Page 26 - MAJALAH 159
P. 26
LEGISLASI
Komisi XI Tekad Perbaiki
Tata Kelola Penerimaan
Bukan Pajak
Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus
Mekeng.
Politisi Golkar ini menegaskan,
tujuan revisi UU PNBP adalah untuk
memperkuat tata kelola penerimaan
negara bukan pajak mulai dari
pungutan, pengawasan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Selain itu juga
untuk memperbaiki kelemahan pungutan
PNBP oleh unit pelaksana sesuai dengan
masukan dari BPK.
Selain itu, lanjut Mekeng, revisi
UU PNBP untuk memperkuat dan
memperluas arah pungutan PNBP untuk
dimungkinkan menjadi nol atau tidak
dipungut bagi masyarakat tidak mampu,
serta untuk mengharmonisasi regulasinya
dengan UU Keuangan Negara tahun
2003.
Dalam sebuah rapat kerja antara
Komisi XI dengan Menteri Keuangan, telah
disepakati beberapa hal terkait komitmen
untuk menyelesaikan revisi UU PNBP ini.
Yang pertama, Komisi XI dengan
pemerintah menyepakati untuk
segera menyelesaikan materi-materi
penting dalam RUU tentang PNBP dan
mentargetkan penyelesaian RUU PNBP
pada masa sidang tiga tahun sidang
2017-2018. Kedua, Komisi XI DPR RI
meminta kepada Menteri Keuangan
foTo : SofYAN/IW pembiayaan dan kinerja lembaga
untuk mengevaluasi efektivitas skema
penyalur pembiayaan ultra mikro (UMI)
Ketua Komisi Xi DPR melchias markus mekeng sehingga dapat menurunkan tingkat suku
bunga pinjaman kepada masyarakat.
omitmen itu dicapai usai Ketiga, Komisi XI meminta Menteri
Komisi Xi DPR Ri rapat kerja dengan Menteri Keuangan agar memperhatikan
bersepakat untuk Keuangan Sri Mulyani, akhir sebaran penyaluran pembiayaan UMI
Januari 2018 lalu di Gedung
menyelesaikan revisi UU K DPR RI, Senayan, Jakarta. sehingga dapat menjangkau seluruh
wilayah serta masyarakat ekonomi
Nomor 20 tahun 1997 “Komisi XI bersama pemerintah lemah baik di perkotaaan maupun di
tentang Penerimaan menyepakati untuk segera pedesaan. Keempat, Komisi XI meminta
kepada Menteri Keuangan agar dalam
menyelesaikan materi-materi penting
Negara Bukan Pajak dalam Rancangan Undang-Undang penggunaan dana yang dikelola oleh
(PNBP) pada masa Sidang tentang PNBP dan menargetkan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit,
BPD-PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tidak
penyelesaian RUU PNBP pada Masa
tahun sidang 2017-2018. Sidang III Tahun Sidang 2017-2018,” kata hanya diberikan kepada perusahaan-
26 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018
