Page 32 - MAJALAH 119

SUMBANG SARAN

serta merevitalisasi fungsi-fungsi mengelola potensi sumber daya Implementasi pembangunan
lembaga terkait dengan sektor mari- kelautan yang begitu besar untuk berkelanjutan dengan konsep green
tim. kepentingan pertumbuhan pereko- products and services (produk-
Menurut hemat kami, sebaiknya nomian nasional? Pertanyaan ini produk dan jasa ramah lingkungan)
kita memulai dengan membuat penting, karena sejarah mencatat tidak dengan sendirinya sesuai ha-
grand design maritim Indonesia bahwa kontribusi bidang ekonomi rapan. Hal ini disebabkan green
untuk program jangka pendek, kelautan untuk penerimaan negara products and services yang dihasil-
menengah hingga jangka panjang, belum signifikan. Indikator ini selalu kan harus dibeli dengan harga yang
serta menentukan skala prioritas menjadi alasan klasik sehingga sek- lebih mahal dan makin tidak dapat
pembangunan maritim. Grand de­ tor tersebut kurang diminati para dijangkau oleh masyarakat miskin
sign ini dituangkan dalam maritime pengambil keputusan pada masa karena diperlukan nilai investasi
policy agar sektor maritim bisa men- lalu. Padahal, indikatornya tidak yang lebih besar. Investor harus
jadi kekuatan utama dalam mem- hanya ditinjau dari aspek ekonomi, mengeluarkan biaya lebih besar un-
bangun Indonesia menjadi sebuah seperti penerimaan negara bukan tuk menghasilkan green products
negara berdaulat, yang bermar- pajak (PNBP) atau devisa, tetapi and services, dan tambahan biaya
tabat dan berdaya saing. Hal ini juga dari sisi ekologi (lingkungan), ini pada akhirnya dibebankan ke-
meliputi banyak aspek, antara lain penyerapan lapangan kerja, gizi ma- pada konsumen.
tata kelola laut, ilmu pengetahuan syarakat, social capital di berbagai Kebijakan maritim Indonesia saat
dan teknologi (Iptek), infrastruktur, tempat terpencil dan sebagainya. ini masih tumpang tindih dan le-
industri-jasa maritim, transportasi Pembangunan ekonomi kelaut- mah, khususnya dari sisi penegakan
laut, pertahanan-keamanan, peri- an nasional hingga saat ini masih hukum laut, sehingga menyebab-
kanan, wisata bahari, kelestarian cenderung berpihak dan mengun- kan kerugian dan biaya tinggi bagi
lingkungan, mitigasi, serta sumber tungkan para pemburu rente (rent pengguna jasa kelautan di tanah
energi. seeker). Hal ini dapat diindikasikan air. Untuk itu, perlu ada upaya pula
Dalam mencermati pembangun- dengan masih terjadinya eksploi- mengintegrasikan perangkat perun-
an ekonomi kelautan Indonesia, tasi sumber daya kelautan secara dangan sektoral yang kelak menjadi
sudah sepatutnya mengkaji kembali berlebihan dengan cara-cara yang jalan untuk mengikat siapapun yang
bagaimana posisi bidang kelautan tidak tepat atau bahkan merusak akan memegang pemerintahan lima
yang terdiri tujuh sektor utama, yak- guna mendapatkan keuntungan tahun ke depan. Diperlukan upaya
ni sektor perhubungan laut, industri yang sebesar-besarnya. Jika hal ini pengamanan dan penegakan hu-
maritim, perikanan, wisata bahari, tidak dituntaskan justru dapat men- kum di wilayah maritim Indonesia
energi dan sumberdaya mineral jadi bencana dan sumber pertikaian untuk mewujudkan kondisi maritim
kelautan, bangunan kelautan, dan bagi masyarakat. Hal ini menyebab- yang aman dan damai. Apalagi Indo-
jasa kelautan, berperan di masa lalu kan perlunya konsep pembangunan nesia memiliki posisi strategis dan
dan bagaimana seharusnya bangsa ekonomi kelautan yang tepat dalam potensi laut yang luar biasa besar
Indonesia meletakkan dasar yang pembangunan ekonomi nasional dalam bidang ekonomi, pertahanan,
kuat bagi pembangunan negara dalam satu kesatuan NKRI. Sehingga maupun keamanan. Sudah saatnya
kepulauan yang dapat memakmur- perlu “payung kebijakan” yang tepat negeri ini mengubah visi pemba-
kan rakyat nusantara (UU No 17 ta- pada level pemerintahan pusat dan ngunan yang hanya berorientasi
hun 2007). daerah guna mengembangkan eko- pada daratan menjadi pembangun-
Masalah yang sampai saat ini nomi kelautan secara optimal dan an yang berorientasi maritim.
menjadi pertanyaan besar adalah berkelanjutan dalam pembangunan
mampukah pemerintah Indonesia ekonomi nasional.

32 PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014