Page 31 - MAJALAH 119

stream) maupun hilir (downstream). karena wajah APBN yang continen­
Pertama, belum adanya terobos- tal oriented, dan selalu menem-
an kebijakan yang mampu mengikat patkan sektor maritim termasuk
dan memayungi instrumen ekonomi provinsi berbasis maritim dan pu-
maritim, seperti sektor perikanan, lau-pulau kecilnya, termarjinalisasi
pertambangan dan energi lepas dalam pembagian sarana dan prasa-
pantai, pariwisata bahari, trans- rana pembangunan.
portasi laut dan kepelabuhanan, Kepemimpinan dengan visi yang
serta sumber daya manusia di sek- kuat terhadap pembangunan ber-
tor maritim. Dampaknya, persepsi basis maritim diyakini dapat menjadi
tentang ekonomi maritim secara jalan keluar untuk mempercepat ke-
kelembagaan masih sangat parsial, majuan ekonomi nasional. Kesadar-
sehingga tolok ukur ekonomi mari- an terhadap pergeseran paradigma
tim dilihat hanya dari satu organisasi pembangunan yang berorientasi
kementerian, yaitu Kementerian Ke- kontinental (land­based develop­
lautan dan Perikanan (KKP). Padahal ment) pada orientasi laut (ocean­
dari segi tupoksi dan kewenangan, based development) semestinya
kapabilitas departemen ini san- dapat diwujudkan dalam bentuk
gat terbatas untuk mengakomodir dukungan kebijakan yang bersifat
urusan lintas sektoral dan instansi komprehensif, konkret, sistematis,
kelembagaan pemerintah lainnya tidak parsial apalagi sporadis. Eko-
dalam mengembangkan ekonomi nomi kelautan atau berbasis kema-
maritim. ritiman tidak lagi dijadikan sektor
Kedua, kebijakan maritim (mari­ pinggiran, melainkan sebagai arus
time policy) tidak menjadi payung utama dalam kebijakan pembangu-
meliputi perencanaan pembangun- politik bagi pembangunan ekonomi nan.
an terpadu berbasis spasial dalam sehingga kelembagaan yang terlibat
rangka mendayagunakan laut serta dalam sektor maritim mengalami Menyusun Grand Design Pem-
sumberdaya kelautan terpadu den- disorientasi. Padahal, kepentingan bangunan Maritim
gan daratan yang lestari, efisien kolektif maritim perlu diorganisir Diakui atau tidak kebijakan
dan efektif serta menghasil kemak- secara terpadu. Untuk itu, negara pemerintah terhadap pembangun-
muran bagi seluruh rakyat; Perenca- perlu berani menegaskan kebijakan an maritim masih kurang serius.
naan jaringan transportasi terpadu maritim sebagai platform pemba- Pemimpin bangsa ini kurang me-
yang berdampak pada rendahnya ngunan ekonomi. maknai perjuangan Ir Djuanda atau
biaya angkut orang dan barang se- Ketiga, terjadinya backwash efek yang dikenal Deklarasi Djuanda
hingga menjamin distribusi barang secara massive yang menempatkan 1957. Deklarasi ini mempersatukan
dan harga produk yang ditawarkan sektor maritim khususnya perikanan kembali wilayah nusantara, tidak
menjadi relatif rendah dan me- sebagai sektor pengurasan sebagai melihat laut Jawa, Sulawesi, Maluku
nguntungkan; Perencanaan wilayah akibat dari tingkat kebocoran sek- sebagai laut bebas, tapi Negara Ke-
terpadu sehingga melindungi sum- toral (sectoral leakages) yang ter- satuan Republik Indonesia (NKRI).
berdaya renewable di sekitar lokasi jadi sehingga menyebabkan sektor Meski awalnya mendapat banyak
eksploitasi sumber daya non re­ perikanan menjadi kerdil dan marji- protes dari negara lain, namun de-
newable; Kemudian, perencanaan nal. Kebocoran sektoral ini dimaknai ngan kesabaran selama bertahun-
spasial terpadu berbagai sektor dan dalam dua hal, yaitu (1) Hubungan tahun, Indonesia akhirnya berhasil
berbagai jenis sumber daya alam, antara pemilik kapal dengan ne- memperluas wilayah dan kekayaan
serta manusia untuk meningkatkan layan, yang cenderung menem- di dalamnya.
efisiensi pemanfaatan sumber daya. patkan pemilik kapal sebagai pihak Setelah 57 tahun Deklarasi Djuan-
Dari berbagai penelitian, nilai eko- yang menikmati benefit lebih ba- da, ke mana arah bangsa ini? Peme-
nomis kekayaan sumber daya alam nyak dari pada nelayan yang hanya rintahan baru memiliki tanggung
laut Indonesia melebihi potensi memenuhi standar hidup minimum jawab melanjutkan cita-cita masa
kekayaan di daratan. Namun, de- kebutuhannya; (2) Feedback nilai depan bangsa. Selama ini, pemer-
ngan kekayaan laut yang berlimpah ekonomi perikanan terhadap per- intah hanya memikirkan pemban-
pembangunan ekonomi nasional baikan infrastruktur publik di komu- gunan jangka pendek. Lima tahun
belum mampu memberikan dampak nitas nelayan sulit terjadi. pemerintahan selesai, setelah itu
positif yang besar bagi kesejahtera- Keempat, faktor Anggaran Pen- berantakan. Diperlukan sinkronisasi
an masyarakat. Kekalahan dalam dapatan dan Belanja Negara (APBN) berbagai kebijakan pembangunan di
kompetisi ekonomi berbasis maritim yang diharapkan menjadi saluran bidang maritim, baik itu dalam ben-
juga terjadi di sektor industri dan membagi kemakmuran secara adil tuk undang-undang (UU), peraturan
jasa kelautan mulai dari hulu (up­ nampaknya masih sulit diwujudkan pemerintah (PP) dan sebagainya,

PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014 31