Page 36 - MAJALAH 119

PENGAWASAN

Susilo Bambang Yudhoyono, telah melakukan feasibil­ banyak kekurangan kinerja. “Kalau dimatikan dan malah
ity study, mestinya kebijakan pembangunan merupakan tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan
substanability,” ujar Anggota Komisi V DPR R Abdul Ha- identitas Indonesia sebagai negara maritim,” katanya.
kim kepada Parlementaria baru-baru ini. Dia mengatakan, pelayanan ataupun kinerja pelayaran
Abdul Hakim menambahkan pergantian rezim tidak di penyeberangan Selat Sunda seharusnya diperbaiki,
boleh meng hentikan apa yang sudah dilakukan sebe- misalnya dengan menambah kapal penyeberangan,
lumnya, saya sangat menyesalkan keputusan pemerin- dermaga, dan memperbaiki fasilitas pendukung lain-
tahan Jokowi yang akan menghentikan program terse- nya.
but. Adapun pertimbangan kedua tak dilanjutkannya
Terkait penolakan Jokowi-JK terhadap JSS dan lebih pembangunan jembatan itu karena akan meningkat-
memperhatikan sektor maritim, Hakim menilai, dirinya kan ketimpangan. “Alangkah lucunya jika pemerintah
mendukung program pemerintah yang memfokuskan yang berkoar-koar akan menekan ketimpangan justru
kepada sektor tersebut karena se suai dengan UU No. membuat megaproyek yang menambah ketimpangan,”
17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang memerintahkan jelasnya.
pemerintah sebagai negara maritim, agar membangun Menurutnya, program kita ingin adanya pemerataan
sektor transportasi laut yang kuat dan besar, sebagai namun nyata nya kita akan membuat mega proyek yang
perwujudan negara kepulauan dan maritim, yang akan membuat ekonomi semakin terkonsentrasi di wilayah
semakin menjadi perekat NKRI. Jawa, jadi kita harus berhenti berpikir paradoks.
“Pemerintahan Jokowi-JK punya komitmen untuk hal Selain dua pertimbangan tersebut, Andrinof juga me-
tersebut, sangat sejalan dengan apa yang telah kami ru- nyebutkan bahwa yang juga disadari Presiden Jokowi
muskan dalam UU Pelayaran tersebut, kami akan mem- adalah pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang ma-
beri dukungan,” ujar Anggota Pansus UU Pelayaran Ab- sih minim. Backlog atau ketimpangan antara perminta-
dul Hakim ini. an rumah dan ke tersediaan rumah itu setidaknya men-
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR
Muhidin M. Said mengatakan, pembangun-
an JSS bukan menjadi keputusan di DPR,
tetapi itu merupakan keputusan pemerintah
terkait kerja sama pemerintah dengan swas-
ta, jadi memang belum pernah dibicarakan
dan hal itu diluar APBN.
“Kita lihat nanti saja karena memang itu ti-
dak masuk di wilayah DPR, karena itu pembi-
ayaan lewat swasta kita tidak pernah disam-
paikan, Cuma hanya mengontrol bagaimana
dari sisi konstruksinya dan lain-lain, terma-
suk pengamanan keselamatannya,”ujarnya.
Muhidin mengatakan, kalau di sektor
kemaritiman memang seyogyanya bukan
jembatan yang diba ngun tetapi peningka-
tan pelabuhan, atau transportasi laut yang
lebih bagus dan efektif. “Karena pemba-
ngunan tersebut lebih bagus dibandingkan
pembangunan jembatan ratusan Triliun,
tetapi waktu itu prinsip kita sepanjang tidak
mengganggu dana APBN kami tidak berke-
beratan, tapi kalau memang terkait APBN,
maka kami keberatan karena masih banyak
daerah-daerah lain yang sangat tertinggal
masalah infrastrukturnya,” jelasnya.
Menteri Perencanaan Pemba ngunan Nasional Andri- capai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1
nof Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo mem- juta rumah per tahun.
berikan perhatian terhadap proyek JSS namun dirinya “Ini apa hubungannya dengan JSS? Adanya backlog
mengkhawatirkan dampak pembangunan tersebut itu karena konsesi penguasaan lahan. Penguasaan lahan
yang akan mematikan identitas Indonesia sebagai nega- oleh segelintir pengusaha membuat harga tanah tidak
ra maritim. “Terus terang Pak Jokowi menyimak JSS itu. terjangkau. Jadi, ke depan harus jelas, membangun itu
Beliau khawatir dampaknya bakal mematikan identitas untuk apa. Membangun untuk segelintir orang atau un-
Indonesia sebagai negara maritim,” ujarnya. tuk rakyat banyak,?” paparnya.(nt) Foto: Iwan Armanias/
Andrinof menjelaskan, Selat Sunda menjadi salah satu Parle/Iw.
jalur penyeberangan terpadat, meski memang masih

36 PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014