Begitu ada BLU, rektor buka
pentingnya dari meminimalisasi pungutan 2016 anjlok hingga sebesar Rp65 triliyun biaya parkir. Ini yang coba kami pangkas,”
dari PNBP sebesar Rp262 triliyun. Salah jelasnya.
satu contoh kasus terkait PNBP SDA ini Lanjut Elviana, hasil dari penerimaan
ialah temuan di tahun lalu dari hasil audit PNBP dikembalikan pada masyarakat
BPK mengenai tunggakan senilai Rp21 untuk memberikan kualitas pelayanan
triliyun dari lima perusahaan tambang. yang lebih baik dan transparan, serta
Tunggakan ini berasal dari tagihan negara dimanfaatkan untuk mendukung program
“Objek PNBP selama ini berupa dana hasil produksi batubara pembangunan selain dari sumber
(DHPB) atau royalti hasil tambang. penerimaan pajak serta kepabeanan dan
ialah pelayanan publik Selain itu, Anggota Komisi XI Elviana cukai.
yang diberikan oleh berpandangan bahwa PNBP perlu Diharapkan pembahasan Revisi UU
negara mulai dari yang dialokasikan melalui sumber yang PNBP ini dapat diselesaikan di tahun 2018
tepat. Ia menilai, hal terkait kebutuhan ini, saat ini Komisi XI tengah melakukan
bersifat kebutuhan dasar manusia seperti rumah sakit dan pembahasan daftar inventarisasi masalah.
seperti pendidikan dan kampus sebaiknya dihilangkan dari Sehingga diharapkan melalui adanya
PNBP. “PNBP ini kan biasanya dari buku UU yang baru ini mampu menggenjot
kesehatan hingga yang
nikah, kesehatan, kampus. Kami sedang penerimaan negara dan mendukung
bersifat administratif”... usahakan menghilangkan PNBP dari pelaksanan target pembangunan dari
kebutuhan dasar manusia, seperti rumah segi dukungan pembiayaan. HS/SC

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27